Perampasan Hak Guru dalam Penilaian

soal habisYogyakarta (21/04) Undang-Undang nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) pasal 58 ayat 1 menyebutkan bahwa evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Hal tersebut menegaskan bahwa sebenarnya evaluasi hasil belajar dilakukan oleh oendidik bukan oleh pemerintah sebagaimana pelaksanaan ujian nasional.

Retno Listyarti Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mengatakan “Evaluasi hasil belajar sesuai dengan UU dilakukan oleh guru, tapi kemudian dirampas oleh Peraturan Pendidikan (PP 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan).” Pemerintah telah merampas hak guru dalam melakukan penilaian hasil belajar siswa sebagaimana diatur dalam UU, demikian ulang Retno Listyarti pimpinan organisasi guru FSGI yang terkenal kritis kepada Metro TV (18/04).

Sebenarnya bukan hanya kebijakan ujian nasional saja yang merampas hak guru, ujian akhir semester (UAS) hak guru dalam mengevaluasi siswa selama satu semester telah lama dirampas oleh pengelola pendidikan dengan mengatasnamakan KKG/MGMP/MKKS bisa per kecamatan/tingkat Kota/Kabupaten. Demikian ungkap Dani Ramdhan, praktisi pendidikan dari Kota Sukabumi, Jabar.

Pun juga ujian kenaikan kelas tidak lagi dilaksanakan oleh guru di setiap satuan pendidikan, tapi oleh pengelola pendidikan dengan mengatasnamakan KKG/MGMP/MKKS bisa per kecamatan/tingkat Kota/Kabupaten.

Jadi nampaknya pola penilaian hasil belajar yang berbasis proyek yang telah merampas hak guru dalam melakukan penilaian tidak hanya dilakukan oleh pusat, tapi sudah menjalar sampai ke tingkat kabupaten/kota bahkan kecamatan.

5 tanggapan pada “Perampasan Hak Guru dalam Penilaian”

  1. Artinya yang menggerogoti kualitas pendidikan adalah orang pendidikan sendiri (birokrat pendidikan) bukan orang lain. Sebaiknya unas cukup satu kali lima tahun sebagai sarana evalusi pemetaan mutu pendidikan dan bukan untuk menentukan kelulusan peserta didik karena sifatnya proyek besar. Alangkah lebih bermaknanya uang miliaran rupiah untuk peningkatan kualitas mutu guru melalui pendidikan berkelanjutan (S2, S3) dan bkan hanya dosen di amping itu peningkatan sarana dan prasarana pendidikan

  2. yang jadi persoalan adalah, bila UN dihapus, utamanya utk SD/MI dan SMP/MTs perlu dicari format bagaimana penentuan utk melanjutkan jenjang berikutnya.karena era tahun 1981 tidak menggunakan UN banyak sekolah yang bermain belakang dalam penerimaan siswa baru. minimalnya di jenjang SD/MI dan SMP/MTs UN bisa menepis tindakan tidak fair dalam menerima siswa baru.Kalo utk SMA/MA tidak masalah karena sampai saat ini UN tak dipakai utk syarat masuk PT

  3. Selain membuat laporan untuk siswa dan orang tua, guru juga harus membuat laporan untuk sekolah, sebagai lembaga yang bertanggung jawab terhadap berlangsungnya proses belajar-mengajar. Oleh karena itu pihak sekolah berkepentingan untuk mengetahui catatan perkembangan siswa yang ada di dalamnya. Dengan demikian hasil belajar siswa akan diperhatikan dan dipikirkan oleh pihak sekolah.

  4. Menurut Sujana (2001:65) dimensi penilaian proses belajar-mengajar berkenaan dengan komponen-komponen belajar mengajar seperti tujuan pengajaran, bahan pengajaran, metode dan alat, kegiatan belajar siswa, kegiatan mengajar guru, dan penilaian. Kriteria yang digunakan dalam menilai proses belajar-mengajar antara lain adalah konsistensi kegiatan belajar-mengajar dengan kurikulum, keterlaksanaannya oleh guru, keterlaksanaannya oleh siswa, motivasi belajar siwa, keaktifan siswa, interaksi guru-siswa, kemampuan atau keterampilan guru, kualitas hasil belajar siwa. Sumber data dalam penilaian tersebut adalah guru, siswa, tenaga kependidikan lainnya, dan juga orang tua siswa. Penilaian menggunakan alat-alat bukan tes (nontes) seperti kuesioner, wawancara, observasi skala penilaian, dan sosiometri.

  5. Selain membuat laporan untuk siswa dan orang tua, guru juga harus membuat laporan untuk sekolah, sebagai lembaga yang bertanggung jawab terhadap berlangsungnya proses belajar-mengajar. Oleh karena itu pihak sekolah berkepentingan untuk mengetahui catatan perkembangan siswa yang ada di dalamnya. Dengan demikian hasil belajar siswa akan diperhatikan dan dipikirkan oleh pihak sekolah.

Komentar ditutup.