IPABI Papua 133Pamong belajar adalah pendidik yang mempunyai tugas utama melakukan kegiatan belajar mengajar, pengkajian program, dan pengembangan model pada satuan pendidikan nonformal, keberadaannya sudah diakui sebagai jabatan fungsional sejak tahun 1990. Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 pamong belajar dinyatakan sebagai salah satu jenis pendidik dalam sistem pendidikan kita. Jika pada jalur pendidikan formal atau sekolah dikenal adanya guru sebagai pendidik, maka pada jalur pendidikan nonformal terdapat pamong belajar. Jika guru berkedudukan di sekolah, maka Pamong belajar berkedudukan di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) atau UPTD sejenis pada kabupaten/kota, Balai Pengembangan Kegiatan Belajar (BPKB) atau UPTD sejenis pada provinsi dan UPT pusat seperti Balai Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal (BPPNFI) dan Pusat Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal (P2PNFI).

Persoalannya, nasib pamong belajar tidaklah sebaik rekan-rekan guru yang kemudian mendapatkan perhatian pemerintah dengan program sertifikasi profesi guru berikut tunjangan profesinya. Berbagai kebijakan pemerintah nampaknya sangat tidak berpihak kepada pamong belajar sehingga keberadaan pamong belajar, terutama di daerah, seakan berada di ujung tanduk.

Pertama, secara yuridis formal dalam Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 ayat 6, pamong belajar dinyatakan sebagai pendidik. Namun demikian dalam penjelasan pasal 39 ayat 1 pamong belajar dinyatakan sebagai tenaga kependidikan. Jadi dalam satu peraturan perundang-undangan pamong belajar dinyatakan sebagai pendidik sekaligus tenaga kependidikan. Secara teoritis hal ini akan menyulitkan dalam menyusun cetak biru pengembangan jabatan pamong belajar sebagai profesi.

Kedua, pamong belajar tidak diatur sama sekali dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Sementara itu guru diatur dalam enam ayat sekaligus, sebagaimana tertuang dalam pasal 29 yang mengatur guru pendidikan anak usia dini hingga guru sekolah menengah kejuruan. Dalam setiap ayat tersebut diatur bahwa guru memiliki (a) kualifikasi pendidikan minimum D IV/S1, (b) latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang yang diampu, dan (c) sertifikat profesi guru. Semestinya pamong belajar juga diatur sebagaimana guru.

Sudah dua kali dalam kurun waktu dua tahun Ikatan Pamong Belajar Indonesia (IPABI) sebagai organisasi profesi pamong belajar berkirim surat dan melakukan lobi agar Kemdiknas mengamandemen peraturan pemerintah dengan memasukkan pasal tentang pamong belajar. Namun jawabannya selalu normatif dan dianggap sudah tertampung dalam dalam PP no 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Hal ini menunjukkan kurangnya perhatian pemerintah terhadap pamong belajar sebagai pendidik yang harus distandarkan. Standarisasi harus tertuang dalam standar nasional pendidikan (PP 19 Tahun 2005) bukan pada regulasi tentang pengelolaan dan penyelengaraan pendidikan. Pada PP no 17 Tahun 2010 pamong belajar hanya sebatas disebutkan pengertiannya, namun belum diatur standar umumnya sebagaimana guru diatur dalam pasal 29 PP 19 tahun 2005.

Ketiga, sampai saat ini pamong belajar belum memiliki payung hukum standar kualifikasi dan kompetensi. Badan Standar Nasional Pendidikan sudah menyusun draf standar kualifikasi dan kompetensi pamong belajar sejak tahun 2007 namun sampai sekarang belum kunjung menjadi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas). Sementara itu guru sudah memiliki standar kualifikasi dan kompetensi guru sebagaimana diatur dalam Permendiknas nomor 16 Tahun 2007.

Diduga belum ditandatanganinya draf standar kualifikasi dan kompetensi pamong belajar menjadi Permendiknas karena pemerintah khawatir jika pamong belajar menuntut sertifikasi dan tunjangan profesi seperti guru. Padahal populasi pamong belajar seluruh Indonesia hanyalah sebesar 3.615 orang yang tersebar di kabupaten/kota dan provinsi, dan hanya membutuhkan alokasi anggaran sebesar Rp. 108 milyar per tahun. Dibandingkan dengan alokasi tunjangan profesi guru pada tahun 2011 sebesar Rp. 18,537 triliun tidak berarti apa-apa! Hal ini menunjukkan bukti adanya perlakuan diskriminatif antara pendidik formal dan pendidik nonformal, antara guru dan pamong belajar. Padahal sejak awal menjabat Mendiknas, Moh. Nuh, menyatakan akan bersikap non diskriminatif terhadap dunia pendidikan nonformal. Sayangnya sikap tersebut belum terbukti untuk pamong belajar, karena sudah dua tahun menjabat standar kualifikasi dan kompetensi pamong belajar belum diteken.

Ketidakjelasan payung hukum pamong belajar juga menyulitkan bagi daerah untuk melakukan rekrutmen pamong belajar baru, karena belum memiliki standar kualifikasi. Sementara itu jumlah pamong belajar semakin hari semakin menyusut karena pensiun, meninggal, dipromosikan ke jabatan struktural, dan bahkan mutasi ke jabatan lain atas permintaan sendiri. Kondisi ini tidak bisa dibiarkan karena jalur pendidikan nonformal memerlukan pamong belajar sebagai pendidik, pengkaji dan pengembang model pembelajaran dalam memberikan layanan pendidikan nonformal kepada masyarakat luas.