logo dikbud Yogyakarta (5/03) Dalam upaya reformasi birokrasi dan efisiensi anggaran, pemerintah segera merampingkan struktur organisasi di kementerian dan lembaga. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan merupakan salah satu dari 16 kementerian dan lembaga (K/L) yang diumumkan oleh Wapres Budiono sebagai kementerian yang akan dirampingkan.

Sebelumnya, 30 Januari 2013, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MenPAN) Azwar Abubakar menjelaskan selain KemenPAN yang sudah memangkas jumlah deputinya, Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) juga telah mengikuti langkah perampingan.

Untuk tahun ini sedang dilakukan pemangkasan pejabat eselon I dari enam menjadi empat pejabat eselon I pada masing-masing K/L. Keenambelas K/L sudah disurati untuk mengkaji kembali struktur organisasinya masing-masing yang diharapkan dapat merampingkan dirinya secara sukarela. Upaya perampingan ini merupakan hasil kajian yang dapat mengurangi kerugian Negara sekitar Rp 20 s/d Rp 40 trilyun, karena akan mengurangi tumpang tindih antar unit utama dan antar K/L.

Sebagai contoh, pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan baik jalur pendidikan formal maupun pendidikan nonformal ditangani oleh dua unit utama di Kemdikbud. Dan jelas ini pemborosan uang negara. Dari sisi subyek sasaran kegiatan sudah barang tentu akan senang-senang saja diundang sana , diundang sini. Ikut kegiatan di sana ikut kegiatan sana sini dengan substansi kegiatan yang sama.

Oleh karena itulah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan termasuk kementerian yang sudah diminta untuk mengkaji kembali struktur organisasinya.

Boleh jadi dengan perampingan organisasi Kemendikbud kita akan mengalami kembali, yang seakan merupakan jadwal rutin lima tahunan, perubahan nomenklatur Ditjen PAUDNI.
Sebelum diundangkannya UU nomor 20 Tahun 2003, unit eselon I yang membidangi pendidikan nonformal bernama Ditjen Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda (Ditjen PLSP). Sebelumnya pernah bernama Ditjen Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olahraga disingkat Ditjen Diklusepora. Kemudian pasca pemilu 2004 pada pemerintahan Presiden SBY, nomenklatur berubah menjadi Ditjen Pendidikan Nonformal dan Informal disingkat Ditjen PNFI. Terakhir pasca pemilu 2009 atau pada pemerintahan SBY kedua ditjen berubah menjadi Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal disingkat Ditjen PAUDNI.

Kalau kita cermati, nomenklatur eselon I pada periode pemerintahan sekarang menggunakan pendekatan jenjang sebagaimana dikenal dalam UU Sisdiknas. Tengok saja ada Ditjen PAUDNI, Ditjen Pendidikan Dasar (Dikdas), Ditjen Pendidikan Menengah (Dikmen) dan Ditjen Pendidikan Tinggi (Dikti). Karena itulah Program Kejar Paket A dan B yang termasuk jenjang pendidikan dasar dimasukkan menjadi urusan Ditjen Dikdas, dan Program Kejar Paket C dimasukkan ke Ditjen Dikmen.

Maka wajar jika komunitas pendidikan nonformal merasa seakan hanya ditempelkan saja pada Ditjen PAUDNI.

Setelah urusan kebudayaan kembali ke Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas) sehingga berubah nama menjadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), maka sruktur organisasi kementerian menjadi sangat gemuk. Maka boleh jadi jalur pendidikan nonformal akan menjadi sasaran perubahan nomenklatur sebagai akibat dari restrukturisasi organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Kita tunggu saja apa nomenklatur pengganti PAUDNI di masa mendatang.