SKB Situbondo 1Semarang (22/03/2016) Ketika posisi di Semarang, saya mendapat berita bahwa gedung Sanggar Kegiatan Belajar Situbondo akan diambil alih dan dijadikan Akademi Komunitas. Saya kaget, walau ini bukan yang pertama terjadi, masih saja ada pihak di pemerintah kabupaten yang mengambil keuntungan atas aset Sanggar Kegiatan Belajar. Jika ini benar terjadi, maka pemerintah Kabupaten Situbondo justru akan dipandang melanggar undang-undang.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pendidikan pemerintah kabupaten/kota itu hanya tiga yaitu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal. Artinya pendidikan nonformal sebagai bagian dari urusan wajib pemerintahan, yang hanya tiga itu.

Ketika Sanggar Kegiatan Belajar ditetapkan menjadi satuan pendidikan nonformal, maka ia akan menjadi satu-satunya satuan pendidikan nonformal berstatus negeri di wilayah Kabupaten Situbondo. Dalam hal ini merupakan amanat undang-undang, dan merupakan kewajiban pemerintah kabupaten untuk menjaga dan mengembangkan keseluruhan aset dan programnya. Bukannya malah memberikan kepada pihak lain untuk dijadikan Akademi Komunitas yang merupakan bentuk pendidikan tinggi. Padahal pendidikan tinggi bukanlah urusan pemerintah kabupaten/kota.

Maka perlu dipertanyakan ketika kemarin (21/03/2016) Sanggar Kegiatan Belajar Situbondo kedatangan rombongan dari Politeknik Jember dan Akademi Komunitas Situbondo menemui pimpinan SKB. Mereka mengklaim sudah mendapat ijin dari Bupati dan Dinas Pendidikan bahwa aset Sanggar Kegiatan Belajar Situbondo akan dialihkan menjadi Akademi Komunitas.

Rombongan sudah berani “mencatut” nama Bupati dan Dinas Pendidikan bahwa sudah mendapat ijin pengalihan gedung SKB. Walaupun masih sebatas lisan, namun klaim tersebut sudah dipandang bahwa ada pihak atau oknum pemerintah Kabupaten Situbondo yang hanya memanfaatkan kesempatan dan tidak mencermati keberadaan SKB yang dilindungi oleh peraturan perundangan yang berlaku.

SKB Situbondo 2Jika pengalihan aset SKB menjadi Akademi Komunitas benar terjadi, maka Kabupaten Situbondo akan menjadi kabupaten pertama pasca Undang-Undang 23 Tahun 2014 yang bersikap TIDAK AFIRMATIF terhadap pendidikan nonformal. Padahal urusan pendidikan di kabupaten/kota hanya tiga PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal.

Pengalihan Gedung SKB Situbondo menjadi Akademi Komunitas juga tidak rasional jika dilihat dari rekam jejak SKB Situbondo. SKB Situbondo saat ini memiliki beragam program mulai dari pendidikan keaksaraan (120 orang), pendidikan kesetaraan (Paket B 84 orang dan Paket C 77 orang), memiliki PAUD dengan jumlah anak 36 orang, kursus menjahit 30 orang, kursus potong rambut 15 orang, pendidikan ketrampilan hidup kerang 30 orang dan membina taman bacaan masyarakat 17 kecamatan. Artinya Sanggar Kegiatan Belajar Situbondo bukan SKB yang sedang mati atau sepi peminat. SKB tersebut sedang dibutuhkan oleh masyarakat. Ketika SKB sudah berubah menjadi satuan pendidikan nonformal diyakini akan lebih banyak lagi meraih sasaran peserta didik. Karena Kabupaten Situbondo masih banyak potensi sasaran pendidikan nonformal.

Jika gedung SKB Situbondo dialihkan asetnya, mau dikemanakan ratusan peserta didik yang selama ini mengakses dan mendapat layanan pendidikan nonformal? Padahal pendidikan nonformal merupakan urusan wajib pendidikan pemerintah kabupaten/kota. Mengapa urusan wajib ditinggalkan dan dikalahkan urusan yang sifatnya mubah. Bagi pemerintah Kabupetan Situbondo tidak berdosa alias tidak menyalahi undang-undang jika tidak membantu mengalihkan aset SKB Situbondo untuk Akademi Komunitas. Justru akan berdosa jika kemudian peserta didik yang selama ini dilayani oleh SKB Situbondo menjadi terbengkalai, karena gedung pembelajaran pindah. Dan sudah barang tentu ditempatkan di lokasi yang kurang layak atau kualitasnya di bawah gedung SKB Situbondo saat ini.

Jadi sangat aneh jika pemerintah Kabupatan Situbondo kemudian berkehendak mengalihkan gedung SKB menjadi Akademi Komunitas. Landasan hukum mana yang mendasari? Karena dari perspektif peraturan perundangan hal tersebut tidak bisa dibenarkan. Begitu pula dari kondisi obyektif masyarakat Situbondo masih sangat membutuhkan keberadaan Sanggar Kegiatan Belajar.

Memang keberadaan Akademi Komunitas juga merupakan tuntutan dan dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga terampil madya dalam sektor industri atau dunia usaha. Namun pendidikan tinggi bukan urusan wajib pemerintah kabupaten/kota. Biarlah Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi mencari lahan sendiri, jangan merayu pemerintah kabupaten untuk melepaskan asetnya pada urusan yang bukan menjadi urusan wajibnya!