Ilustrasi-Ist

Ilustrasi-Ist

Bandung (20/2/2014) Tanpa publikasi besar-besaran kini pamong belajar pada UPT pusat yaitu di PP-PAUDNI dan BP-PAUDNI sudah menikmati tunjangan kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2013. Bahkan pamong belajar pada kedua UPT tersebut sudah menikmati rapelan enam bulan sejak bulan Juli 2013.

Ketika sebagian besar pamong belajar di SKB dan BPKB masih bingung untuk mengusulkan pencairan tunjangan fungsional, pamong belajar di UPT Pusat (yang notabene adalah pegawai Kemdikbud) sudah menikmati tunjangan kinerja. Menurut Sigid, M.Pd. pamong belajar PP-PAUDNI Regional II Ungaran yang ditemui fauziep.com di Bandung, pamong belajar pertama masuk pada level 7 berhak mendapatkan tunjangan kinerja sebesar Rp. 2.304.000/bulan; pamong belajar muda masuk pada level 9 memperoleh tunjangan kinerja sebesar Rp. 2.915.000/bulan; dan pamong belajar madya masuk pada level 11 memperoleh tunjangan kinerja sebesar Rp. 3.855.000/bulan. Hitung saja rapelan yang sudah diterima selama enam bulan mulai Juli-Desember 2013.

Sebagai gambaran level tunjangan kinerja pamong belajar madya (level 11) lebih tinggi dari level tunjangan kinerja Kepala Seksi (level 10).

Kesejahteraan pamong belajar UPT Pusat ini hanya bisa disamai oleh pamong belajar di DKI Jakarta dan Provinsi Kalimantan Timur. Pamong belajar daerah yang juga sudah menikmati semacam tunjangan kinerja (ada yang disebut sebagai tunjangan perbaikan penghasilan) namun penerimaannya di bawah DKI dan Kaltim adalah Bali dan DIY. Namun besaran tidak sama dengan UPT Pusat.

Namun sebagian besar pamong belajar yang tersebar di kabupaten/kota dan provinsi lainnya sama sekali belum menerima tunjangan kinerja secara memadai. Hal ini dikarenakan alokasi belanja pegawai di atas 50% dari total APBD. Hanya daerah yang APBD-nya tinggi dan komponen belanja pegawai rendah mampu memberikan tunjangan kinerja. Karena tunjangan kinerja diatur sendiri-sendiri oleh pemerintah provinsi atau kabupaten/kota. Tunjanan kinerja bagi PNS daerah tidak mengikuti Peraturan Presiden yang mengatur tunjangan kinerja bagi kementerian/lembaga negara.

Karena itulah pada saat ini PP IPABI tengah mengupayakan terbitnya surat edaran dari Kementerian Keuangan terkait dengan implementasi tunjangan fungsional jabatan pamong belajar. Walau dipahami bahwa surat edaran tersebut tidak terkait dengan pemerintah daerah, namun karena adanya permintaan dari daerah maka tetap diusahakan.

Paling tidak penerimaan tunjangan fungsional akan memberikan rasa nyaman, dan tidak semakin terpaut jauh kesejahteraan antara pamong belajar daerah dan pamong belajar pusat.

Baca juga: Perpres Tunjangan Kinerja, untuk PNS di Kementerian dan Lembaga bukan PNS Daerah