PNSYogyakarta (24/12) Presiden RI Susilo Bambang Yudoyono pada tanggal 11 Desember menandatangani Perpres 77 s.d. 103 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja  untuk 27 kementerian/lembaga (K/L). PNS K/L berhak mendapatkan tunjangan kinerja yang dibagi ke dalam 17 kelas jabatan. Mulai dari terendah kelas jabatan 1 Rp. 1,563 juta sampai tertinggi kelas jabatan 17 Rp. 19,360 juta.

Tunjangan kinerja sebagaimana diatur dalam Perpres tersebut hanya berlaku bagi PNS yang bernaung di bawah kementerian atau lembaga, bukan PNS daerah di kabupaten/kota atau provinsi. Misalnya guru PNS di sekolah atau pegawai pada Dinas Pendidikan kota/kabupaten adalah PNS kabupaten/kota, bukan PNS pada Kemendikbud. Sehingga tidak termasuk yang diatur dalam Perpres tersebut di atas. Pamong belajar di SKB atau penilik adalah PNS daerah bukan PNS di lingkungan Kemdikbud, walau melaksanakan tugas di bidang pendidikan.

Berbeda dengan pamong belajar pada UPT Pusat, misalnya di BPPAUDNI atau P2PAUDNI, mereka ini adalah PNS pusat di lingkungan Kemdikbud berhak mendapatkan tunjangan kinerja per bulan Juli 2013.

Beberapa daerah sebenarnya sudah menerapkan tunjangan kinerja mendahului pemerintah pusat, misalnya Provinsi DKI, Kalimantan Timur, Riau, DIY, Jawa Barat dan beberapa daerah lain. Namun masih sebagian besar daerah (terutama kabupaten/kota) belum mampu menerapkan tunjangan kinerja karena kondisi keuangan daerah.

Tunjangan kinerja bagi PNS kementerian/lembaga tidak menambah beban APBN, karena sumber tunjangan kinerja adalah dari pencermatan efisiensi anggaran yang sudah ada dialihkan ke tunjangan kinerja. Tidak penambahan anggaran untuk belanja pegawai, hanya realokasi anggaran.

Hal yang sama dilakukan oleh pemerintah DIY yang mampu memberikan tunjangan kinerja bersumber dari pertumbuhan minus PNS. Pada saat otonomi jumlah PNS DIY sebanyak 12.000-an orang, kini tinggal 7200 orang. Dengan pengalokasian belanja pegawai yang relatif sama pemda DIY mampu memberikan tunjangan kinerja walau tidak setinggi DKI dan Kaltim yang sumber dananya melimpah. DIY termasuk daerah yang miskin sumber daya alam, tapi mampu mengambil kebijakan yang tepat terkait dengan kesejahteraan pegawainya.

Persoalannya, daerah yang tidak memiliki sumber daya alam dan tidak mampu mengambil kebijakan yang tepat, maka tunjangan kinerja bagi PNS-nya masih merupakan mimpi yang panjang.