Pentingnya Dinas Pendidikan Kabupaten Kota Menetapkan Satdik Terakreditasi sebagai Pelaksana Ujian Nasional

Jakarta (12/12/2017) Pengalaman Ujian Nasional pendidikan kesetaraan pada tahun pelajaran 2016/2017 masih banyak ditemui satuan pendidikan yang tidak terakreditasi ditetapkan sebagai pelaksana ujian nasional. Kondisi ini berpotensi ijazah yang diterbitkan menjadi tidak legal karena tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Bahkan ada sebagian perguruan tinggi yang sudah mempertanyakan keabsahan ijazah karena satuan pendidikan pelaksana ujian nasional yang ditulis di ijazah tidak terakreditasi. Perguruan tinggi mempertanyakan ketika peserta didik lulusan Paket C mendaftar untuk ikut seleksi masuk. Hal tersebut sangat mudah dilakukan karena status akreditasi program pada PKBM/SKB secara daring dapat dicek di situs BAN PAUD dan PNF.

Persoalan di atas pada ujian nasional tahun ajaran 2017/2018 diharapkan tidak terulang kembali, karena akan merugikan peserta didik. Badan Standar Nasional Pendidikan, Balitbangdikbud sudah menerbitkan berbagai regulasi terkait dengan ujian nasional dan penulisan ijazah. Hal tersebut hendaknya dipedomani, yaitu dengan membaca cermat dan melaksanakan sesuai ketentuan. Pemerintah pusat sesuai kewenangan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 berfungsi sebagai regulator, termasuk dalam penyelenggara ujian nasional. Pemerintah kabupaten kota sesuai kewenangan melaksanakan sesuai POS dan peraturan perundangan terkait. Jadi jika ada kesalahan dalam melaksanakan aturan, bukan pada regulator namun terletak pada eksekutor atau pelaksana aturan tersebut.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 61 ayat (2) menyebutkan bahwa “Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi.” Ketentuan ini yang dijadikan dasar pijak Dinas Pendidikan Kabupaten Kota untuk menetapkan satuan pendidikan sebagai pelaksana ujian nasional pada pendidikan kesetaraan hanya untuk satuan pendidikan yang terakreditasi. Akan menjadi blunder jika satuan pendidikan belum terakreditasi ditetapkan sebagai pelaksana ujian nasional.

Pada Pedoman Operasional Proesdur Ujian Nasional 2017/2018 disebutkan bahwa peserta didik yang terdaftar pada satuan pendidikan nonformal yang belum terakreditasi dapat mengikuti UN pada satuan pendidikan nonformal atau formal yang terakreditasi yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya. Artinya peserta didik yang mengikuti pembelajaran pada satuan pendidikan yang belum terakreditasi tidak kehilangan hak untuk mengikuti ujian nasional. Peserta didik bisa mengikuti ujian nasional pada satuan pendidikan terakreditasi tanpa memindahkan data ke dapokdikmas satuan pendidikan terakreditasi. Di beberapa daerah masih terjadi PKBM memiliki peserta didik kelas akhir sampai ratusan bahkan ribuan peserta didik kelas akhir. Setelah ditelisik ternyata peserta didik dari satuan pendidikan yang belum terakreditasi di daerah itu dipindah ke dapodik satuan pendidikan yang terakreditasi karena takut tidak bisa mengikuti ujian nasional.

Hal tersebut tidak perlu dilakukan karena sudah dijamin dalam POS UN. Jika data peserta didik dipindah ke dapodik satuan pendidikan lain sama halnya peserta didik tersebut pindah satuan pendidikan. Satuan pendidikan asal (yang lama) tidak lagi berhak menandatangani ijazah, karena secara legal formal yang bersangkutan sudah bukan peserta didiknya lagi.

Bagaimana cara penetapan satuan pendidikan pelaksana ujian nasional? Mari disimak kutipan POS Ujian Nasional 2017/2018 berikut.

Pada POS Ujian Nasional BAB III Penyelenggara dan Pelaksana Ujian Nasional huruf D angka 2 huruf e dinyatakan bahwa Pelaksana Ujian Nasional Tingkat Kabupaten Kota bertugas menetapkan satuan pendidikan pelaksana UN, dengan prosedur sebagai berikut: (1) melakukan pendataan satuan pendidikan yang memiliki kelas/tingkat tertinggi; (2) mengidentifikasi satuan pendidikan berdasarkan status dan jenjang akreditasi serta aspek-aspek yang dipergunakan sebagai bahan penetapan satuan pendidikan pelaksana UN; (3) menetapkan satuan pendidikan pelaksana UN, satuan pendidikan yang bergabung dengan satuan pendidikan lain, lokasi UN untuk UNBK, alokasi peserta UN di lokasi UNBK, yang dituangkan dalam surat keputusan dan mengirimkannya ke satuan pendidikan pelaksana UN.

Kini, masih ada cukup waktu bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Kota untuk menyiapkan segala sesuatunya terkait penetapan pelaksana ujian nasional berdasarkan status akreditasi. Hal yang penting adalah adanya surat keputusan penetapan pelaksana ujian nasional (satuan pendidikan terakreditasi) dan satuan pendidikan yang menginduk. Secara sinergis Forum Komunikasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat di Kabupaten Kota bisa ikut membantu dan mendorong Dinas Pendidikan Kabupaten Kota agar persiapan ujian nasional pada pendidikan kesetaraan berjalan dengan lancar dan akhirnya ijazah yang diterima peserta didik menjadi legal. [fauziep]

4 tanggapan pada “Pentingnya Dinas Pendidikan Kabupaten Kota Menetapkan Satdik Terakreditasi sebagai Pelaksana Ujian Nasional”

  1. Kita berharap apa yang di tulis oleh Bpk Fauzi dapat terwujut, karena di berbagai daerah yg tidak Terakreditasi pun tidak perlu menginduk ke lembaga yg telah Terakreditadi, bahkan lembaga yg baru 3 bulanpun bisa menyelenggarakan UN

  2. Akreditasi menjadi kewajiban bagi penyelenggara program Paket, agar kita tidak lagi di pandang sebelah mata, dan lulusan nya bisa menempuh pendidikan yg lebih tinggi serta bisa diterima di TNI/Polri

  3. Di kota semarang aturanya utk satpen yg blm terakreditasi wb kls ujian akhir baik paket A ,B dan C harus dimutasikan atau pindah data dapodiknya ke satpen terakreditasi kalo sudah terlanjur dimutasi bgm status dapodik yg ada di satpen yg blm terakreditasi .mohon pencerahaan trimakasih

Komentar ditutup.