LOGO IPABI FINALPamong Belajar diharapkan bersikap arif dalam mencermati Peraturan Pemerintah (PP) 17 Tahun 2010, PP tersebut dikeluarkan dalam konsteks untuk menjamin kualitas dan akuntabiltas pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan (termasuk pendidikan nonformal). PP tersebut belum mengatur tentang kebijakan sertifikasi kompetensi Pamong Belajar, walau dalam pasal 12 diatur masalah sertifikasi namun bersifat umum untuk semua kategori pendidik. Selanjutnya pasal 172 ayat 4 mengamanatkan bahwa kualifikasi dan kompetensi pendidik pada jalur pendidikan nonformal (termasuk PB) akan diatur dengan peraturan Menteri (Permendiknas).

Sebenarnya pasal 12 PP 17 tahun 2010 tidak ada hal yang baru bagi Pamong Belajar (PB), karena ketentuan tersebut sudah diatur dalam pasal 42 ayat 1 bahwa pendidik kualifikasi minimum dan sertifikasi. Bagi teman-teman penilik memang merupakan hal yang baru karena di dalam Undang-undang 20 tahun 2003 belum mengatur ketentuan sertifikasi tenaga kependidikan sebagaimana sudah diatur dalam pasal 12 PP 17 tahun 2010. Walaupun di dalam pasal 12 belum secara eksplisit menyebutkan penilik, namun disebutkan secara kategorial yaitu tenaga kependidikan. Begitu juga ketentuan sertifikasi Pamong Belajar tidak disebutkan secara eksplisit, namun secara kategorial, yaitu pendidik. Sertfikasi Pamong Belajar, yang sementara ini diwacanakan sebagai sertifikasi kompetensi Pamong Belajar memerlukan perangkat hukum yang mengatur standar kualifikasi dan kompetensi Pamong Belajar yang berfungsi sebagai standar kualitas PB sekaligus kisi-kisi pengembangan instrumen uji sertifikasi kompetensi PB.
Analogi dengan guru, sebagaimana diatur dalam Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 merupakan pintu masuk dan kisi-kisi instrumen untuk uji sertifikasi guru, maka Pamong Belajar memerlukan Standar Kualifikasi dan Kompetensi Pamong Belajar sebagai pintu masuk ke dalam sertifikasi kompetensi PB. Bedanya guru punya pintu masuk yang lebih kokoh dan indah yaitu: UU Guru dan Dosen. Ibaratnya rumah, Permendiknas tentang standar kualifikasi dan kompetensi PB itu pintu masuk rumah, sedangkan peraturan pemerintah baru pintu pagar… jadi kita masih berada di halaman rumah!!

Padahal draf final standar kualifikasi dan kompetensi PB sudah dua tahun mangkrak di Depdiknas (sekarang Kemendiknas) belum juga ditandatangani Mendiknas, karena Mendiknas Kabinet Indonesia Bersatu Jilid I khawatir PB menuntut tunjangan profesi jika draf tsb diteken. Padahal ekstremnya jika seluruh PB se-Indonesia langsung lolos sertifikasi dan diberikan hak tunjangan profesi dengan rata-rata Rp 2,5 juta per tahun hanya membutuhkan Rp. 108 Milyar. Mengapa ‘hanya”? Bandingkan dengan kebutuhan anggaran untuk realokasi tunjangan profesi guru yang dialihkan ke DAU pada tahun 2010 sebesar Rp. 8,9 Triliun!!!

Mas IPABI masih ingat dengan sambutan mendiknas pada pembukaan Rakor PTK PNF tanggal 7 Februari 2010 di Garden Palace Surabaya, bahwa beliau akan melakukan kebijakan nondiskriminatif. Ibarat memakai payung jangan sampai ada elemen yang tidak dipayungi sehingga kehujanan dan kepanasan. Termasuk jalur pendidikan nonformal (di dalamnya ada pendidik nonformal, termasuk PB) harus juga dipayungi. Nah, kita tunggu implementasi kebijakan beliau terutama terkait peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan PB. Jangan sampai PB tidak hanya tidak terpayungi, namun masih berada di halaman rumah. Karena kita baru melewati pagar belum melewati pintu masuk rumah.

Pengurus Pusat IPABI telah mendesak kepada BSNP dan Mendiknas (surat nomor 07/2/10 tertanggal 2 Februari 2010) untuk segera mengeluarkan Permendiknas tentang standar kualifikasi dan kompetensi PB dengan beberapa revisi sebagaimana catatan dalam surat yang dikirimkan ke BSNP. IPABI juga sedang menjadwalkan untuk audiensi dengan BSNP cq Prof Djaali terkait dengan masalah ini. Pertemuan dengan Prof Djaali akan difasilitasi Ketua Jurusan PLS Universitas Negeri Jakarta.

Pinggir Krasak, 10 Maret 2010