Pihak yang Diberi Laporan Oleh PKBM/SKB

Seri Bimbingan Akreditasi PKBM/SKB Program Pendidikan Kesetaraan

Seringkali ketika sampai pada butir 6.6.4. menemui jalan buntu karena asesi tidak mempunyai  bukti pengiriman laporan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau pihak terkait lainnya. Butir 6.6.4 ini bersifat major sehingga tidak boleh nol, jika nol maka tidak akan terakreditasi walaupun butir lainnya bagus nilainya.

PKBM atau SKB wajib hukumnya menyampaikan laporan ke Dinas Pendidikan, walaupun program yang diselenggarakan tidak mendapatkan alokasi anggaran dari APBD atau pun APBN. Apalagi PKBM atau SKB menerima bantuan dana dari daerah atau pusat sebagai bentuk pertanggungjawaban harus mengirim laporan kegiatan yang di dalamnya memuat laporan penggunaan dana. PKBM atau SKB yang tidak menerima dana dari pemerintah tetap wajib mengirimkan laporan karena satuan pendidikan nonformal merupakan binaan atau di bawah pembinaan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Karena itulah butir ini bersifat major, artinya merupakan kewajiban.

Boleh jadi satuan pendidikan mengaku sudah mengirimkan laporan ke Dinas Pendidikan, namun jika tidak ada bukti penerimaan laporan maka dianggap belum menyampaikan laporan. Oleh karena itu ketika SKB atau PKBM mengirimkan laporan wajib meminta tanda tangan penerimaan dokumen berupa lembar surat ekspedisi. Jika laporan dikirim via pos atau jasa paket lainnya, maka bukti fisik adalah dokumen bukti pengiriman pos/paket.

SKB atau PKBM dapat juga mengirimkan laporan ke Forum Perwakilan Masyarakat, dunia usaha dunia industri atau Dinas Tenaga Kerja. Jika satuan pendidikan mengirimkan laporan kepada empat pihak maka akan mendapatkan sekor maksimal yaitu 4. Untuk itu satuan pendidikan di samping mengirimkan laporan ke Dinas Pendidikan wajib mengirimkan beberapa pihak lainnya, misalnya Forum Perwakilan Masyarakat atau dunia usaha dunia industri agar mendapatkan sekor optimal.

Butir ini mengajarkan kepada satuan pendidikan (SKB atau PKBM) untuk tertib dan rapi mengadministrasikan bukti atau dokumen pengiriman laporan, karena pemberian sekor tidak bisa berdasarkan “katanya” tapi bukti fisik yang bisa dilihat dan diupload di Sispena.

Dokumen yang diupload: foto bukti penerimaan laporan atau bukti pengiriman dari POS atau jasa pengiriman paket. Foto dokumen jadi satu dalam dokumen standar pengelolaan atau standar 6. [fauziep]

Tinggalkan Balasan