dede yusuf 3Yogyakarta (21/02) Saya masih ingat pada masa kampanye menjelang Pemilu tahun 1982, Dewan Kerja Cabang Kwarcab Yogyakarta menggelar konperensi pers di Jalan Sudirman 22 Yogyakarta. DKC Kwarcab Yogyakarta yang saat itu diketuai Kak WS April Yudhi, menolak keras nama Pramuka dicantumkan pada alat peraga kampanye.

Ketika itu Golkar memasang peraga kampanye rontek, semacam banner dari kain yang ditempel pada bambu berdiri di pinggir jalan.  Pada rontek kain warna kuning bertuliskan antara lain “Petani Pilih Golkar”, “Guru Pilih Golkar”, “Buruh Pilih Golkar”, “Pegawai Pilih Golkar”, “Pramuka Pilih Golkar” dan sebagainya.

Dalam konperensi persnya, Dewan Kerja Cabang Kwarcab Yogyakarta yang merupakan representasi Pramuka Penegak Pandega yang termasuk sebagai pemilih pemula, menolak keras penggunaan kata Pramuka dalam alat peraga kampanye Golkar. Dalam era reformasi saat ini, sikap Dewan Kerja Cabang Kwarcab Yogyakarta tidaklah mengejutkan. Namun di era rezim orde baru dimana hampir semua organisasi sosial sudah terkooptasi oleh Golkar, maka sikap Pramuka Penegak Pandega pada masa itu patut diacungi jempol.

Sikap tersebut sejalan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka bahwa Gerakan Pramuka bukan merupakan bagian dari organisasi politik dan tidak boleh melakukan kegiatan politik.

Ketika nama Pramuka dicantumkan dalam peraga kampanye, elemen muda Gerakan Pramuka saat itu bereaksi keras. Dan akhirnya rontek bertuliskan ‘’Pramuka Pilih Golkar’’ diturunkan.

Kini, ketika atribut Gerakan Pramuka bahkan secara visual nyata dimasukkan dalam iklan kampanye TV salah satu pasangan Pilkada Jawa Barat, juga dalam iklan TV salah satu bakal calon Capres, tidak ada reaksi keras dari elemen Gerakan Pramuka. Pun juga dari elemen muda Gerakan Pramuka.

Jaman memang sudah berganti. Rezim sudah berganti. Sekarang lebih bebas menyatakan pendapat. Namun ketentuan tentang larangan Gerakan Pramuka berpolitik dan menggunakan atribut Gerakan Pramuka dalam aktivitas politik belum berganti dan masih tetap. Semestinya elemen Gerakan Pramuka lebih keras menyuarakan penolakan penggunaan atribut Gerakan Pramuka pada iklan kampanye TV atau alat peraga kampanye lainnya.

Padahal salah satu dari pasangan Cagub yang menayangkan adegan orang berseragam Pramuka adalah Ketua Kwartir Daerah Jawa Barat, yang seharusnya memahami isi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka. Bukan malah menggunakan posisinya sebagai Ketua Kwartir Daerah sebagai ajang mendulang suara. Ini namanya sudah membawa Gerakan Pramuka ke arah politik.

Begitu pula dengan adegan iklan kampanye bakal calon presiden yang dengan bangga menayangkan dirinya yang mengenakan seragam Pramuka berikut dengan tanda-tanda kehormatannya. Bukankah itu sudah membawa Gerakan Pramuka dan Pramuka ke ranah politik? Namun generasi gaul jaman sekarang pasti akan berkata: ‘’Emang masalah buat loo??’’