Gradasi PBYogyakarta (16/05) Pemerintah mampu memenuhi target penerbitan Peraturan Pemerintah menyempurnakan PP 19 Tahun 2009 sebelum tanggal 10 Mei 2013. PP 32 Tahun 2013 yang merevisi PP 19 Tahun 2009 tersebut ditandatangani Presiden pada tanggal 7 Mei 2013. Namun bagi pamong belajar penyempurnaan PP tersebut tetap tidak sempurna, karena pamong belajar tetap tidak diakomodasi dalam PP tersebut.

Padahal Pengurus Pusat IPABI masa bakti 2009-2012 sudah dua kali melakukan mendesak ke Mendiknas dan melakukan lobi ke petinggi kementrian, bahkan sudah sampai ke tingkat Dirjen (di era Fasli Jalal). Kemudian pada kepengurusan saat ini (2012-2016) juga mengajukan usulan melalui surat bernomor 12/05/2013 tanggal 2 Mei 2013 ketika mendengar rencana revisi PP 19 Tahun 2005. Namun upaya tersebut sia-sia karena SBY keburu meneken PP 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Sebelum PP tersebut diteken pengurus pusat IPABI sudah melakukan konfirmasi ke Ka Subdit PTK Dikmas Dit PPTK PAUDNI Ditjen PAUDNI Kemdikbud, Abubakar Umar, dijelaskan bahwa direktorat juga sudah mengajukan usulan agar memasukkan pamong belajar ke dalam revisi PP 19 Tahun 2009 sudah diajukan ke Mendikbud.

Namun kenyataannya? Sampai ditekennya PP 32 Tahun 2013 sebagai penyempurnaan atas PP 19 Tahun 2005 tidak ada satu pasal atau ayat pun yang mengatur pamong belajar. PP 32 Tahun 2013 dimata pamong belajar sebagai hasil penyempurnaan tidaklah sempurna. Pamong belajar tetap sebagai pendidik nonformal yang tidak terstandarkan.

PP 32 Tahun 2013 direvisi hanya untuk kepentingan melegalisasi perubahan kurikulum 2013. Agar perubahan kurikulum 2013 mempunyai payung hukum. Sementara itu pamong belajar dibiarkan tidak berpayung hukum! Padahal apa sih susahnya memasukkan satu ayat saja?? Toh pamong belajar secara hukum keberadaannya diakui dalam Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Sasional. Inilah bukti nyata bahwa pamong belajar selalu didzolimi dan dipinggirkan. Dan semakin terpinggirkan!

Unduh PP 32 Tahun 2013, klik disini.