Program PAUD Tidak Boleh Diselenggarakan oleh SKB sebagai Satuan Pendidikan PNF?

PAUD SKB JakselTetap boleh, ini penjelasannya.

Semarang (22/03/2016) Pasca diterbitkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal, ada sebagian pemangku kepentingan di kabupaten/kota yang memahami bahwa Sanggar Kegiatan Belajar tidak boleh menyelenggarakan program PAUD. Hanya boleh menyelenggarakan pendidikan nonformal di luar PAUD. Padahal secara yuridis formal tetap boleh.

Pemahaman tersebut bahkan ada yang lebih sempit, Sanggar Kegiatan Belajar hanya boleh menyelenggarakan pendidikan kesetaraan. Hal tersebut didasari pada pemikiran bahwa tidak boleh satuan pendidikan berada dalam satuan pendidikan. Karena pendidikan kesetaraan bukan satuan pendidikan, tetapi program. PAUD diasumsikan sebagai satuan pendidikan, sehingga tidak boleh berada dalam Sanggar Kegiatan Belajar sebagai satuan pendidikan nonformal.

Mari kita simak Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini. Pada pasal 19 ayat (1) peraturan menteri tersebut dijelaskan bahwa Kelompok Bermain, Tempat Penitipan Anak, dan/atau Satuan PAUD Sejenis sebagai program pendidikan nonformal dapat diselenggarakan oleh satuan pendidikan nonformal dalam bentuk Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, majelis taklim, atau satuan pendidikan nonformal sejenis, dengan terlebih dahulu mengajukan izin penyelenggaraan program.

Sanggar Kegiatan Belajar dalam peraturan menteri tersebut termasuk dalam satuan pendidikan nonformal sejenis. Artinya, pendidikan anak usia dini di dalam lingkup Sanggar Kegiatan Belajar dipandang sebagai program, bukan satuan pendidikan. Sudah barang tentu Sanggar Kegiatan Belajar sudah dialihfungsikan oleh Bupati/Walikota, sehingga memiliki kedudukan hukum tetap sebagai satuan pendidikan.

Hal mana juga terjadi pada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang dapat memiliki berbagai program pendidikan nonformal, termasuk pendidikan anak usia dini. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat dapat menyelenggarakan Kelompok Bermain, Tempat Penitipan Anak, dan/atau Satuan PAUD Sejenis sebagai program pendidikan nonformal. Di samping program lain seperti pendidikan keaksaraan, Program Paket A, Program Paket B, Program Paket C, kursus dan sebagainya.

Pun demikian Sanggar Kegiatan Belajar dapat menyelenggarakan berbagai ragam program pendidikan nonformal. Keseluruhan program yang diselenggarakan tersebut kedudukannya bukan sebagai satuan pendidikan, tetapi program pendidikan nonformal. Sehingga tidak ada istilah satuan pendidikan di dalam satuan pendidikan.

Berdasarkan regulasi tersebut di atas dapat dipahami bahwa Kelompok Bermain, Tempat Penitipan Anak, dan/atau Satuan PAUD Sejenis dapat menjadi sebuah satuan pendidikan tersendiri atau menjadi program pendidikan nonformal di dalam satuan pendidikan nonformal bernama Sanggar Kegiatan Belajar atau Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. [fep]

3 tanggapan pada “Program PAUD Tidak Boleh Diselenggarakan oleh SKB sebagai Satuan Pendidikan PNF?”

  1. jadi bagaimana PKBM yang menyelenggarakan satuan paud yang sudah memiliki NPSN? apaka itu diboleh kan? jika tidak bagaimana solusinya?

  2. Hemat saya, bila kenyataannya seperti itu tdk hanya skb dong termasuk kbm juga tdk berwenang donk pkbm kan satuan pendidikan, hal tsb pernah saya sampaikan ke bnsp yg pd saat rapat kordinasi dan.bintek aplikasi dapodik.paud dikemas pertanyaan saya adalah.mungkin kah dlm satuan ada satuan jwbnya tdk lalu bgmana bagi skb dan pkbm yg menyelenggarakan program tsb masa ada 2 npsn eh ternyata skr seperti itu lalu hrs bgmana ini, saya sih berhrp payung hukumnya dulu dikeluarkan jadi jgn sampai daerah sibingung kan dgn kebijakan yg pinplan tidak ajeg pendidikan bkn sbg ajang uji coba kan

Komentar ditutup.