LOGO IPABI FINALDalam Pokok-Pokok Kebijakan Ikatan Pamong Belajar Indonesia disebutkan bahwa amandemen atau perbaikan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan merupakan prioritas untuk dilakukan pengurus guna memasukkan pasal tentang Pamong Belajar. Pamong Belajar sebagai salah satu pendidik tidak diatur sama sekali dalam PP 19 tahun 2005, padahal pendidik formal diatur dalam pasal 29 sebanyak 6 ayat dengan masing-masing terdapat 3 butir ketentuan syarat sebagai pendidik. Tiga syarat itu adalah (a) kualifikasi minimal adalah sarjana atau diploma IV, (b) pendidikan tinggi sesuai dengan bidang yang diampu, dan (c) memiliki sertifikat pendidik.

Bagi IPABI, tidak tercantumnya Pamong Belajar merupakan kurangnya pengakuan jabatan ini oleh penyusun PP ini. Atau adanya kealpaan oleh pihak terkait, terutama birokrasi yang bertanggung jawab terhadap pembinaan jabatan Pamong Belajar. Lebih runyam lagi, apakah ini perwujudan bahwa Pamong Belajar sebagai pendidik pada jalur pendidikan nonformal kurang dikenal di tengah hingar bingar pendidikan formal? Ataukah ini tanda-tanda jaman bahwa Pamong Belajar kurang eksis di tengah masyarakat bangsa ini?

Sehubungan dengan itu, maka PP IPABI sudah menyampaikan masukan kepada Mendiknas agar memasukkan pasal atau ayat tentang Pamong Belajar dan secara cepat ditanggapi oleh Kementrian Pendidikan Nasional melalui Biro Hukum dan Organisasi. Biro Hukum dan Organisasi Kemdiknas menanggapi bahwa usulan PP IPABI terhadap amandemen PP 19 Tahun 2005 sudah kurang relevan lagi dengan terbitnya PP 17 tahun 2010. Terhadap tanggapan Biro Hukum dan Organisasi Kemendiknas PP IPABI sudah pula memberikan tanggapan balik (surat nomor 14/III/2010 tertanggal 15 Maret 2010 tentang Balasan Telaahan atas Usulan Amandemen PP 19 Tahun 2005). Namun demikian, setelah dipelajari masih terdapat kekosongan hukum mengenai standar pendidik Pamong Belajar karena dalam pasal 176 ayat 4 yang berbunyi Pembinaan karier pendidik dilaksanakan dalam bentuk peningkatan kualifikasi akademik dan/atau kompetensi sebagai agen pembelajaran dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan, dalam hal dimaksud pasal 176 ayat 4 tersebut maka Pamong Belajar belum memiliki acuan karena dalam Peraturan Pemerintah 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan belum diatur. Di samping itu, dengan belum tercantumnya Pamong Belajar di dalam Peraturan Pemerintah 19 Tahun 2005, PP IPABI menilai bahwa saat ini Pamong Belajar belum memiliki standar yang jelas sebagai pendidik.

Sebenarnya setelah langkah pertama memberikan masukan ke Mendiknas tidak ada tanggapan yang signifikan, maka PP IPABI berencana akan melakukan uji materi dan atau amandemen ke Mahkamah Konstitusi menyoal ketiadaan pasal atau ayat tentang Pamong Belajar di dalam PP 19 Tahun 2010. Namun setelah mengetahui bahwa uji materi Peraturan Pemerintah merupakan kewenangan Mahkamah Agung, dan memahami bahwa proses di MA relatif lebih lama dibandingkan ke MK maka PP IPABI berpikir ulang untuk melakukannya karena akan menghabiskan energi dan waktu. Namun demikian, perjuangan untuk melakukan amandemen PP 19 Tahun 2005 tidak pernah surut. PP IPABI akan melakukannya ketika pada saatnya dilakukan revisi PP tersebut oleh pemerintah.

Garis perjuangan PP IPABI sudah tegas yaitu mendesak adanya standar yang jelas bagi Pamong Belajar sebagai pendidik. Untuk itulah ketika perjuangan melalui menegaskan payung hukum diperkirakan memakan waktu yang lama, maka target dialihkan dari melakukan amandemen menjadi mendesak Mendiknas untuk segera menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Pamong Belajar sebagaimana diamanatkan pasal 172 ayat 4 PP 17 Tahun 2010 dengan melakukan penyesuaian hasil pembahasan draft final Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan Angka Kreditnya. Di samping itu mendesak Kemenpan dan RB untuk segera menerbitkan revisi Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan Angka Kreditnya.

Lobi untuk mempercepat terbitnya standar kualifikasi dan kompetensi secara intensif terus dilakukan dengan memberikan masukan kepada Prof. Dr. Jamaris Jamna selaku anggota BSNP, yang kebetulan juga anggota tim asistensi Dit. PTK PNF. Lobi ini dilakukan guna memberikan masukan perbaikan sebelum draf final versi BSNP diterbitkan menjadi Permendiknas. Memang secara formal BSNP belum memberikan tanggapan, namun komunikasi intensif dengan BSNP melalui Prof. Dr. Jamarin Jamna akan terus dilakukan. Lagi-lagi nasib jalur pendidikan nonformal, pembahasan masukan PP IPABI belum diagendakan pada sidang pleno BSNP karena persoalan UN SMA/MA/SMK dan UN SMP/MTs sangat menyita waktu BSNP. Karenanya batas waktu Juni kiranya adalah waktu yang cukup bagi IPABI untuk menunggu dan menunggu.

Jika batas waktu itu belum juga ada perkembangan yang berarti, minimal adanya tanda-tanda ke arah penandatanganan Permendiknas tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Pamong Belajar, maka IPABI akan menggunakan jalur politik yaitu mengadukan nasib Pamong Belajar ke DPR. Batas waktu ini juga berlaku bagi penerbitan revisi jabatan fungsional Pamong Belajar. Jika sampai ke DPR, yang akan dipersoalkan tidak hanya kedua masalah tersebut, namun juga ambiguitas status Pamong Belajar dalam UU Nomor 20 Tahun 2003, revisi jabatan fungsional dan masalah kesejahteraan Pamong Belajar (belum adanya tunjangan fungsional PB). Namun demikian langkah IPABI ke DPR dilakukan dengan cara yang elegan tidak perlu melakukan demonstrasi, cukup melalui audiensi ke Komisi X menyampaikan data dan fakta yang menimpa Pamong Belajar selama ini dan ke depan jika kedua peraturan di atas tidak segera ditandatangani oleh pemerintah.

Guna melengkapi data dan fakta yang menimpa Pamong Belajar maka dimohon pengurus daerah dan Pamong Belajar secara pribadi dapat menyampaikan permasalahan yang dihadapi dan dikirim ke email ipabipusat@yahoo.co.id paling lambat 31 Mei 2010. Format daftar masalah dapat diunduh di www.ipabipusat.org pojok kanan bawah beranda (home). Dukungan Pamong Belajar se-Indonesia dapat diwujudkan dengan memberikan data dan fakta tersebut. Kami tunggu informasi dari kawan-kawan semua. Jayalah Pamong Belajar Indonesia. Salam satu hati!!

Bandung, 9 Mei 2010