QualityBatam (2/12) Penjaminan mutu pendidikan sering diklaim menjadi tugas pokok atau core bussinessebuah jabatan fungsional bukan oleh lainnya, padahal penjaminan mutu pendidikan merupakan tanggung jawab bersama. Bahkan setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan nonformal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan (PP 19 Tahun 2005 pasal 91 ayat 1). Selanjutnya Permendiknas nomor 63 Tahun 2009 pasal (7) tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan mengatur pembagian peran oleh satuan pendidikan, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, dan pemerintah. Lalu apa yang dimaksud dengan penjaminan mutu pendidikan berdasarkan regulasi pemerintah?

Menurut Permendiknas nomor 63 Tahun 2009 pasal (1) butir 2, penjaminan mutu pendidikan adalah kegiatan sistemik dan terpadu oleh satuan atau program pendidikan, penyelenggara satuan atau program pendidikan, pemerintah daerah, pemerintah, dan masyarakat untuk menaikkan tingkat kecerdasan kehidupan bangsa melalui pendidikan. Adapun tujuan akhir penjaminan mutu pendidikan adalah tingginya kecerdasan kehidupan manusia dan bangsa sebagaimana dicita-citakan oleh Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dicapai melalui penerapan SPMP. SPMP atau Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan adalah subsistem dari sistem pendidikan nasional yang fungsi utamanya meningkatkan mutu pendidikan.

Tujuan akhir penjaminan mutu pendidikan adalah tingginya kecerdasan kehidupan manusia dan bangsa sebagaimana dicita-citakan oleh Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dicapai melalui penerapan SPMP. Adapuntujuan antara penjaminan mutu pendidikan adalah terbangunnya SPMP termasuk:

  1. terbangunnya budaya mutu pendidikan formal, nonformal, dan/atau informal;
  2. pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas dan proporsional dalam penjaminan mutu pendidikan formal dan/atau nonformal pada satuan atau program pendidikan, penyelenggara satuan atau program pendidikan, pemerintah kabupaten atau kota, pemerintah provinsi, dan Pemerintah;
  3. ditetapkannya secara nasional acuan mutu dalam penjaminan mutu pendidikan formal dan/atau nonformal;
  4. terpetakannya secara nasional mutu pendidikan formal dan nonformal yang dirinci menurut provinsi, kabupaten atau kota, dan satuan atau program pendidikan;
  5. terbangunnya sistem informasi mutu pendidikan formal dan nonformal berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang andal, terpadu, dan tersambung yang menghubungkan satuan atau program pendidikan, penyelenggara satuan atau program pendidikan, pemerintah kabupaten atau kota, pemerintah provinsi, dan Pemerintah.

 

Penjaminan mutu pendidikan menganut paradigma (a) pendidikan untuk semua yang bersifat inklusif dan tidak mendiskriminasi peserta didik atas dasar latar belakang apa pun; (b) pembelajaran sepanjang hayat berpusat pada peserta didik yang memperlakukan, memfasilitasi, dan mendorong peserta didik menjadi insan pembelajar mandiri yang kreatif, inovatif, dan berkewirausahaan; dan (c) pendidikan untuk perkembangan, pengembangan, dan/atau pembangunan berkelanjutan (education for sustainable development), yaitu pendidikan yang mampu mengembangkan peserta didik menjadi rahmat bagi sekalian alam.

Penjaminan mutu pendidikan dilakukan atas dasar prinsip:

  1. keberlanjutan;
  2. terencana dan sistematis, dengan kerangka waktu dan target-target capaian mutu yang jelas dan terukur dalam penjaminan mutu pendidikan formal dan nonformal;
  3. menghormati otonomi satuan pendidikan formal dan nonformal;
  4. memfasilitasi pembelajaran informal masyarakat berkelanjutan dengan regulasi negara yang seminimal mungkin;
  5. SPMP merupakan sistem terbuka yang terus disempurnakan secara berkelanjutan.

Secara umum penjaminan mutu pendidikan dapat dilakukan melalui kegiatan evaluasi/supervisi, akreditasi dan sertifikasi.

Unduh Permendiknas nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan klik di sini.