Gradasi PBMedan (14/02-2012) Hasil validasi usulan tunjangan jabatan fungsional Pamong Belajar dan Penilik pada tanggal 10 Mei 2012 menunjukkan bahwa tidak ada gradasi atau perbedaan antar jenjang jabatan pertama, muda, dan madya. Padahal gradasi ini menjadi penting untuk membedakan besaran tunjangan fungsional antar jenjang jabatan.

Jika tidak ada perbedaan gradasi hasil kerja antar jenjang jabatan, sebenarnya tidak diperlukan tunjangan fungsional. Namun dijadikan saja jabatan fungsional umum dan diberikan tunjangan fungsional umum. Demikian pandangan utusan dari Kementerian Keuangan pada kesempatan pertemuan pada tanggal 10 Mei 2012 di Kemdikbud.

Suka tidak suka, mau tidak mau pemangku jabatan (pamong belajar) harus mampu menjelaskan secara logis bagaimana keluaran kinerja dari rincian tugas pamong belajar menjadi nampak bergradasi antar jenjang jabatan.

Persoalan menjadi rumit karena rincian tugas pamong belajar menurut Permenpan dan RB nomor 15 Tahun 2010 tidak bergradasi sebagaimana ketentuan jabatan fungsional lama. Hal ini karena status pamong belajar sebagai pendidik sehingga mata rantai rincian tugas mulai dari identifikasi kebutuhan belajar, perencanaan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan penilaian pembelajaran tidak bisa dibagi dan dikotak-kotak ke dalam jenjang jabatan. Hal mana juga terjadi pada jabatan fungsional guru.

Karena itulah, sebelum pertemuan tanggal 28 Mei 2012, pamong belajar harus mampu menyajikan atau menjelaskan kinerja pamong belajar yang bergradasi menurut jenjang jabatan. Diskusi yang berkembang pembedaan didasarkan pada kedalaman substansi atau didasarkan pada pembedaan jenis kegiatan belajar mengajar yaitu pengajaran untuk PB Pertama, pelatihan untuk PB Muda, dan pembimbingan untuk PB Madya.

Diskusi pun masih terus berlangsung dan haru menghasilkan uraian gradasi kinerja pamong belajar berdasarkan jenjang, sebelum tanggal 28 Mei 2012. Jika pada kesempatan itu hasil validasi ditolak oleh rapat antar kementerian, maka perjuangan untuk mendapatkan tunjangan pamong belajar harus dimulai dari awal lagi.

Jika diterima pun, perjalanan usulan tunjangan fungsional pamong belajar masih melalui beberapa kementerian lagi sebelum sampai ke Sekretariat Negara untuk diterbitkan menjadi Peraturan Presiden.