IPI IPABIBelum lagi hilang dari ingatan saya ketika mendapatkan pesan pendek agar IPABI memberikan masukan terhadap revisi Undang-undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), kemarin Selasa (6/12/2011) Komisi X DPR RI berencana akan merevisi Undang-Undang (UU) No 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Revisi tersebut diharapkan dapat membawa pendidikan nasional ke arah yang lebih baik.

Sebagaimana dilansir oleh Kompas.com, anggota Komisi X asal Fraksi PKS, Raihan Iskandar mengungkapkan, UU Sisdiknas memiliki masalah yang cukup serius sehingga perlu direvisi. Selain itu, revisi juga perlu dilakukan mengingat UU tersebut lahir pada saat euforia pendidikan di Indonesia masih kaget-kagetan.

“Sekarang ini kondisi sudah lebih stabil, kita lebih siap menata Indonesia ke depan. Kita ingin merancang Indonesia lebih baik dalam dunia pendidikan. Dan saya pikir masyarakat dunia pendidikan juga lebih serius melihat itu,” Kata Raihan, Selasa (6/12/2011), di Jakarta.

Ia menjelaskan, revisi UU Sisdiknas perlu dilakukan mulai dari hal-hal yang sangat mendasar, seperti tujuan pendidikan, definisi pendidikan, dan format pendidikan nasional.

Namun, usulan tersebut baru akan diajukan pada tahun 2012, melalui Sidang Paripurna. Saat ini, Komisi X masih terus menyusun dan merumuskan poin, beserta format dalam UU Sisdiknas yang sensitif di masyarakat dan nantinya penting untuk direvisi.

Bisakah pamong belajar dan penilik mengambil momentum ini untuk mendapatkan payung hukum yang lebih jelas? Pamong belajar memiliki dua pasal yang kontradiktif, yaitu pasal 6 ayat 1 dan penjelasan pasal 39. Pamong belajar dinyatakan sebagai pendidik dalam pasal 6 ayat 1, dan dinyatakan sebagai tenaga kependidikan dalam penjelasan pasal 39. Padahal penjelasan merupakan bagian tidak terpisahkan dari batang tubuh undang-undang. Sementara itu, penilik sama sekali tidak disebutkan dalam batang tubuh Undang-undang Sisdiknas. Istilah penilik baru disebutkan dalam penjelasan pasal 39.

Revisi UU Sisdiknas hendaknya bisa membawa kejelasan payung hukum pamong belajar, dan dikaitkan dengan rumusan definisi pendidikan nonformal dan format pendidikan nasional. Definisi pendidik sebagaimana dijelaskan pada pasal 1 ayat 6 pun dirasakan masih belum sesuai dengan kontruksi keilmuan, terutama terkait dengan istilah berkualifikasi dalam ayat tersebut. Berbicara format pendidikan, wadah pamong belajar yaitu terutama sanggar kegiatan belajar perlu diberikan posisi hukum yang lebih besar dalam UU Sisdiknas yang baru. Secara yuridis ini saatnya untuk memposisikan sanggar kegiatan belajar sebagai satuan pendidikan nonformal, sebagaimana pusat kegiatan belajar masyarakat juga diposisikan sebagai satuan pendidikan dalam UU Sisdiknas yang saat ini masih berlaku.

Implikasinya adalah bahwa sanggar kegiatan belajar tidak lagi menjadi unit pelaksana teknis dinas, namun ia berposisi sama seperti sekolah negeri. Pada jalur pendidikan nonformal pusat kegiatan belajar masyarakat yang selama ini sudah diakui sebagai satuan pendidikan nonformal, ia akan memposisikan seperti sekolah swasta. Analoginya, jika pada jalur pendidikan formal ada sekolah negeri dan sekolah swasta maka pada jalur pendidikan nonformal ada sanggar kegiatan belajar dan pusat kegiatan belajar masyarakat.

Harapan lain yang menyeruak adalah dikembalikannya otonomi di bidang pendidikan ke pemerintah pusat. Aspirasi ini berangkat dari kenyataan bahwa sanggar kegiatan belajar dan penilik kurang mendapatkan asupan program dan dana yang cukup untuk melakukan kegiatannya. Usulan ini memang akan membawa pada diskusi yang panjang dan khawatir akan tenggelam pada hiruk pikuk perdebatan pasal-pasal yang mengatur tentang ujian nasional dan rintisan sekolah berbasis internasional. Namun demikian perjuangan mesti dilakukan, artikulasi harus dilantangkan sehingga harapan kawan-kawan yang selama ini dipinggirkan mendapatkan perhatian yang sepadan.

Terakhir, rencana revisi UU Sisdiknas jangan melambungkan ekspektasi kita sebagai insan pendidikan nonformal karena sebuah UU hanya akan mengatur pokok-pokok, belum sampai pada persoalan teknis. Karenanya yang harus kita cermati adalah pengertian, dan pasal-pasal yang terkait dengan pendidikan nonformal. Jika usulan Komisi X DPR RI untuk melakukan revisi UU Sisdiknas diterima sidang paripurna, nampaknya IPABI dan IPI akan lebih sibuk dan berpikir lebih keras lagi.