2012 05 03 Workshop 009Pada tahun 2012 ini 14 jenis asosiasi profesi/kursus mendapatkan bantuan dana menyelenggarakan Musyawarah Kerja Instruktur Kursus dan Pelatihan (MKIKP) dari Direktorat Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Dit PPPTK PAUDNI) Ditjen PAUDNI Kemendikbud. MKIKP ini diharapkan dapat meningkatkan kompetensi pedagogik instruktur kursus. Banruan dana yang disediakan oleh pemerintah adalah sebesar Rp. 35 juta untuk setiap paket. Proposal diterima Direktorat PPTK PAUDNI paling lambat akhir April 2012.

Jangan terjebak dengan terminologi musyawarah kerja pada istilah Musyawarah Kerja Instruktur Kursus dan Pelatihan. Istilah MKIKP merujuk pada Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), dimana merupakan forum guru mata pelajaran tertentu dalam upaya meningkatkan kompetensi profesional guru. Demikian pula melalui MKIKP ini diharapkan instruktur kursus dapat berbagi pengalaman dan meningkatkan kompetensi instruktur.Dengan demikian bantuan dana ini tidak diperuntukan untuk membiayai pelaksanaan musyawarah kerja organisasi/asosiasi profesi.

Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh BPKB DIY pada tahun 2008, ditemukan bahwa masih terdapat kelemahan penguasaan kompetensi pedagogik pada sebagian besar instruktur kursus. Hal ini disebabkan karena latar belakang instruktur kursus yang bukan berasal dari sarjana pendidikan. Sebagian besar dari mereka adalah para praktisi atau memiliki kualifikasi non kependidikan sehingga tidak memiliki bekal kemampuan yang cukup pada aspek kompetensi pedagogik. Kondisi ini juga ditemui pada ajang Jambore PTK PAUDNI (sekarang Apresiasi PTK PAUDNI Berpresstasi), pada lomba di ajang itu instruktur kursus diharapkan untuk menyajikan pembelajaran. Pada lomba tingkat provinsi ditemui sebagian besar rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) masih kurang memadai.

Kondisi tersebut juga mencerminkan sebagian besar instruktur kursus. Terlebih lagi sebelum dilaksanakan akreditasi jenis program kursus, dokumen rencana pembelajaran (silabus dan RPP) belum menjadi kebutuhan. Padahal instruktur selaku pendidik harus memiliki dokumen rencana pembelajaran. Dewasa ini ketika akreditasi jenis program kursus diaplikasikan, penyusunan rencana pembelajaran menjadi kebutuhan.

Lebih lanjut manfaat yang dapat diperoleh dari MKIKP adalah untuk memperluas wawasan dan pengetahuan instruktur kursus dan pelatihan dalam berbagai hal, seperti penyusunan dan pengembangan silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), menyusun bahan ajar berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK), pengembangan bidang keterampilan sesuai jenis kursus, strategi/metode/pendekatan/media pembelajaran,sumber belajar, pengembangan bahan uji kompetensi, menganalisis hasil belajar, pengembangan jejaring kerja, dan membahas berbagai permasalahan lainnya serta mencari alternatif solusinya.

Adapun jenis organisasi/asosiasi yang dapat mengakses bantuan dana MKIKP ini adalah:

  1. Persatuan Ahli Kecantikan dan Pengusaha Salon Indonesia (Tiara Kusuma).
  2. Himpunan Ahli Rias Pengantin Indonesia (HARPI Melati).
  3. Persatuan Akupuntur Seluruh Indonesia (PAKSI)
  4. Ikatan Perangkai Bunga Indonesia (IPBI)
  5. Ikatan Penata Busana Indonesia (IPBI Kartini)
  6. Ikatan Ahli Boga Indonesia (IKABOGA)
  7. Ikatan Sekretaris Indonesia (ISI)
  8. Asosiasi SPA Indonesia (ASPI)
  9. Ikatan Pembuat Hantaran Indonesia (IPHI) Pancawati
  10. Ikatan Pengembangan Kepribadian Indonesia (IPPRISIA)
  11. Asosiasi SPA Teraphis Indonesia (ASTI)
  12. Masyarakat Floristy Indonesia (MFI).
  13. Badan Koordinasi Pendidikan Bahasa Mandarin.
  14. Persatuan Pengelola Usaha dan Pendidikan Makanan Khusus (P3MK) Pelangi.

Jika memperhatikan jenis organisasi/asosiasi profesi kursus dapat disimpulkan bahwa kelompok ini perlu mendapatkan sentuhan dalam aspek kompetensi pedagogik. Pada kelompok jenis kursus ini para instruktur penguasaan kompetensi profesional (aspek teknisnya0 sudah menguasai, namun untuk kompetensi pedagogik masih memerlukan sentuhan. Salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah melalui kegiatan MKIKP ini.