Monev KF (4)Semalam, 7 Juli 2010 bertempat di ruang belajar P2PNFI Regional 2 Ungaran, saya sempat tercenung ketika Pak Ade Kusmiadi, Kepala P2PNFI Regional 2, memaparkan kepada peserta diskusi kelompok pada Workshop Nasional dengan Jurusan PLSse-Indonesia tentang perubahan tupoksi P2PNFI, BPPNFI terkait dengan terbitnya Permendiknas nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan. Perubahan ini juga terkait dengan reformasi birokrasi yang sedang dilaksanakan oleh Kementrian Pendidikan Nasional. Saya tercenung karena akan terdapat perubahan core bussines P2PNFI dan BPPNFI bahkan bisa jadi pada BPKB atau UPTD Provinsi yaitu ketiganya akan berfungsi sebagai lembaga penjaminan mutu pendidikan nonformal.

Saya tercenung karena bisa jadi ke depan jumlah pamong belajar akan berkurang lagi, karena dengan perubahan kelembagaan itu pamong belajar tidak lagi menjadi pejabat fungsional di dua lembaga baru karena tupoksi lembaga baru tidak sesuai lagi dengan tugas pokok pamong belajar. Jika pamong belajar tetap dipertahankan ia akan mengalami kesulitan dalam mengumpulkan angka kredit untuk peningkatan karirnya. Inilah yang saya katakan jumlah pamong belajar berpotensi berkurang lagi.

Memperhatikan rencana penyusunan standarisasi BPKB/UPTD provinsi sebagai lembaga penjaminan mutu di tingkat provinsi, maka bisa jadi pamong belajar hanya akan ada di SKB. Karena boleh jadi pejabat fungsional pada lembaga penjaminan mutu PNF di tingkat provinsi bukan pamong belajar. Hal ini sesuai dengan draf final revisi jabatan fungsional pamong belajar dimana tugas pokok pamong belajar hanya meliputi kegiatan belajar, pengkajian program PNFI dan pengembangan model. Tidak ada tugas pokok yang menyentuh aspek penjaminan mutu PNF.

Persoalan lain yang muncul adalah terkait dengan draf final revisi jabatan fungsional pamong belajar dan angka kreditnya, dimana di dalamnya menyebut pamong belajar berkedudukan di P2PNFI dan BPPNFI dan formasi jabatan pamong belajar di P2PNFI, BPPNFI, BPKB dan SKB. Artinya ketika terjadi perubahan kelembagaan di atas, maka draf final menjadi kurang relevan lagi. Kemudian saya berpikir, jangan-jangan selama ini pihak Kementrian PAN dan Reformasi Birokrasi mengulur-ulur penandatangan revisi jabatan fungsional pamong belajar karena adanya rencana reformasi birokrasi yang berdampak pada perubahan kelembagaan P2PNFI dan BPPNFI sebagai wadah pamong belajar selama ini.

Di sisi lain dengan penataan kelembagaan PNF juga akan diatur standarisasi BPKB/UPTD provinsi, SKB/UPTD kabupaten-kota dan PKBM. Rencana ini sudah selayaknya disambut gembira karena pasca otonomi daerah BPKB dan SKB tidak memiliki payung hukum walaupun regulasi setingkat peraturan Mendiknas. Berdasarkan diskusi yang berkembang akan diatur hubungan antara SKB dan PKBM, yaitu SKB yang berfungsi mengkoordinasikan dan memberdayakan PKBM.

Ada rasa gembira ada rasa sedih

Ungaran, 8 Juli 2010