foto 25 agt 05 066Ujian Nasional bagi peserta didik pendidikan kesetaraan Paket C akan dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia pada tanggal 5-8 Juli 2011. Ujian Nasional bagi peserta didik pendidikan kesetaraan, yang kini bernama Ujian Nasional Program Paket (UNPP), tahun ini untuk pertama kali dilaksanakan dibawah koordinasi Ditjen Pendidikan Menengah Kemendiknas. Pada tahun sebelumnya program Paket C dan pendidikan kesetaraan umumnya ditangani oleh Ditjen Pendidikan Nonformal dan Informal (Ditjen PNFI). Sehubungan pergantian penanganan program Paket C di tingkat kementrian inilah yang kemudian menyebabkan terlambat terbitnya berbagai aturan tentang UNPP, yaitu kisi-kisi dan pedoman operasi standar UNPP (POS UNPP), sehingga persiapan penyelenggaraan UNPP dirasakan terasa mepet sekali.

UNPP tahun 2011 terdapat perubahan mendasar dalam penetapan kelulusan, sebagaimana pada satuan pendidikan formal, bahwa penetapan kelulusan tidak hanya berdasarkan hasil ujian nasional tetapi juga menggunakan parameter nilai rapor. Peserta UNPP dinyatakan lulus apabila memiliki nilai rata-rata dari seluruh mata pelajaran yang diujikan Nilai Akhir (NA) mencapai paling rendah 5,5 (lima koma lima), dan NA setiap mata pelajaran paling rendah 4,0 (empat koma nol). Di samping itu peserta UNPP agar memenuhi kriteria lulus juga harus memiliki nilai rata-rata dari seluruh mata pelajaran yang diujikan Nilai Akhir (NA) mencapai paling rendah 5,5 (lima koma lima), dan NA setiap mata pelajaran paling rendah 4,0 (empat koma nol). NA diperoleh dari nilai gabungan antara Nilai Rata-rata Laporan Hasil Belajar (NRLHB) pada satuan pendidikan Program Paket A/Ula, Program Paket B/Wustha, Program Paket C, dan Program Paket C Kejuruan dari mata pelajaran yang diujinasionalkan dan Nilai UNPP, dengan pembobotan 40% (empat puluh persen) untuk NRLHB dari mata pelajaran yang diujinasionalkan dan 60% (enam puluh persen) untuk nilai UNPP. Hal ini yang membedakan dengan penetapan kelulusan pada tahun ini adalah adanya komponen NRLHB yang merupakan nilai rata-rata semester 3, 4 dan 5 mata pelajaran yang diujinasionalkan.

Adapun mata pelajaran yang diujikan untuk Program Paket C IPA adalah Pendidikan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, Fisika, Kimia dan Biologi. Sedangkan untuk Program Paket C IPS adalah Pendidikan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, Ekonomi, Geografi dan Sosiologi. Dan Paket C Kejuruan Pendidikan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Matematika.

Menurut Pedoman Operasional Standar kelulusan peserta UNPP dari satuan pendidikan Program Paket C, dan Program Paket C Kejuruan ditetapkan oleh rapat dewan tutor dan pamong belajar pada Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Pembina dengan mempertimbangkan nilai akhir (NA) dan akhlak mulia. Rapat dewan tutor dan pamong belajar membahas hasil nilai akhir setiap peserta didik dengan kriteria kelulusan yang sudah ditentukan. Hal ini merupakan implementasi dari pasal 63 ayat 1 Peraturan Pemerintah yang menyatakan bahwa evaluasi dilakukan oleh pendidik dan satuan pendidikan disamping oleh pemerintah (ujian nasional). Berbeda dengan penetapan kelulusan tahun sebelumnya, dimana peserta ujian nasional pendidikan kesetaraan sudah dinyatakan lulus atau tidak lulus hanya berdasarkan hasil ujian nasional saja, tutor dan satuan pendidikan tidak memiliki kewenangan dalam menentukan kelulusan peserta didik.

Paling tidak terdapat dua persoalan menarik terkait hal tersebut di atas. Pertama, memberikan peran yang lebih besar kepada tutor untuk menentukan kelulusan peserta didik. Kedua, memberikan peran kepada Sanggar Kegiatan Belajar dalam memfasilitasi penyelenggara pendidikan kesetaraan di wilayah kerjanya untuk melakukan pertemuan guna menetapkan kelulusan peserta ujian nasional.

Tutor Paket C diberi peran yang lebih besar dalam menentukan kelulusan karena mulai tahun ini tutor diminta untuk menyerahkan nilai semester 3, 4 dan 5 mata pelajaran yang diujinasionalkan. Hal ini menuntut tutor dan penyelenggara Paket C untuk melakukan proses pembelajaran secara rutin dan menyelenggarakan ujian semester secara rutin pula. Kondisi ini akan mengeliminir peserta ujian nasional yang tidak pernah mengikuti proses pembelajaran dan ujian semester. Untuk itulah Dinas Pendidikan kabupaten/kota perlu mengambil kebijakan mewajibkan setiap penyelenggara Paket C melaporkan perkembangan hasil belajar peserta didik secara periodik setiap semester kepada Dinas Pendidikan kabupaten/kota. Jika kebijakan tersebut diambil maka peserta ujian nasional yang mendaftar beberapa waktu sebelum pelaksanaan ujian dan tidak mengikuti proses pembelajaran, maka ia tidak akan dapat mengikuti ujian nasional karena data nilai semester 3, 4 dan 5 tidak terdapat di Dinas Pendidikan kabupaten/kota.

Diakui bahwa administrasi nilai hasil belajar Paket C masih perlu dibenahi mulai dari tingkat penyelenggara Paket C. Pada tahun ini, suka atau tidak suka, masih banyak carut marut terkait dengan administrasi nilai hasil belajar ini sehingga ketika diminta penyelenggara UNPP pusat untuk menyetorkan nilai semester mereka kedodoran. Pada kondisi inilah dapat terjadi rekayasa nilai hasil belajar, baik oleh penyelenggara Paket C maupun di tingkat Dinas Pendidikan. Untuk itulah penyetoran nilai hasil belajar semester secara berkala kepada Dinas Pendidikan kabupaten/kota akan mengurangi adanya rekayasa tersebut. Sekaligus akan menutup pintu bagi peserta ujian nasional dadakan yang tidak pernah ikut proses pembelajaran.

Menurut Prosedur Operasional Standar (POS) UNPP Tahun 2011, pada Bab VII butir B.1., disebutkan bahwa kelulusan peserta UNPP dari satuan pendidikan Paket C ditetapkan oleh rapat dewan tutor dan pamong belajar pada Sanggar Kegiatan Belajar pembina dengan menetapkan nilai akhir (NA) dan akhlak mulia. Hal mana ketentuan ini juga sudah diberlakukan pada satuan pendidikan formal mulai tahun 2011. Ketentuan ini memberikan peran lebih besar kepada satuan pendidikan Paket C untuk menetapkan kelulusan peserta UNPP. Nilai Rata-rata Laporan Hasil Belajar (NRLHB) memang sudah disetorkan sebelum pelaksanaan UNPP, sehingga pada saat rapat penetapan kelulusan tinggal melakukan klarifikasi ulang sekaligus melakukan verifikasi ulang terhadap dokumen pendukung peserta didik, utamanya dalam rangka untuk mencegah adanya peserta UNPP yang tidak mengikuti proses pembelajaran dari awal. Pada Bimbingan Teknis Persiapan Pelaksanaan UNPP Paket C Tahun 2011 yang diselenggarakan di Bogor (27-30 Juni 2011) saya sudah memberikan masukan kepada Direktur Pembinaan SMA Ditjen Dikmen Kemendiknas, Totok Suprayitno, Ph.D., untuk mengantisipasi ketentuan tersebut. Ketentuan dalam Bab VII butir B.1. masih sangat normatif dan belum operasional sehingga perlu diikuti dengan kebijakan agar bisa mengiliminasi kasus rekayasa dokumen Nilai Rata-rata Laporan Hasil Belajar (NRLHB).

Pada POS UNPP Tahun 2011 disebut-sebut peran Sanggar Kegiatan Belajar dalam penetapan kelulusan peserta UNPP, namun dalam POS tersebut belum jelas. Pada satuan pendidikan formal, sekolah melakukan rapat dewan guru untuk melakukan penetapan kelulusan peserta ujian nasional. Analog dengan hal tersebut, maka rapat dewan tutor dilaksanakan oleh Sanggar Kegiatan Belajar. Sanggar Kegiatan Belajar menyelenggarakan rapat dewan tutor dan pamong belajar se-wilayah kerjanya untuk menetapkan kelulusan peserta UNPP. Mengapa tidak oleh Dinas Pendidikan kabupaten/kota? Dinas Pendidikan kabupaten/kota adalah regulator dan bukan satuan pendidikan. Ketentuan ini mengakomodasi pasal 63 ayat 1 Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 2005, di mana menyebutkan adanya peran pendidik dan satuan pendidikan untuk menetapkan kelulusan peserta didik.

 

Karena itulah perlu adanya ketentuan yang lebih terinci mengenai hal tersebut. Pada kesempatan informal setelah penutupan Bimbingan Teknis Persiapan Pelaksanaan UNPP, Totok Suprayitno, meminta IPABI untuk memberikan masukan secara tertulis untuk menjabarkan ketentuan dalam POS UNPP tersebut (Bab VII, butir B.1.). Hal mana masih bisa dilakukan karena pengumuman hasil UNPP periode I akan dilaksanakan pada tanggal 4 Agustus 2011. Setelah pembicaraan dengan Direktur Pembinaan SMA, saya kemudian melakukan diskusi dengan Khomaidi, Ketua Umum IPI dan beberapa Kepala SKB yang hadir dan mereka menyambut baik untuk melakukan penjabaran atas ketentuan tersebut. Selanjutnya juga melakukan komunikasi dengan Suharko Condrokirono, Ketua Umum Forum Tutor Pendidikan Kesetaraan, untuk mendiskusikan hal yang sama.

Diharapkan dengan penjelasan dari ketentuan tersebut akan memberikan peran yang lebih besar kepada pendidik (tutor) dan satuan pendidikan penyelengara Paket C. Karenanya verifikasi dokumen laporan hasil belajar per semester menjadi penting untuk dilakukan. Semoga.