accreditationJakarta (4/12) Akreditasi bagi satuan pendidikan kepramukaan merupakan amanat Undang-undang yang harus dilaksanakan. Lebih dari pada itu akreditasi merupakan salah satu upaya untuk melakukan penjaminan mutu pendidikan, walau pun bukan merupakan satu-satunya cara. Persoalannya, perlukah satuan pendidikan kepramukaan dilakukan akreditasi?

Pro kontra perlunya akreditasi satuan pendidikan kepramukaan menyeruak ke permukaan. Pihak yang menolak menyatakan bahwa pendidikan kepramukaan sudah mapan, sebuah pernyataan yang perlu diuji kebenarannya. Justru sekarang ini banyak muncul praktek pendidikan kepramukaan yang sudah melenceng dari rohnya, dan akreditasi bisa dijadikan salah satu upaya untuk melakukan penilaian apakah praktek dan pengelolaan pendidikan kepramukaan sudah dilaksanakan dengan benar atau belum?

Pihak yang pro menyatakan karena ini amanat undang-undang, suka atau tidak suka harus dilaksanakan. Di samping itu, akreditasi dapat dijadikan instrumen untuk memacu peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan kepramukaan, yang selama ini ibaratnya hanya asal jalan saja. Dus, dari sisi yuridis dan upaya merevitalisasi pendidikan kepramukaan akreditasi dipandang sebagai langkah strategis.

Pengalaman akreditasi pada jalur pendidikan nonformal yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Pendidikan Nonformal dapat memacu pencapaian standar nasional pendidikan, artinya lembaga yang akan diakreditasi berusaha untuk memenuhi delapan standar nasional pendidikan. Ketika sebuah lembaga akan diakreditasi ia telah menyatakan siap dan dipandang layak sebagai sebuah program pendidikan nonformal yang melayani pendidikan bagi masyarakat dengan berkualitas.

Nah, ketika kebijakan akreditasi diberlakukan pada satuan pendidikan kepramukaan diharapkan satuan pendidikan kepramukaan akan melaksanakan penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan petunjuk penyelenggaraan dan aturan main lainnya yang berlaku pada Gerakan Pramuka. Saat ini tidak dipungkiri banyak satuan pendidikan kepramukaan, yaitu Gugusdepan dan Pusdiklat, yang tidak memenuhi ketentuan yang berlaku di Gerakan Pramuka. Baik dari sisi administrasi, praktek pendidikan kepramukaan (standar isi dan standar prosesnya), dan juga pemenuhan pencapaian syarat kecakapan umum dan khusus (standar penilaian). Sementara itu tidak ada sebuah program atau kebijakan yang menyatakan satuan pendidikan dinyatakan layak atau tidak.

Ketika akreditasi satuan pendidikan kepramukaan dilaksanakan maka akan ada penilaian apakah sebuah satuan pendidikan dinyatakan layak atau tidak. Bagi yang belum layak sudah barang tentu akan termotivasi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan kepramukaan. Bahkan bagi satuan pendidikan kepramukaan akan termotivasi meningkatkan kualitasnya ketika berkeinginan mengajukan akreditasi.

Persoalannya, siapa yang melakukan akreditasi satuan pendidikan kepramukaan? Sebenarnya Kwartir Nasional sudah mempunyai konsep dan pedoman akreditas bahkan sudah menyiapkan pelatihan calon asesor. Namun demikian ketika Kwatir Nasional diundang pada Pertemuan Tahunan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal di Batam (30/11-2/12) lalu usulan untuk memasukkan program akreditasi bagi satuan pendidikan kepramukaan pada tahun 2013 tidak berhasil. Salah satu alasannya adalah masih terbatasnya anggaran yang tersedia di BAN PNF, sementara cakupan akreditasi lembaga pendidikan nonformal masih sangat minim.

Di samping itu, dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 instansi atau kementerian yang terkait dengan pendidikan adalah Kementerian Pemuda dan Olahraga bukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Maka sebaiknya Kementerian Pemuda dan Olahraga membentuk lembaga akreditasi bagi satuan pendidikan kepramukaan yang sifatnya independen. Namun pengurus lembaga akreditasi yang dibentuk itu bisa berasal dari Gerakan Pramuka, begitu pula asesor bisa direkrut dari jajaran pembina dan atau pelatih Gerakan Pramuka.

Bisa saja Gerakan Pramuka menginisiasi berdirinya lembaga akreditas yang bersifat independen ini, namun akan dijumpai masalah klasik yaitu sumber dana. Jika dibentuk oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga maka dapat dialokasikan ke dalam rencana anggaran kementerian. Karena ini amanat undang-undang, kiranya langkah ke arah itu tidak akan sulit, sebab payung hukumnya sudah jelas dan bahkan tertera jelas dalam pasal18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka. Jika keuangan negara memungkinkan tidak ada halangan untuk melaksanakan akreditasi bagi satuan pendidikan kepramukaan.