Agus SadidOleh Agus Sadid *)

Pendahuluan

Banyak “pihak luar” yang  sangat asing dengan jabatan fungsional Pamong Belajar (PB). Hal itu wajar saja, tetapi jika “pihak dalam” masih juga asing dan merasa aneh dengan jabatan PB, itu namanya keterlaluan. Siapa “pihak dalam” itu? Tentunya mereka-mereka yang  berada dalam pusaran Kemendikbud, lebih kecilnya adalah Ditjen PAUD dan Dikmas. Bagaimana dengan “pihak luar” itu? Tentunya pula merekaa-mereka yang berada di luar pusaran Kemendikbud, lebih kecilnya Ditjen PAUD dan Dikmas. Belum akrabnya masyarakat luas terlebih di “telinga” birokrasi dan/atau aparatur sipil negara tentang  jabatan PB  memberikan pesan kuat bahwa sesungguhnya jabatan PB tidak pernah membumi. Jika kita bandingkan dengan jabatan Guru maka tentunya ibarat bumi dan langit. Guru telah menerobs dimensi ruang dan waktu, sampai ke akar rumput tidak ada yang tidak tahu dengan jabatan guru. Secara psikologis-sosiologis inilah yang mendasari salah satunya adalah lahirnya UU Guru dan Dosen, UU nomor 14 tahun 2005. Sehingga dampak dari UU ini maka, pengakuan juridis formal atas jabatan guru semakin kuat, untuk itu layaklah guru disebut sebuah jabatan profesi, setara dengan jabatan profesi lainnya seperti dokter peneliti, akuntan, dan lain-lain.

Bagaimana dengan jabatan PB?  Populasi PB yang terbatas, persebaran yang  hanya menjangkau kabupaten kota, ditambah dengan produk regulasi (PP, Permen, Inpres, Kepres) yang sangat terbatas menjadikan jabatan PB semakin tenggelam, sunyi senyap ditelan hiruk pikuknya jabatan guru. Keengganan pemerinah (mulai dari pusat-provinsi-kabupaten/kota) untuk membuka formasi  CPNS jabatan PB, kemalasan pemerintah (mulai dari pusat-provinsi-kabupaten/kota) untuk membuka “cabang” urusan PAUD dan Dikmas berbentuk UPT/UPTD dimana para PB bisa “hidup-menghidupi danberkarya” menjadi penyebab utama mengapa jabatan PB tidak “terdengar”. Akhitnya PB hanya asyik dengan dirinya, dengan lingkungan organisasinya, yang hanya ruanglingkup kabupaten/kota, regional, provinsi dan pusat. Produksi model PAUD dan Dikmas hanya untuk dirinya sendiri, tidak memiliki daya kegunaan dan memberikan manfaat kepada masyarakat luas, program PAUD dan Dikmas juga hanya untuk dirinya sendiri, menjalankan program minim kualitas. Meskipun UPTD seperti SKB berfungsi sebagai pusat percontiohan PAUD dan Dikmas. Akhirnya, laksana lingkaran setan kesalahan, siapa yang patut disalahkan dengan kondisi jabatan PB?

Wacana mengubah jabatan PB mnjadi guru PNF tentunya tidak datang tiba-tiba. Dalam kondisi “ketidakberdayaan” jabatan PB maka wacana perubahan tersebut semakin membuktikan bahwa PB memang selama ini antara ada dan tiada. Untuk menjadi ada, maka PB harus dirubah sebutanya menjadi guru PNF. Tentunya label guru PNF jika disematkan sebagai pengganti PB akan lebih familiar . namun apakah para pelempar wacana tersebut merupakan “pihak luar” atau “pihak dalam”? jika wacana tersebut pelemparnya adalah “pihak luar” adalah wajar karena mereka tentunya tidak paham, buta mata dan gagal paham tentang jabatan PB. Mengapa jabatan PB ada? mengapa masyarakat diluar membutuhkan PB, mengapa pemerintah mengutus yang namanya PB untuk memberikan pencerahan dan pemberdayaan kepada masyarakat? Akan tetapi jika pelempar wacana guru PNF adalah “pihak dalam” maka kita semua wajib mengucapkan “innalillahhiwainailahi rojiun”  mengapa demikian? Adalah tidak mungkin orang dalam, saudara kita, yang tega “membunuh” dirinya atau menyakiti dirinya sendiri. Mereka sudah mengetahui bahwa posisi PB lemah justru “memukul” PB dengan “palu godam” guru PNF. Alih-alih menguatkan, malah melemahkan.  Inilah dunia, dunia panggung sandiwara dan dunia adalah ilusi semata.

Reinkarnasi

Guru PNF merupakan baru bagi orang-orang yang mengabdikan dirinya sebagai pendidik di PNF. Pekerjaan guru lebih pada domain pedagogi. Artinya guru melakukan pembelajaran, pembinbingan dengan pada lingkungan sekolah dengan segala formalitasnya. Sedangkan dunia PNF tentunya sangat berbeda dengan sekolah. Keberagaman, dinamika dan pergerakan keluar-masuk program-program serta sasarannya sangat kompleks. Peserta didik program PNF hampi 90% adalah orang dewasa, dan mereka juga sangat sarat dengan problem dan atau beban hidup. disinilah hadir PB, dengan karakteristiknya yaitu andragogi. Pendekatan orang dewasa menjadi senjata utama setiap PB dalam melaksanakan pembelajaran. Jika guru disajikan dengan segala “kelengkapan” dan “kesempurnaan” pembelajaran mulai dari siswa, kurikulum sarana belajar, guru, perangkat pembelajaran, buku-buku teks, makka berbeda jauh dengan PB. PB memulai segala sesuatu dari nol, berawal dari “mencari”peserta didik, menentukan materi atau bahan pembelajaran, menyusun buku belajar, menyusun jadwal, mengembangkan perangkat pembelajaran, dan melaksanakan evaluasi belajar. PB menjadi sosok “super hero”.

Hadirnya PB ditengah-tengah masyarakat memberi pesan kuat bahwa guru tidak akan mungkin mampu meretas kompleksitas pendidikan  di level “akar rumput”. Merubah jabatan PB dengan guru PNF menempatkan posisi PNF tiga langkah kebelakang. Karena sisitem pendidikan nasional itu sendiri secara tegas mengakui tiga jalur pendidikan (1) formal, (2) non formal dan (3) informal. Ketiga jalur tersebut bersifat saling melengkapi, menyempurnakan satu sama lain. Guru adalah guru yaitu mereka yang bergerak sebagai agen pembelajar di jalur formal, sedangkan PB adalah agen pembelajar yang bergerak di jalur formal dan informal. Mensejajarkan guru dengan PB adalah kebijakan yang “keblinger”. Karena masing-masing profesi tersebut memiliki (1) karakteristik pekerjaan yang berbeda, (2) ruang lingkup sasaran yang berbeda, (3) pendekatan dan strategi yang berbeda pula. Bagaimana mungkin dua hal yang berbeda “isme” mampu disatukan? Bukankah perbedaan yang muncul menunjukan bahwa kita kaya akan keberagamaan? Kita adalah negeri yang plural, dan pluralitas itulah yang mendorong munculnya beragam profesi.

PB merupakan simbol pluralisme, melayani masyarakat yang plural tidak bisa dilakukan dengan pendekatan keseragaman. “Reinkarnasi” PB menjadi guru PNF merupakan wujud ‘jadi-jadian” yang justru akan membuat dunia pendidikan semakin suram buram dan kusut masai. UU Nomor 20 tahun 2003, PP Nomor 19 Tahun 2005 junto PP Nomor 32 tahun 2013, dan PermenPAN RB Nomor 15 Tahun 2010, merupakan landasan hukum kuat keberadaan PB. Namun jika “bereinkarnasii” menjadi guru PNF maka jika dicantolkan dengan UU Guru dan Dosen (UU Nomor 14 tahun 2004) maka ituadalah cantolan yang sangat rapuh. Sekarang  cantolan hukum manalagi yang diingkari? Mengiming-imingi PB dengan tunjangan profesi jika berubah menjadi guru PNF, hanya memberikan fantasi karena sesunggunya dalil tunjangan profesi untuk guru PNF tidak pernah terketemukan dalam UU Guru dan Dosen serta PP Sertifikasi Guru dan Dosen. Inilah yang menjadi keprihatinan saya, begitu banyaknya pemaksaan kehendak atas nama perubahan, begitu banyaknya lahir kebijakan yang melanggar azas dan kaidah hukum formal yang berlaku.

Jika harus “mati” jabatan PB maka “matilah” dengan hormat, yaitu melalui prosedur regulas hukum yang sesuai. “Mematikan” PB hanya dapat dilakukan melalui judicial review UU Nomor 20 tahun 2003, PP Nomor 19 tahun 2005 junto PP Nomor 32 tahun 2013  dan PermeN RB Nomor 15 tahun 2010. Setelah mati itu PB maka untuk merinkarnasikan kembali menjadi guru PNF maka lakukan juga judicial review terhadap UU Nomor 14 tahun 2004, dengan memasukan klausul guru PNF dalam deretan jabatan profesi guru. Sehingga, semua langkah yang telah ditempuh tersebut akan melahirkan sosok baru yang legal bernama guru PNF. Jadi tidak bereinkarnasi jadi-jadian menjadi guru PNF tanpa memiliki legal standing yang jelas. Semoga seandainya “mati” PB maka pasti akan “mati” dengan terhormat. Apalah daya kami, kami hanya mengingatkan para penguasa, semoga mereka penguasa pendidikan diberikan HIDAYAH.

*) Agus Sadid, M.Pd. adalah Pamong Belajar SKB Sumbawa dan Ketua Pengurus Daerah Ikatan Pamong Belajar Indonesia (IPABI) Nusa Tenggara Barat