Rakor BPKB SKBSurabaya (19/06) Rapat Koordinasi Pengembangan Kebijakan Program PAUDNI Antar Wilayah Koridor II Jawa berakhir hari ini di Hotel Oval Surabaya. Kegiatan yang diikuti 320 orang yang terdiri dari pejabat Dinas Pendidikan dan Kabupaten/kota, BAPPEDA, P2PAUNDI, BPPAUDNI, BPKB, dan SKB melahirkan beberapa rekomendasi. Kepala BPKB dan SKB yang datang tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk melahirkan rekomendasi kepada pemerintah pusat.

Dadang Subagja, penanggungjawab kegiatan SKB Jakarta Selatan yang juga Ketua Umum PP IPABI menjelaskan bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPTD BPKB/SKB dipandang perlu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan meminta kepada Kemenpan dan Reformasi Birokrasi (Menpan dan RB) untuk membuat surat kepada Gubernur dan Walikota/Bupati seluruh Indonesia, agar diadakannya formasi pengangkatan tenaga fungsional/pamong belajar di BPKB dan SKB. “Hal tersebut tertuang dalam rekomendasi pertama pada kesepakat kelompok Kepala BPKB/SKB”, demikian ungkap Dadang Subagja.

Selanjutnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan meminta kepada Kementerian Dalam Negeri untuk membuat surat edaran kepada Gubernur, Walikota/Bupati, Ketua DPRD Provinsi, Ketua DPRD Kabupaten/Kota, Kepala BAPPEDA untuk mengalokasikan anggaran melalui APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota bagi BPKB/SKB. Disamping itu Direktur Jenderal PAUDNI diharapkan mengalokasikan dana APBN secara khusus kepada BPKB dan SKB.

Kepala BPKB dan SKB yang hadir juga menyepakati agar nomenklatur dikembalikan kepada Balai Pengembangan Belajar Provinsi (BPKB) bagi UPTD Provinsi dan Sanggar Kegiatan Belajar Provinsi (SKB) bagi UPTD Kabupaten/Kota. Perlu adanya peraturan perundangan di tingkat nasional, minimal berupa Peraturan Menteri, yang mengatur tentang BPKB/SKB.

Lebih lanjut Dadang Subagja juga menjelaskan bahwa pada kesempatan itu juga direkomendasikan agar diberikan tunjangan profesi dan sertifikasi bagi pamong belajar.