Paket C KejuruanSebenarnya peraturan tentang Program Paket C Kejuruan sudah lama dikeluarkan oleh pemerintah, yaitu sejak tahun 2009 dengan dikeluarkan Permendiknas Nomor 36 Tahun 2009. Namun demikian atas pertanyaan salah seorang pembaca blog, maka aturan tersebut saya angkat.

Program Paket C Kejuruan diselenggakaran dalam rangka memenuhi kebutuhan pendidikan dan menjamin pemerataan kesempatan memperoleh pelayanan pendidikan bagi anggota masyarakat pada jenjang pendidikan menengah kejuruan melalui jalur nonformanl perlu ditetapkan Program Paket C Kejuruan. Memang pemenuhan kompetensi keterampilan praktis dapat juga diperoleh melalui program kursus dan pelatihan. Program Paket C Kejuruan ini diselenggarakan untuk mengakomodasi masyarakat yang memilih pemenuhan kualifikasi pendidikan menengah kejuruan melalui pendidikan nonformal.

Program Paket C Kejuruan dapat diselenggarakan oleh pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Penyelenggaraan Program Paket C Kejuruan wajib didukung sarana dan prasarana praktik kejuruan, baik yang dimiliki sendiri oleh penyelenggara atau dapat menjalin kerja sama dengan lembaga yang memiliki sarana dan prasarana praktik kejuruan. Syarat ini menjadi mutlak karena pendidikan kejuruan membutuhkan sarana dan prasarana praktik kejuruan.

Selanjutnya, setiap penyelenggaraan Program Paket C Kejuruan oleh pemerintah daerah atau masyarakat wajib terlebih dahulu memperoleh ijin penyelenggaraan yang diterbitkan oleh Dinas Kabupaten/Kota.

Kurikulum sebagaimana disusun oleh penyelenggara program dengan mengacu pada standar isi dan standar kompetensi lulusan Program Paket C Kejuruan. Kompetensi kejuruan dapat disusun dengan bekerja sama antara penyelenggara program dengan masyarakat, badan usaha dan industri, dan/atau lembaga pemerintah terkait.

Pembelajaran dapat dilakukan dalam bentuk belajar tutorial, tatap muka dan/atau mandiri, di tempat yang memungkinkan terselenggaranya proses pembelajaran sesuai situasi, kondisi, potensi dan kebutuhan. Pembelajaran praktik kejuruan dilakukan dengan menggunakan sarana dan prasarana praktik kejuruan yang dimiliki sendiri oleh penyelenggara atau bekerjasama dengan lembaga yang memiliki sarana dan prasarana praktik kejuruan.

Penilaian akademik dan kompetensi kejuruan terdiri atas penilaian kemajuan belajar dan penilaian akhir hasil belajar. Penilaian kemajuan belajar merupakan penilaian yang terintegrasi dalam kegiatan pembelajaran dan dilakukan secara berkala dan berkesinambungan. Penilaian akhir hasil belajar dilakukan melalui Ujian Nasional. Penilaian kompetensi kejuruan dapat dilakukan melalui uji kompetensi oleh institusi/lembaga yang memenuhi persyaratan uji kompetensi.

Untuk mengunduh Permendiknas Nomor 36 Tahun 2009 silahkan klik di sini.