akreditasiYogyakarta (31/10/2016) Tugas pokok Penilik diantaranya adalah melaksanakan kegiatan pengendalian mutu. Sementara itu untuk penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan sesuai dengan  standar nasional pendidikan dilakukan evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi (PP 31 Tahun 2013 perubahan pertama Standar Nasional Pendidikan pasal 2 ayat 2). Kegiatan pengendalian mutu oleh penilik berupa evaluasi yang pada gilirannya satuan pendidikan nonformal layak untuk diakreditasi. Persoalannya bagaimana peran penilik dalam pengendalian mutu yang berujung pada akreditasi?

Mulai tahun 2016 ini pelaksanaan akreditasi sudah dilakukan dengan pengelolaan baru, di mana di setiap provinsi terdapat Badan Akreditasi Provinsi PAUD dan PNF (BAP PAUD dan PNF) yang bertugas membantu Badan Akreditasi Nasional PAUD dan PNF (BAN PAUD dan PNF) dalam pelaksanaan akreditasi. Adanya BAP PAUD dan PNF pelaksanaan akreditasi dapat dilakukan lebih masif menjangkau lebih banyak satuan pendidikan nonformal.

Nah ketika pelaksanaan akreditasi mulai berjalan masif peran penilik masih saja belum nampak. Akreditasi kini sudah menjadi gerakan, dan bahkan sudah menjadi kebutuhan. Menjadi sebuah kebutuhan karena satuan PAUD dan pendidikan nonformal di samping diakui keberadaannya, juga ingin diakui kelayakannya melalui mekanisme akreditasi.

Sangat disayangkan memang kinerja penilik tidak terintegrasi dengan mekanisme akreditasi. Dalam melakukan pengendalian mutu penilik masih tergagap-gagap, bahkan dalam melaksanakan butir-butir kegiatan pengendalian mutu masih kebingungan. Jika saja penilik mencermati instrumen akreditasi dan kebijakan BAN PAUD dan PNF banyak yang bisa dikerjakan dalam kegaitan pengendalian mutu penilik. Dalam hal ini perlu kreativitas penilik dalam melakukan pengendalian mutu: yaitu mulai dari perencanaan, pemantauan, penilaian program, pembimbingan dan pembinaan kepada pendidik dan tenaga kependidikan, serta penyusunan laporan hasil pengendalian mutu. Kreativitas dalam mengkaitan pengendalian mutu dengan akreditasi. Karena pada hakekatnya kegiatanpengendalian mutu salah satu muaranya adalah akreditasi.

Semestinya salah satu tolok ukur kinerja penilik adalah seberapa banyak satuan PAUD dan pendidikan nonformal di wilayah kerjanya yang berhasil diakreditasi. Bukan sekedar angka-angka kunjungan ke satuan pendidikan nonformal dan hasil bukti fisik angka kredit yang tidak berujung pada pengukuran kelayakan program (baca: akreditasi).

Sungguh ironis ketika satuan PAUD dan pendidikan nonformal mengajukan akreditasi justru meminta pendampingan kepada asesor dalam rangka memenuhi dokumen delapan standar nasional pendidikan. Bukan meminta pendampingan kepada penilik. Kenapa? Karena dianggap penilik tidak memahami borang akreditasi.

Kini mulai tahun 2016 Pusat Pengembangan PAUD dan Dikmas (PP PAUD dan Dikmas) serta Balai Pengembangan PAUD dan Dikmas (BP PAUD dan Dikmas) se-Indonesia melaksanakan program pembimbingan atau pendampingan akreditasi pada satuan PAUD dan pendidikan masyarakat yang belum mengajukan akreditasi. Pelaksanaan kegiatan tersebut sesuai dengan salah satu fungsi PP PAUD dan Dikmas dan BP PAUD dan Dikmas yaitu melakukan supervisi satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat. Ini bukan persoalan tumpang tindih antara fungsi PP PAUD dan Dikmas dan BP PAUD dan Dikmas serta tugas pokok penilik. Justru kegiatan ini bisa disinergikan dengan penilik di lapangan.

Pada tahun 2017 kegiatan pembimbingan atau pendampingan akreditasi pada PAUD dan pendidikan masyarakat akan lebih masif lagi karena akan bergabung 21 BPKB atau UPT sejenis di provinsi menjadi BP PAUD dan Dikmas Provinsi. Jika penilik tidak segera berbenah maka dipastikan hanya akan tergagap dalam pusaran akreditasi. PP PAUD dan Dikmas serta BP PAUD dan Dikmas dalam melakukan pendamping atau pembimbingan akreditasi akan melibatkan penilik. Diharapkan perannya tidak sekedar seremonial pada saat koordinasi, namun juga melakukan pembimbingan dalam rangka pelaksanaan jabatan fungsionalnya secara berkala. Karena penilik lah yang berada di lapangan, bukan petugas dari PP PAUD dan Dikmas atau BP PAUD dan Dikmas.

Akan sangat membahagiakan jika banyak satuan PAUD dan Dikmas yang terakreditasi karena ulah kinerja penilik. Bukan karena pembimbingan oleh asesor, yang seharusnya bukan menjadi tugas dan tanggung jawab asesor.