Pengelola Kursus Ngeblog 3Belakangan muncul pertanyaan dari sebagian pihak yang bertanya tentang keberadaan dan kiprah penilik kursus terhadap lembaga kursus dan pelatihan (LKP). Banyak LKP yang merasakan belum mendapatkan sentuhan oleh penilik. Padahal tugas pokok penilik saat ini adalah melakukan pengendalian mutu dan evaluasi dampak pendidikan nonformal, termasuk program yang diselenggarakan oleh LKP. Tuntutan ini kiranya wajar, dan kita harus pula bersikap objektif dalam menanggapi keberadaan penilik kursus karena berbagai persoalan yang dihadapi.

Menurut Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2010 pasal 5 jenis penilik dibagi berdasarkan bidang tugasnya penilik terdiri atas penilik pendidikan anak usia dini (PAUD), penilik pendidikan kesetaraan dan keaksaraan, serta penilik kursus. Ketentuan ini berimplikasi bahwa Dinas Pendidikan kabupaten/kota harus membagi penilik ke dalam ketiga jenis penilik sesuai dengan ketugasannya. Masalahnya setelah lebih dari satu tahun peraturan diterbitkan dan sudah dilakukan sosialisasi, masih banyak kabupaten/kota yang belum membagi tugas penilik dalam tiga jenis tugas tersebut.

Belum terbaginya penilik ke dalam tiga jenis bidang tugas bisa menimbulkan persoalan karena lembaga mitra saat ini sebagian sudah mengetahui adanya penilik yang membidangi tiga tugas tersebut. Sehingga wajar jika mempertanyakan keberadaan penilik yang belum pernah mengunjungi lembaganya. Padahal saat ini sedang digiatkan program akreditasi program LKP, dimana mereka juga membutuhkan sentuhan kerja penilik.

Memang sebelum terbitnya Permenpan RB nomor 14 Tahun 2010, tugas kepenilikan meliputi semua satuan dan program pendidikan nonformal. Namun biasanya yang disupervisi oleh penilik adalah program pendidikan keaksaraan, pendidikan kesetaraan, kecakapan hidup dan itu pun berada di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. Belakangan kemudian penilik mulai masuk di lembaga PAUD. Jika pun ada, penilik masih kurang melakukan supervisi pada program di LKP.

Biasanya LKP berhubungan dengan penilik ketika akan mengajukan perijinan, karena pada sebagian kabupaten/kota mensyaratkan adanya rekomendasi dari penilik kecamatan dimana LKP berdomisili. Atau ketika LKP akan mengajukan proposal bantuan langsung. Substansi hubungan kerja antara penilik dan LKP belum masuk pada ranah pengendalian mutu, masih sebatas fungsi administratif saja. Di samping berfungsi sebagai verifikator perijinan dan pengajuan proposal, penilik juga ditugasi untuk mengumpulkan laporan rutin dari LKP.

Kondisi di atas tidak hanya berlangsung pada penilik kursus, namun juga pada program PAUD, pendidikan kesetaraan dan pendidikan keaksaraan. Ketugasan penilik di lapangan lebih menonjol sebagai menjalankan fungsi administratif dinas. Keadaan ini bukan mutlak kesalahan penilik, namun pemangku kepentingan di dinas lebih berperan menjadikan posisi penilik seperti di atas. Keterbatasan jumlah staf di Dinas Pendidikan dijadikan sebagai alasan untuk memberdayakan penilik membantu tugas administratif dinas.

Apakah hal tersebut salah? Tidak sepenuhnya salah, asalkan bisa memadukan tugas administratif yang dibebankan dengan tugas pokok jabatan fungsional penilik. Artinya, ketika dinas pendidikan memerintahkan berbagai data tentang sasaran dan program PNF akan bisa disediakan oleh penilik saat itu jika tugas pokok jabatan fungsional dijalankan dengan baik. Karena di dalam pengendalian mutu terdapat butir kegiatan pemantauan program PNFI sehingga bisa dipadukan dengan kepentingan dinas pendidikan dalam memetakan sasaran dan program PNFI.

Kembali pada persoalan penilik kursus. Sebelum masuk ke dalam pengendalian mutu dikaitkan dengan akreditasi, sebenarnya penilik kursus bisa melakukan pemetaan awal terkait dengan jenis program, warga belajar, instruktur, pengelola, jumlah lulusan, peserta uji kompetensi dan sebagainya. Karena data sifatnya adalah dinamis, maka data harus dimutakhirkan secara berkala. Tugas ini bisa dimasukkan ke dalam tugas jabatan fungsional penilik, bukan semata-mata tugas administatif dinas. Disinilah fungsi penilik yang merupakan bagian dari institusi Dinas Pendidikan. Kegiatan di atas bisa dimasukkan dalam butir kegiatan pemantauan program PNFi, tinggal bagaimana merancang instrumen pemantauan disesuaikan dengan kebutuhan Dinas Pendidikan masing-masing.

Setelah data program kursus dimiliki, maka selanjutnya penilik kursus memasuki ranah pengendalian mutu yang sesungguhnya. Praktisnya, dalam rangka mengendalikan mutu LKP mengacu kepada instrumen akreditasi menurut jenis program kursus. Untuk itulah penilik kursus harus menguasai paramater, variabel, dan indikator yang tercantum dalam instrumen akreditasi yang dikeluarkan oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal (BAN PNF). Ketika penilik kursus melakukan pengendalian mutu ke luar dari konteks akreditasi maka akan ditinggalkan oleh LKP. Terlebih saat ini LKP sedang sangat bersemangat menghadapi akreditasi BAN PNF.

Lebih dari pada itu, penilik kursus juga harus menguasai substansi yang termuat dalam indikator instrumen akreditasi. Terutama memetakan apa yang sudah dimiliki dan lebih penting membimbing pengelola dan instruktur kursus dalam mengerjakan sebagaimana yang tercantum dalam indikator. Karenanya penilik kursus diharapkan bisa membimbing instruktur membuat stuktur kurikulum, silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran, instrumen/format penilaian hasil belajar. Sebagian besar praktisi kursus mengakui masih lemah penguasaan hal yang disebutkan tadi yang masuk dalam kompetensi pedagogik.

Melihat persoalan di lapangan sudah menunggu maka alangkah kabupaten/kota segera membagi penilik menurut jenis tugasnya, termasuk adanya penilik kursus. Biasanya ketika penilik belum terbagi lebih banyak melakukan tugas pada program PAUD, pendidikan masyarakat dan pendidikan kesetaraan.