soal habisYogyakarta (21/04) Undang-Undang nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) pasal 58 ayat 1 menyebutkan bahwa evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Hal tersebut menegaskan bahwa sebenarnya evaluasi hasil belajar dilakukan oleh oendidik bukan oleh pemerintah sebagaimana pelaksanaan ujian nasional.

Retno Listyarti Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mengatakan “Evaluasi hasil belajar sesuai dengan UU dilakukan oleh guru, tapi kemudian dirampas oleh Peraturan Pendidikan (PP 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan).” Pemerintah telah merampas hak guru dalam melakukan penilaian hasil belajar siswa sebagaimana diatur dalam UU, demikian ulang Retno Listyarti pimpinan organisasi guru FSGI yang terkenal kritis kepada Metro TV (18/04).

Sebenarnya bukan hanya kebijakan ujian nasional saja yang merampas hak guru, ujian akhir semester (UAS) hak guru dalam mengevaluasi siswa selama satu semester telah lama dirampas oleh pengelola pendidikan dengan mengatasnamakan KKG/MGMP/MKKS bisa per kecamatan/tingkat Kota/Kabupaten. Demikian ungkap Dani Ramdhan, praktisi pendidikan dari Kota Sukabumi, Jabar.

Pun juga ujian kenaikan kelas tidak lagi dilaksanakan oleh guru di setiap satuan pendidikan, tapi oleh pengelola pendidikan dengan mengatasnamakan KKG/MGMP/MKKS bisa per kecamatan/tingkat Kota/Kabupaten.

Jadi nampaknya pola penilaian hasil belajar yang berbasis proyek yang telah merampas hak guru dalam melakukan penilaian tidak hanya dilakukan oleh pusat, tapi sudah menjalar sampai ke tingkat kabupaten/kota bahkan kecamatan.