mringis-elekOleh Edi Basuki

Penilik adalah tenaga kependidikan dengan tugas utama melakukan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan kesetaraan dan keaksaraan, serta kursus pada jalur Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI). Dalam pelaksanaan tugasnya,  penilik mempunyai Standar Kopetensi yang meliputi empat komponen yaitu (1) kompetensi pendidikan, (2) kompetensi kepribadian, (3) kompetensi sosial, dan (4) kompetensi profesional.

Namun, dengan semangat otonomi daerah, ternyata tupoksi penilik itu tidaklah selalu sesuai dengan apa yang ada di permenpan dan RB nomor 14 tahun 2010. Masing-masing daerah punya aturan sendiri. Misalnya, pemda setempat mengeluarkan Surat Keputusan (SK) sebagai Penilik PAUD. Sehingga tupoksinya banyak bersentuhan dengan program PAUD, TK, Kelompok Bermain, dan kegiatan sejenisnya. Sementara, program keaksaraan, kesetaraan, kursus, serta satuan pendidikan nonformal yang ada, kurang disentuh. Kecuali, jika ada “Perintah” dari atasan.

Bahkan, banyak juga penilik yang menangani kegiatan di sekolah formal. Seperti lomba wiyata mandala, kegiatan pramuka, PMI, dan menjadi panitia peringatan hari besar nasional. Mengapa bisa begitu?.

Ya, itu artinya masih banyak daerah yang belum menyesuaikan nomenklatur penilik menjadi tiga jenis, menjadi Penilik PAUD, Penilik Kesetaraan dan Keaksaraan, dan Penilik Kursus. Sehingga pelaksanaan tugas penilik tidak mengacu kepada Permenpan & RB nomor 14 tahun 2010, yang pada akhirnya akan bisa menghambat karir penilik, kecuali penguasa setempat mengeluarkan kebijakan lain yang menguntungkan penilik.

Seperti diketahui, tugas pokok Penilik/Pengawas PAUD adalah melaksanakan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak Program PAUD. Kegiatan pengendalian mutu program PAUD, meliputi, Perencanaan program pengendalian mutu PAUD; Pelaksanaan pemantauan program PAUD; Pelaksanaan penilaian program PAUD; Pelaksanaan pembimbingan dan pembinaan kepada pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan PAUD; dan Penyusunan laporan hasil pengendalian mutu PAUD. Sementara,  kegiatan evaluasi dampak program PAUD, meliputi, Penyusunan rancangan/desain evaluasi dampak program PAUD; Penyusunan instrumen evaluasi dampak program PAUD; Pelaksanaan dan penyusunan laporan hasil evaluasi dampak program PAUD; dan Presentasi hasil evaluasi dampak Program PAUD. Mungkin, sementara ini tugas-tugas diatas masih dibijaksanai sesuai dengan aturan main yang telah ditetapkan masing-masing daerah.

Dampaknya, dengan alasan tidak mendapat “perintah”, penilik jarang mengunjungi satuan pendidikan nonformal lainnya yang ada di daerahnya, dalam rangka mengumpulkan butir-butir angka kredit untuk prasyarat kenaikan pangkat. Sehingga yang terjadi, masing-masing pihak (PKBM, TBM, LKP) merasa tidak pernah dibina dan didampingi. Celakanya, ada anggapan di sebagian daerah bahwa penilik baru mau berkunjung ke satuan pendidikan nonformal itu hanya ketika ada acara formalitas, seperti pembukaan dan penutupan program. Tidak banyak penilik yang mau mendampingi peserta program dalam proses pembelajarannya karena pertimbangan “rugi laba” dan banyaknya acara.

Mungkin inilah salah satu dampak otonomi daerah yang berani menterjemahkan aturan dari pusat sesuai daya nalar dan kepentingannya, dan itu tidak salah. Buktinya selama ini program penilik lancar-lancar saja dalam “membelanjakan” Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Namun begitu, pihak Direktorat tidak lelah-lelahnya melakukan sosialisasi yang intensif terhadap Permenpan & RB tentang Penilik dan Angka Kreditnya di berbagai kesempatan, agar penilik tetap melaksanakan tupoksinya pada program PAUD, Kesetaraan, Keaksaraan, dan kursus yang dikelola oleh satuan pendidikan nonformal secara proporsional untuk memenuhi butiran angka kredit sesuai dengan nomenklaturnya. [edibasuki/ipabi-online]

Edi Basuki adalah Pamong Belajar Madya pada Balai Pengembangan PAUD dan Dikmas Jawa Timur