FGD PK PLK SPILNBogor (01/10/2015) Ada lahan garapan baru pada Direktorat Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Dikmas, yaitu pembinaan guru dan tenaga kependidikan pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, dan satuan pendidikan Indonesia luar negeri pada satuan PAUD dan Dikmas. Garapan baru tersebut diakomodasi pada Sub direktorat Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Khusus, Pendidikan Layanan Khusus, dan Satuan Pendidikan Indonesia Luar Negeri pada satuan PAUD dan Dikmas.

Adanya garapan baru tersebut terkait dengan amanat Undang-Undang Sisdiknas pasal 5 ayat (2) Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus; ayat (3) Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus; serta ayat (5) Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan khusus atau pendidikan layanan khusus bagi warga negara ini yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan khusus atau secara inklusi sudah barang tentu membutuhkan guru (baca: pendidik) dan tenaga kependidikan yang perlu dipersiapkan kualifikasi dan kompetensinya agar mampu melayani dengan optimal.

Memang pada satuan dan program pendidikan nonformal, pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus tidak dikelola tersendiri dalam suatu direktorat dalam organisasi Kemdikbud. Berbeda dengan pendidikan formal ada direktorat yang mengurusi yaitu Direktorat Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus pada Ditjen Dikdasmen. Hal ini dapat dipahami bahwa sejatinya program pendidikan nonformal sudah banyak yang berbentuk sebagai layanan khusus. Karena itu ada tagline pendidikan nonformal: “Melayani yang Tidak Terlayani dan Menjangkau yang Tidak Terjangkau”. Jadi secara filosofis sebenarnya program pendidikan nonformal (Dikmas) adalah pendidikan layanan khusus dalam beberapa kasus. Banyak program dan satuan pendidikan nonformal yang berada pada daerah terpencil atau terbelakang, karena infrastruktur pendidikan formal tidak tersedia maka dibuka layanan pendidikan nonformal bagi masyarakat daerah tersebut.

Bentuk pendidikan khusus pada jalur pendidikan nonformal sampai saat ini belum banyak disentuh. Padahal dalam pasal 137 PP nomor 17 Tahun 2010 disebutkan bahwa pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dapat diselenggarakan oleh satuan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal.

Karena itulah pemerintah membentuk sub direktorat baru yaitu Sub Direktorat Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Khusus, Pendidikan Layanan Khusus, dan Satuan Pendidikan Indonesia Luar Negeri pada satuan PAUD dan Dikmas.  Harapannya dengan adanya sub direktorat tersebut akan bisa bersinergi dengan direktorat terkait untuk memenuhi hak warga negara untuk mendapatkan layanan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus. Sub direktorat ini bertugas untuk membina guru dan tenaga kependidikan pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus dan satuan pendidikan Indonesia luar negeri pada satuan PAUD dan Dikmas.

Harapannya, melalui kebijakan pembinaan guru dan tenaga kependidikan pada sub direktorat ini maka layanan pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus dan satuan pendidikan Indonesia luar negeri dapat lebih digarap dengan optimal. Saat ini sedang dipersiapkan pendataan terhadap satuan dan program PAUD dan Dikmas yang membutuhkan pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus serta satuan pendidikan Indonesia di luar negeri (PK, PLK dan SPILN). Di samping itu, secara paralel juga disusun grand desain serta berbagai pedoman untuk melakukan pembinaan guru dan tenaga kependidikan PK, PLK dan SPILN.

Kegiatan diawali pada 29 September-1 Oktober 2015 dengan melakukan forum group disccusision penyusunan grand desain pembinaan guru dan tenaga kependidikan pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus dan satuan pendidikan Indonesia luar negeri yang dibuka Direktur Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Dikmas, Dr. Nugaan Yulia Wardhani, M.Psi di Hotel Best Western Bogor diikuti oleh 26 orang terdiri dari unsur Kemendikbud, akademisi, organisasi mitra dan praktisi. Pada kesempatan tersebut hadir Prof. Dr. Fasli Djalal memberikan arahan umum dan sekaligus pencerahan terhadap apa yang bisa dilakukan oleh kementerian dalam pembinaan guru dan tenaga kependidikan PK, PLK dan SPILN.