DSC07496Ketika demo penilik Jabar 17 Februari 2010 di Kementrian Pendidikan Nasional Senayan Jakarta, ada pengakuan menarik. Sebagian pendemo mengaku kenikmatannya dicabut (???). Kenikmatan sebagian pendemo dicabut karena ternyata mereka adalah guru yang sedang menerima tunjangan profesi guru, yang karena alasan memberikan penghargaan atas prestasi kerjanya maka Bupati mengangkat mereka sebagai penilik. Sudah barang tentu setelah diangkat penilik para mantan guru itu tidak lagi dapat menerima tunjangan profesi, karena pada jabatan penilik belum diatur sertifikasi profesi, apalagi tunjangan profesi.

Bupati mengangkat para guru menjadi penilik dengan alasan memberikan penghargaan barangkali tidak salah. Hal ini mengingkat pasal 40 ayat 2 Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan penilik bisa diangkat dari pamong belajar atau pengawas satuan pendidikan formal. Logikanya guru juga bisa diangkat menjadi penilik sebagai penghargaan atas prestasi kerja guru yang bersangkutan. Hal ini sudah tercantum dalam draf standar kualifikasi akademik dan kompetensi penilik, dimana penilik satuan pendidikan bisa diangkat dari (a) pamong belajar atau jabatan lain di lingkungan pendidikan nonformal dengan pengalaman kerja sekurang-kurangnya lima tahun; (b) guru dan/atau kepala sekolah dengan masa kerja sekurang-kurangnya lima tahun bagi guru dan tiga tahun bagi kepala sekolah; dan (c) pengawas atau pernah menjadi pengawas dengan masa kerja sebagai pengawas sekurang-kurangnya tiga tahun. Artinya, memperhatikan peraturan pemerintah dan draf standar kualifikasi akademik dan kompetensi penilik dapat disimpulkan bahwa jabatan penilik merupakan jabatan karier bagi pamong belajar, guru, kepala sekolah dan bahkan pengawas!

Karenanya sudah pada jalur yang benar ketika Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta mengangkat empat orang Pamong Belajar SKB Kota Yogyakarta menjadi penilik terhitung mulai tanggal 23 Februari 2010. Namun demikian tetap terdapat kegelisahan diantara empat Pamong Belajar tersebut, karena ia tidak lagi akan pensiun pada usia 60 tahun sebagaimana batas usia pamong belajar, melainkan mereka harus siap-siap pensiun pada usia 56 tahun. Kenyataan ini juga yang menjadi tuntutan para pendemo di atas, mereka menuntut batas usia pensiun diperpanjang menjadi 60 tahun sebagaimana guru, pamong belajar dan pengawas.

Tuntutan perpanjangan batas usia pensiun ini sudah menjadi tuntutan klasik karena setiap ada kesempatan pertemuan penilik selalu menyuarakan tuntutan tersebut. Namun demikian saya menilai tuntutan yang disuarakan penilik sejauh ini belum cerdik. Kecenderungan selama ini penilik mengedepankan alasan historis dengan menguraikan kajian historis jabatan penilik. Menurut saya kajian historis tidak menjadi relevan karena perkembangan sistem pendidikan nasional sudah berubah seiring dengan tuntutan jamannya. Pada awal tahun 2008 saya bertemu dengan salah seorang tokoh penilik, Arief Supadmo, penilik Kota Malang yang selalu membawa dokumen terkait dengan tuntutan batas usia penilik. Pada beliau saya katakan mengapa tidak menggunakan pasal 40 ayat 2 Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 dan draf standar kualiikasi akademik dan kompetensi penilik sebagai dasar tuntutan. Saya katakan bahwa tidak ada pamong belajar, guru, dan pengawas sekolah yang bersedia menjadi penilik jika batas usia penilik tidak disesuaikan dengan pamong belajar, guru, dan pengawas sekolah. Hal serupa kemudian juga saya sampaikan kepada Ketua Umum dan Sekretaris Ikatan Penilik Indonesia.

Nampaknya akhir-akhir ini tuntutan penilik sudah mulai didasarkan pada ketentuan pasal 40 ayat 2 sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tersebut. Adalah tidak logis jika pamong belajar, guru dan pengawas sekolah diberi pilihan menjadi penilik namun jabatan penilik belum memiliki batas usia pensiun setara jabatan sebelumnya. Maka muncul pameo pamong belajar dan guru yang menjadi penilik ibaratnya masuk kotak, jika tidak disebut masuk peti mati karena harus siap-siap pensiun lebih dini. Dan hal tersebut bukanlah merupakan wujud penghargaan. Karenanya tuntutan batas usia pensiun penilik menjadi sangat logis dan harus segera direspon oleh para pengambil kebijakan.
Regulasi yang ada sudah sangat jelas, yaitu mendudukkan jabatan penilik sebagai jabatan karier minimal bagi pamong belajar. Karenanya ketika jabatan penilik menjadi sebuah jabatan menjadi jabatan karier lanjutan maka ia harus mengakomodasi ketentuan batas usia pensiun pada jabatan sebelumnya jika ingin dilirik oleh pamong belajar dan guru.

Namun demikian penilik juga harus konsekuen untuk melaksanakan tugas kepenilikannya. Ketika kesetaraan dengan pengawas sekolah menjadi tuntutan yang menggelora, maka harus diikuti dengan unjuk kerja yang setara pula. Kesetaraan unjuk kerja pada tugas kepenilikan tidak lagi hanya dapat diartikulasikan dengan pernyataan bahwa penilik memiliki beban kerja yang lebih berat karena kegiatan masyarakat dilaksanakan sampai jauh larut malam dan di luar jam kerja serta menjangkau masyarakat marjinal. Misalnya, dalam kompetensi akademik penilik sebagai penjaminan mutu pendidikan harus mampu membimbing pendidik PAUD/tutor/instruktur juga pamong belajar dalam menyusun silabus dan menyusun rancangan pelaksanaan pembelajaran. Kemudian mampu membimbing pendidik dan tenaga kependidikan dalam menggunakan dan mengembangkan media pembelajaran dan teknologi informasi untuk kegiatan pembelajaran pada satuan pendidikan nonformal. Ini baru dua butir dari kompetensi akademik penilik yang memiliki kesetaraan kinerja dengan pengawas. Artinya tuntutan kesetaraan perlakuan dengan pengawas sekolah juga harus diikui kesetaraan unjuk kerja yang dibuktikan oleh penilik itu sendiri.

Memperhatikan standar kompetensi penilik yang sudah dirumuskan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan dapat dipahami bahwa penilik adalah jabatan yang seharusnya memiliki kompetensi yang lebih mumpuni dibandingkan pendidik dan tenaga kependidikan nonformal lainnya. Namun demikian harus diakui sejujurnya apakah peta kekuatan penilik di Indonesia sudah demikian? Ketika penilik melaksanakan tugas kepenilikan sesuai dengan standar kompetensi dan uraian kegiatan jabtan fungsional penilik maka niscaya akan mendorong peningkatan kualitas layanan pendidikan oleh satuan nonformal. Mengapa? Karena pendidik dan tenaga kependidikan pada setiap satuan pendidikan nonformal di Indonesia telah mendapatkan bimbingan dari penilik yang bekerja sesuai dengan standar kompetensinya.

Dalam berbagai kesempatan saya menyatakan bahwa saatnya harus mulai dilakukan perubahan paradigma cara bekerja penilik. Hal ini juga menuntut pemahaman bagi setiap pemangku kepentingan di daerah, karena belum berubahnya paradigma bekerja penilik tidak lepas juga dari kebijakan yang diberlakukan oleh pemangku kepentingan atau Dinas Pendidikan setempat. Artinya, penilik tidak bisa disalahkan sepenuhnya atas carut marutnya dunia kepenilikan satuan pendidikan nonformal. Ke depan kondisi ideal yang diharapkan adalah penilik PAUD datang ke Kelompok Bermain dari aspek pembelajaran ia akan melihat bagaimana silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang disusun pendidik serta akan menilai dan membimbing pendidik PAUD dalam melakukan stimulasi tumbuh kembang anak. Penilik kesetaraan akan melakukan pembimbingan penyusunan silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran serta membimbing tutor dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran berbentuk tatap muka, tutorial dan atau mandiri. Penilik kursus datang ke sebuah lembaga kursus akan membimbing intruktur dalam menyusun silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran, membimbing intruktur dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran tatap muka maupun praktek dalam mengembangkan kompetensi warga belajar.

Ketika batas usia pensiun dapat diimplementasikan dan kinerja penilik memiliki paradigma baru sesuai dengan regulasi yang ada, maka baru menjadi layak penilik menjadi jabatan karier lanjutan bagi pamong belajar dan guru. Semoga.