logo dikbudYogyakarta (18/05) Pasal 5 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2013 menyatakan bahwa Standar Isi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri. Tapi kenyataannya? Pada pembahasan kurikulum 2013 peran BSNP tidak jelas, peran Balitbangdikbud dengan Puskurbuknya lebih dominan.

Bahkan dalam melakukan kajian perubahan kurkulum 2013 dibentuk tim yang dipimpin langsung oleh Wakil Presiden, yang disebut dengan tim Wapres. Begitu pula di kementerian Mendikbud membentuk tim, dalam pembahasan Puskurbuk (Pusat Kurikulum dan Perbukuan) Balitbangdikbud sebagai leading sektor. Terdapat kesan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) ditinggal, walau dalam pembahasan diikutsertakan. Tapi tidak lagi dominan seperti pembahasan pengembangan standar isi sebagaimana diberlakukan pada Permendiknas nomor 22 Tahun 2006.

Pada era Mendiknas Bambang Sudibyo, peran BSNP nampak lebih powerfull. Beda dengan era Mendikbud M. Nuh saat ini, peran BSNP seperti dikebiri. Ketika dalam aturan peraturan perundangan tertulis seperti di atas, namun dalam kenyataan tidak, apakah ini bukan pembohongan publik? Kenapa tidak sekalian pasal 5 ayat (4) dirubah sesuai dengan kemauan menteri? Sebagaimana kemauan merubah pasal-pasal untuk melegalisasi implementasi kurikulum 2013.

Publik yang mengetahui perjalanan pembahasan terkesan bahwa BSNP tidak dipercaya oleh Mendikbud. Ataukah ini bagian dari memaksakan kehendak agar kebijakan kurikulum 2013 lancar? Ataukah ada perbedaan aliran pendidikan antara BSNP dan staf ahli Mendikbud? Saya mendengar rumor bahwa staf ahli menteri memiliki peran besar dalam menentukan kebijakan kemendikbud, termasuk dalam pembahasan kurikulum 2013. Boleh jadi inilah tarik ulur antara akademisi yang bercokol di kementrian dan BSNP. Dan mereka ada perbedaan pandangan dalam memandang pengambangan kurikulum 2013.

Ketika masuk dalam ranah kebijakan, maka BSNP akan terpinggirkan. Karena BSNP hanya bisa mengembangkan dan penetapan menjadi Peraturan Menteri adalah kewenangan Mendikbud.

Tapi jika yang terjadi adalah bukan BSNP yang mengembangkan, maka publik sudah dibohongi.