home-schooling-300x190Yogyakarta (19/03) Pelaku homeschooling atau sekolahrumah tunggal mengalami kendala untuk mengikuti ujian nasional. Mereka tidak bisa mengikuti ujian nasional karena tidak terdaftar pada satuan pendidikan. Hal ini oleh sementara kalangan dianggap sebagai bentuk diskriminasi terhadap pelaku sekolahrumah. Betulkah demikian?

Proses pembelajaran sekolahrumah tunggal dilakukan langsung oleh orang tua. Anak dididik oleh orang tuanya sendiri, walaupun menghadirkan guru les namun orang tua tetap sebagai manajer dalam proses pendidikan sekolahrumah tunggal. Hal ini berbeda dengan sekolahrumah komunitas, dalam mana orang tua menyerahkan sebagian atau seluruhnya proses pembelajaran kepada lembaga penyelenggara sekolahrumah. Ada juga model sekolahrumah komunitas yang merupakan gabungan dari para orang tua yang menerapkan sekolahrumah. Dalam hal ini para orang tua saling berbagi dalam melaksanakan pembelajaran.

Pada sekolahrumah komunitas biasanya memiliki ijin penyelenggaraan pendidikan kesetaraan. Sehingga anak tidak mengalami kendala ketika akan mengikuti ujian nasional pendidikan kesetaraan. Hal mana sesuai POS UN, peserta ujian nasional pendidikan kesetaraan (UNPK) harus terdaftar pada lembaga penyelenggara pendidikan kesetaraan yang berijin.

Bahkan dalam POS UN/UNPK tahun 2012/2013 ditegaskan bahwa peserta ujian nasional pendidikan kesetaraan harus terdaftar pada PKBM, SKB, dan Pondok Pesantren yang memiliki izin dan memiliki laporan hasil belajar lengkap. Mensiasati hal tersebut, tidak sedikit lembaga sekolahrumah komunitas kemudian mengusahakan perijinan sebagai PKBM agar peserta didiknya bisa mengikuti UNPK.

Berdasarkan ketentuan itulah, maka peserta didik asal sekolahrumah tunggal tidak bisa mengikuti UNPK karena tidak terdaftar pada lembaga penyelenggara pendidikan kesetaraan (PKBM, SKB atau Pondok Pesantren).

Menurut PP 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas penilaian hasil belajar oleh pendidik, satuan pendidikan, dan pemerintah. UNPK adalah kewenangan pemerintah dalam melakukan penilaian hasil oleh pemerintah. Ketika peserta didik sekolahrumah ingin mendapatkan legalitas ijazah pendidikan kesetaraan, maka ia harus mengikuti UNPK.

Sekolahrumah memang pilihan, bahkan kadang-kadang terkesan ingin membebaskan diri dari beban kurikulum sekolah yang semakin rumit dan memberatkan anak. Melalui sekolahrumah orang tua ingin memfokuskan potensi anak, sehingga tidak dibebani oleh kurikulum dan mata pelajaran yang tidak diperlukan. Namun jika ingin mendapatkan ijazah pendidikan kesetaraan, suka tidak suka pelaku sekolahrumah harus mengikuti regulasi. Lain halnya jika tidak menginginkan legalitas ijazah.

Solusi yang dapat dilakukan bagi pesekolahrumah tunggal adalah mendaftarkan anaknya di satuan pendidikan kesetaraan yang berizin sejak kelas awal. Anak tetap melakukan proses pembelajaran sekolahrumah tunggal, namun mengikuti standar isi dan standar proses pendidikan kesetaraan. Setiap semester anak mengikuti penilaian hasil belajar di satuan pendidikan kesetaraan, sehingga anak memiliki dokumen laporan penilaian hasil belajar yang dapat dipertanggungkan-jawabkan.

Nilai laporan penilaian hasil belajar tersebut merupakan salah satu persyaratan untuk mengikuti UNPK. Sementara ini hanya laporan penilaian hasil belajar dari satuan pendidikan kesetaraan yang berizin yang diakui pemerintah sebagai prasyarat UNPK. Bukan dokumen laporan penilaian hasil belajar yang dibikin oleh orang tua pelaku sekolahrumah tunggal.

Jadi ini bukan merupakan bentuk diskriminasi, namun untuk melakukan standarisasi terhadap proses dan keluaran bentuk pendidikan. Apa pun itu bentuknya. Standarisasi atau regulasi bukan untuk mengekang ataupun sebagai wujud perilaku diskriminatif terhadap sekolahrumah. Justru dengan demikian kita akan bertindak bertanggungjawab terhadap anak kita yang memilih sekolahrumah sebagai bentuk alternatif pendidikan.

Bahkan di negara yang amat liberal, seperti Amerika Serikat pelaku sekolahrumah harus bersertifikat dan mengikuti standar jika ingin mendapatkan pengakuan legal formal. Kecuali jika pesekolahrumah memang tidak membutuhkan ijazah kesetaraan. Itu lain soal.