Foto 24 Agustus 2005 035Rabu, 28 Desember 2011 bertempat di Ditjen PAUDNI Kemdikbud lantai III Gedung C Senayan Jakarta telah ditandatangani hasil analisis jabatan dan revisi naskah akademik jabatan fungsional Pamong Belajar oleh pemangku jabatan. Pamong belajar pertama diwakili oleh Suherman (Pamong Belajar DKI), Pamong Belajar Muda diwakili oleh Eva Umar, M.Pd (Ketua Pengurus Daerah IPABI DKI), dan Pamong Belajar Madya oleh Dadang Subagja, M.Si (Sekretaris Pengurus Pusat IPABI). Penandatanganan ini dilakukan sebagai syarat lampiran usulan ke Sekretariat Negara melalui Kementrian PAN dan RB.

Nampaknya usulan tunjangan fungsional pamong belajar kini sudah memasuki etape terakhir dalam sebuah perjalanan panjangnya. Perjalanan panjang usulan dimulai dari pertanyaan teman-teman pamong belajar di Jawa Timur mengapa pamong belajar tidak mendapatkan tunjangan perbaikan penghasilan sebesar Rp. 250.000,00/bulan seperti yang diterima guru. Atas pertanyaan itu Ketua Umum Pengurus Pusat IPABI, Fauzi Eko Pranyono menyatakan bahwa jika pamong belajar usul tunjangan perbaikan penghasilan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden nomor 52 Tahun 2009 lemah, karena pertama dalam peraturan presiden tersebut memang tidak mengatur pamong belajar sebagai penerima tunjangan perbaikan penghasilan; kedua tambahan penghasilan hanya diberikan bagi guru PNS yang belum menerima tunjangan profesi, dalam hal ini pamong belajar belum masuk pada konteks sertifikasi sehingga tidak bisa dijadikan rujukan. Namun, menurut Ketua Umum IPABI ada hal yang lebih fundamental yang bisa diperjuangkan daripada sekedar tunjangan tambahan penghasilan seperti guru, apa itu? Yaitu tunjangan fungsional. Nah sejak itulah perjalanan panjang usulan tunjangan fungsional pamong belajar dimulai.

Diawali melakukan pendekatan informal kepada pejabat Direktorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan Ditjen PMPTK Depdiknas pada tanggal 15 Desember 2009 di sela-sela rehat sebuah kegiatan di Hotel Equator Surabaya, waktu itu dipaparkan di hadapan Ka Subdit Program, Horas Situmorang dan Ka Subdit Tenaga Kependidikan, Abubakar, M.Pd. Rupanya pembicara informal tersebut menarik perhatian dan bulan berikutnya diagendakan dan dibahas dalam rapat direktorat. Usulan bergulir tidak hanya usulan tunjangan pamong belajar, namun satu paket dengan tunjangan fungsional penilik. Kemudian dibahas dalam rapat tingkat direktorat jendral dan departeman, serta pada akhirnya dibahas secara lintas departemen dan lembaga. Di tengah-tengah bergulirnya pembahasan, IPABI diminta untuk membantu membuatkan draf naskah akademik usulan tunjangan fungsional. Di kemudian hari draf naskah akademik ini disesuaikan dengan sistematika yang dikehendaki oleh sekretariat negara, dan diperbaiki oleh tim Direktorat PTK PNF.

Restrukturasi organisasi Kementrian Pendidikan Nasional sempat membuat perjalanan usulan tunjangan fungsional pamong belajar dan penilik terhambat, walaupun tidak harus memulai dari awal lagi karena beberapa pejabat dan staf yang terlibat dalam pembahasan usulan masih berada di Direktorat Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P2TK) Ditjen PAUDNI Kemdiknas. Sehingga target semula peraturan presiden akan ditandatangani bulan Maret 2011, menjadi tertunda. Di samping itu terdapat pula hambatan secara internal organisasi, baik IPABI maupun IPI, yaitu sulit menyajikan data valid jumlah pamong belajar dan penilik menurut jenjang jabatan per kabupaten/kota. Data ini diperlukan untuk menghitung besaran kebutuhan anggaran belanja pegawai yang diakibatkan oleh pemberian tunjangan fungsional pamong belajar dan penilik di setiap pemerintah kabupaten/kota serta provinsi bagi pamong belajar provinsi, karena tunjangan fungsional melekat pada gaji. Sementara itu gaji pegawai daerah melekat di DAU. Karena itulah, jika peraturan presiden tentang tunjangan fungsional pamong belajar dan penilik ditandatangani pada awal tahun 2012 konon baru bisa dinikmati mulai Januari 2013. Mengapa? Karena RAPBN 2012 sudah diketok menjadi APBN, dan belum memasukkan perhitungan tunjangan fungsional pamong belajar dan penilik. Perhitungan tunjangan fungsional pamong belajar dan penilik akan dimasukkan pada RAPBN 2013 jika peraturan presiden ditandatangani sebelum Juni 2012.

Walaupun tunjangan fungsional masih lama untuk dapat diterima oleh pamong belajar dan penilik, perjalanan etape terakhir ini patut kita syukuri dan semoga cepat ditandatangani. Pada kesempatan ini kita patut memberikan apresiasi positif kepada pemangku kepentingan di Kemdikbud, khususnya teman-teman di Direktorat P2TK PAUDNi (dulu Dit. PTK PNF) yang telah mengakomodasi sehingga usulan tunjangan fungsional pamong belajar dan penilik dapat digulirkan. Bahwa mustahil Presiden sekonyong-konyong akan menandatangani peraturan presiden tentang tunjangan fungsional pamong belajar dan penilik, jika Mendikbud tidak mengusulkan. Menteri tidak akan usul ke Presiden jika tidak ada masukan dari Dirjen. Dirjen pun kecil kemungkinan akan mengusulkan tunjangan fungsional pamong belajar dan penilik ke Menteri jika tidak ada usulan dari Direktur. Karena itulah pamong belajar melalui organisasinya, IPABI, kemudian mengusulkan kepada pemangku kepentingan, dan alhamdulillah sudah direspon dengan baik walaupun kita sadar bahwa kegiatan pengusulan tunjangan fungsional ini tidak memiliki daya serap anggaran yang tinggi. Namun memiliki daya serap pahala yang tak ternilai harganya karena akan meningkatkan kesejahteraan dan motivasi kerja pamong belajar dan penilik se-Indonesia.

Bagi pamong belajar terutama yang bertugas di Sanggar Kegiatan Belajar pemberian tunjangan fungsional ini seakan memberikan tetes embun di tengah dahaga akan perhatian pemerintah. Kondisi kesejahteraan pamong belajar di kabupaten/kota masih jauh di bawah pamong belajar di provinsi, apalagi dengan pamong belajar di UPT pusat, sehingga pemberian tunjangan fungsional ini bagi mereka menjadi sangat berarti. Pun bagi penilik yang dalam tugasnya lebih banyak tidak didukung oleh dana operasional kegiatan.

Terakhir, harapan kita bersama pemberian tunjangan fungsional ini akan melecut kinerja pamong belajar dan penilik sehingga mampu memberikan layanan optimal kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing. Amin.