SKB SalamanYogyakarta (24/03) Jika dicermati, tugas Pusat Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal (P2PAUDNI), Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal (BP-PAUDNI) tidak cocok lagi dengan tugas pokok pamong belajar yaitu melakukan kegiatan belajar mengajar, pengkajian dan pengembangan model. Apalagi jika dikaitkan dengan status pamong belajar  sebagai pendidik yang harus mengampu pada satuan pendidikan nonformal.

Sementara itu, tugas pokok pamong belajar berdasarkan Permenpan RB nomor 15 Tahun 2010 masih menyisakan persoalan bagi pamong belajar di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB). Penataan UPT dan UPTD yang bergerak di bidang pendidikan nonformal  perlu dilakukan dan dikaitkan dengan penyempurnaan tugas pokok pamong belajar.

Berdasarkan Permendikbud nomor 18 Tahun 2012 tentang P2PAUDNI dan Permendikbud nomor 17 Tahun 2012 tentang BP-PAUDNI posisi pamong belajar di kedua lembaga tersebut bisa terpinggirkan. Memang secara obyektif posisi pamong belajar tidak lagi merupakan satu-satunya jabatan fungsional di kedua lembaga tersebut. Jika dipaksakan pun maka yang akan dikorbankan adalah kedua lembaga itu. P2PAUDNI dan BPPAUDNI akan mandul jika hanya memiliki jabatan fungsional pamong belajar karena tugas pokok pamong belajar tidak mampu menunjang tugas lembaga.

Memperhatikan konstelasi dan konteks permasalahan kekinian pendidikan nonformal serta sebagai antisipasi ke depan, maka sebaiknya P2PAUDNI dan BPPAUDNI dikembangkan saja menjadi lembaga penelitian dan pengembangan pendidikan nonformal, tidak setengah-setengah seperti selama ini. Hanya karena harus mengakomodasi adanya pamong belajar di lembaga tersebut.

P2PAUDNI dan BPPAUDNI dirubah menjadi murni lembaga yang meneliti dan mengembangkan pendidikan anak usia dini, nonformal dan informal. Dengan demikian tenaga fungsional yang dibutuhkan adalah peneliti dan perekayasa. Tidak perlu ada pamong belajar di kedua lembaga tersebut.

Pamong belajar dimurnikan menjadi pendidik, tidak perlu lagi embel-embel melakukan pengembangan model dan pengkajian. Cukup melaksanakan kegiatan belajar mengajar pada satuan pendidikan nonformal. Hal ini akan lebih memudahkan memasukkan pamong belajar ke dalam skema sertifikasi sebagai pendidik satuan pendidikan nonformal.

Dengan demikian, pamong belajar hanya berada pada UPTD yang menyelenggarakan satuan pendidikan nonformal, dalam hal ini adalah Sanggar Kegiatan Belajar (SKB). Sanggar Kegiatan Belajar diposisikan sebagai satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan satuan PAUD, satuan pendidikan kursus, satuan pendidikan kesetaraan dan satuan pendidikan nonformal lainnya. Pada konstelasi struktur organisasi pemerintah daerah otonom posisi SKB dipersamakan saja dengan sekolah yang juga sebagai satuan pendidikan formal.

Pada posisi tersebut akan lebih memudahkan akses SKB dalam meraih alokasi anggaran yang digunakan untuk menyelenggarakan berbagai satuan pendidikan nonformal. Di sinilah representasi kehadiran pemerintah daerah dalam jalur pendidikan nonformal. Sebagaimana tanggung jawab pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran kepada sekolah sebagai satuan pendidikan. Karena SKB merupakan satu-satunya lembaga pemerintah kabupaten/kota yang menyelenggarakan satuan pendidikan nonformal.

Karena itulah posisi pamong belajar hanya akan ada di Sanggar Kegiatan Belajar, tidak lagi di tempat lain atau di UPTD/UPT lain. Tidak juga di Balai Pengembangan Kegiatan Belajar (BPKB) dan P2PAUDNI serta BP-PAUDNI. Seperti guru, hanya ada di sekolah sebagai satuan pendidikan. Jabatan fungsional sebutan guru tidak ada di tempat lain selain sekolah. Begitu juga pamong belajar hanya akan ada di Sanggar Kegiatan Belajar.

Bagaimana dengan pamong belajar BPKB? Jika di P2PAUDNI dan BP-PAUDNI pamong belajar dimigrasi menjadi peneliti atau perekayasa, maka pamong belajar di BPKB dimigrasi menjadi widyaiswara. Kenapa bisa jadi begitu?

BPKB sebagai UPTD provinsi diposisikan sebagai lembaga yang melakukan penjaminan mutu pendidikan nonformal, utamanya melakukan peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan jalur pendidikan nonformal. Dalam hal ini perlu ada sinkronisasi dengan tugas lembaga yang bernama Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) yang konon juga memiliki ranah penjaminan mutu pendidikan nonformal.