Bakti RiyantoOleh: Bakti Riyanto

Tumpang Tindih UPT Pusat dan UPT Daerah

Sebelum era otonomi daerah, ada dua lembaga yang merupakan UPT Pusat yakni Balai Pengembangan Kegiatan Belajar (BPKB) dan dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB). BPKB memiliki wilayah kerja satu atau beberapa provinsi, sedangkan SKB berada dan memiliki wilayah kerja di kabupaten/kota. Tugas pokok dan fungsi keduanya diatur sama untuk seluruh Indonesia, pada hakekatnya BPKB sebagai lembaga pengembangan, pengkajian, dan peningkatan mutu pendidikan luar sekolah/pendidikan non formal (PLS/PNF), sedangkan SKB memiliki tupoksi sebagai lembaga percontohan dan pengendali mutu program PLS/PNF. Selanjutnya lembaga BPKB jumlahnya bertambah sejak sebelum otonomi, dan setelah otonomi daerah ada pengembangan kelembagaan yang pada akhirnya saat ini ada P2PAUDNI dan BP-PAUDNI yang merupakan UPT Pusat, BPKB yang merupakan UPTD di provinsi, dan SKB yang merupakan UPTD di kabupaten/kota.

Pengembangan lembaga jika dicermati ternyata tidak merubah tupoksi lembaga yang begitu berarti, P2PAUDNI, BP-PAUDNI, dan BPKB memiliki tupoksi yang tetap hampir sama yakni pengembangan, pengkajian, peningkatan mutu, bahkan banyak SKB memiliki tupoksi seperti itu di era otonomi daerah karena begitu otonomi daerah pemerintah pusat tidak membuat peraturan-perundang-undangan yang mengikat keberdaaan BPKB dan SKB yang dulunya UPT Pusat menjadi UPT Daerah. Tentulah sangat lucu lembaga yang berbeda strata eselon dan wilayah kerja memiliki tupoksi yang sama bahkan cenderung tumpang tindih dan tidak jelas fokusnya. Itu mestinya menjadi kajian terutama bagi pembuat kebijakan yakni Ditjen PAUDNI.

Revitalisasi P2-PAUDNI, BP-PNFI, BPKB, dan SKB

Pengembangan model, pengkajian, peningkatan mutu ketenagaan adalah cakupan tugas yang teramat luas yang membutuhkan sumber daya pendukung yang spesifik untuk masing-masing ketugasan tersebut. Di bidang lain, pengembangan model menjadi satu tugas lembaga penelitian dan pengembangan setingkat eselon I dengan tenaga fungsional peneliti, pengkajian menjadi tugas lembaga pengkajian setingkat eselon II dengan tenaga fungsional peneliti, peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan menjadi satu tugas P4TK atau LPMP setingkat eselon II dengan tenaga fungsional widyaiswara. Lembaga P2-PNFI UPT Pusat Eselon II, BP-PNFI UPT Pusat Eselon III, BPKB UPT Daerah/Provinsi Eselon III, dan SKB UPT Kabupaten/Kota Eselon IV melakukan tugas yang hampir sama yang semestinya menjadi tugas tiga lembaga eselon I dan Eselon II dengan satu jenis tenaga fungsional yang sama yakni Pamong Belajar, sangat tidak rasional. Apakah mampu? Secara kualitas penyerapan anggaran, ya, tetapi jujur secara kualitas patut dipertanyakan terutama jika dilihat produk yang dihasilkan terutama di bidang pengembangan dan pengkajian.

Atas dasar itu maka sebaiknyan dilakukan revitalisasi kelembagaan terutama menyangkut penyederhanaan tupoksi kelembagaan dengan mendistribusikan tiga jenis ketugasan yakni (1) pengembangan model; (2) pengkajian, dan (3) peningkatan mutu dengan hanya memberikan beban satu ketugasan untuk setiap lembaga. Selanjutnya konsekuensi berikutnya adalah penyiapan sumber daya lembaga (tenaga fungsional) yang sesuai dengan kebutuhan. Tidak semua lembaga membutuhkan pamong belajar, tetapi mungkin yang dibutuhkan peneliti, atau widyaiswara. Salah satu yang dapat dipertimbangkan adalah sebagai berikut:

1. P2-PAUDNI
–  Fokus tupoksi pada pengembangan model PAUDNI
–  Tenaga fungsional yang sesuai adalah peneliti
2. BP-PAUDNI
–  Fokus tupoksi pada pengkajian PAUDNI
–  Tenaga fungsional yang sesuai adalah peneliti
3. BPKB
–  Fokus tupoksi pada peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) PAUDNI
–  Tenaga fungsional yang sesuai adalah widyaiswara
4. SKB
–  Fokus tupoksi pada percontohan dan pengendalian mutu program PAUDNI
–  Tenaga fungsional yang sesuai Pamong Belajar.

Untuk optimalisasi fungsi lembaga, Kementerian Pendidikan Nasional menyiapkan peraturan perundang-undangan yang mampu mengikat keberadaan lembaga-lembaga tersebut tidak saja untuk UPT Pusat tetapi juga UPT Daerah. Aturan tersebut akan mengeliminir terjadinya variasi tupoksi yang tidak sinergis dengan misi pendidikan luar sekolah/PAUDNI.

Tenaga fungsional pamong belajar yang telah ada di empat jenis lembaga tersebut juga harus dirumuskan ulang tupoksinya tanpa harus mengekor pada profesi lain. Kata kuncinya adalah sederhanakan! Jangan terlalu terobsesi pada jumlah permasalahan yang harus diselesaikan tetapi lebih fokus pada satu bidang tugas saja. Biarkan tugas yang tidak relevan dengan kemampuan diberikan kepada yang lebih sesuai.

Tulisan ini merupakan tugas pra Diklat Jurnalistik BPKB DIY 2013.