Pengumuman UNPK Paket C Ditunda, Mana Klarifikasi Mendikbud?

Mendikbud UN
Sumber foto:
http://kemdikbud.go.id

Yogyakarta (27/05) Semestinya pengumuman UNPK Paket C, sesuai POS UN/UNPK, dilakukan serentak bersama dengan UN SMA/SMK.  Tapi ternyata tidak, pada tanggal 24 Mei 2013 hanya hasil kelulusan UN SMA/MA/SMK yang diumumkan oleh pemerintah. Bahkan dalam release resmi di Kemdikbud pada 23 Mei 2013, Mendikbud M. Nuh tidak menyinggung sama sekali tentang hasil UNPK Paket C. Jangankan menyinggung, menjelaskan kapan dan bagaimana hasil UNPK bisa tertunda saja tidak.

Hari Kamis, 23 Mei 2013 sore semua SMA/MA/SMK sudah menerima hasil UN dan melaksanakan rapat dewan guru untuk membahas hasil UN yang akan diumumkan keesokan harinya (24/05/2013). Tapi tidak ada sama sekali informasi yang masuk tentang hasil UNPK di posko UN Dinas Provinsi.

Malam hari saya kontak dengan teman di Puspendik Balitbangdikbud, dan dijelaskan bahwa nilai UNPK Paket C masih diolah. Menjadi terlambat karena ada beberapa persyaratan administrasi yang belum lengkap. Misalnya, nilai semester yang belum lengkap masuk. Hal yang aneh sebenarnya, karena tidak mungkin peserta UNPK masuk dalam daftar nominatif tetap dan bisa ikut UNPK jika tidak melengkapi persyaratan.

Keesokan harinya (24/05) saya mendapat informasi dari Puspendik Balitbangdikbud jika nilai hasil kelulusan malam ini (24/05) akan dikirim ke provinsi untuk diteruskan ke kabupaten/kota dan penyelenggara UNPK Paket C. Sembari diklarifikasi bahwa keterlambatan dikarenakan ada beberapa masalah administrasi ujian, antara lain adanya ketidakcocokan antara jumlah lembar jawab dan jumlah presensi pada lembar presensi peserta UNPK. Sehingga harus divalidasi ulang.

Sementara itu ada informasi lain bahwa bahwa petugas pengolah data UNPK Paket C dikerahkan untuk proses pengolahan UN sekolah. Pemerintah mengejar target pengumuman UN SMA/MA/SMK dengan mengorbankan pengumuman UNPK Paket C.

Namun demikian, ketika Mendikbud tidak memberikan klarifikasi atau penjelasan bahwa pengumuman Paket C diundur pada konperensi press hari Kamis 23 Mei 2013, M. Nuh sudah menganggap bahwa peserta Paket C dianggap tidak ada. Dianggap remeh.  Karena dianggap tidak ada yang akan berteriak lantang terhadap sikap Mendikbud yang melecehkan kalangan pendidikan nonformal. Kalau pun ada yang berteriak pasti akan dianggap angin lalu. Tidak akan ada klarifikasi apa pun.

Nonformal Tak AdaSimak saja dalam laman Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tidak ada tanda-tanda kehidupan adanya jalur pendidikan nonformal di republik ini. Lihat saja pada boks paling bawah di laman Kemdikbud di tengah ada boks satuan pendidikan, apa ada link ke satuan pendidikan nonformal? Tak ada?  Itulah potret sebenarnya sikap resmi kementerian terhadap jalur pendidikan nonformal.

Sampai saat ini (27/05) masih banyak warga belajar peserta UNPK yang bertanya-tanya kapan hasil UNPK diumumkan. Dan pemerintah sama sekali tidak memberikan klarifikasi resmi terhadap masalah keterlambatan pengumuman UNPK Paket C. Justru pihak penyelenggara Paket C yang dipojokkan dengan alasan berbagai administrasi UNPK yang belum beres. Jika ada kekurangan atau ketidakcocokan berkas UNPK, bagaimana kerja pengawas satuan pendidikan yang dari perguruan tinggi? Jadi jangan mengkambinghitamkan penyelenggara, karena justru akan menembak pihak lain yang juga kawannya sendiri.

Coba kalau pengumuman UN SMA/MA/SMK yang diundur, pasti M. Nuh akan tergopoh-gopoh melakukan klarifikasi dan mengadakan konperensi pers.

6 tanggapan pada “Pengumuman UNPK Paket C Ditunda, Mana Klarifikasi Mendikbud?”

  1. bagaimana dengan nasib mereka yang kiranya sudah memiliki niat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang tersebut apabila memang kejar paket tersebut sudah tak lagi di anggap, itu sudah memberhentikan wajib sekolah 12 tahun? kalau bisa secepatnya buat klarifikasi karena ini menyangkut biaya bagi peserta didik sedangkan anak – anak yang mengikuti program kesetaraan adalah mereka yang tidak mampu melanjutkan karena biaya pendidikan tersebut, maka jika terjadi pengulangan ujian kembali apakah mereka bisa mengikuti UN lagi… trimakasih

  2. satu hal yang pasti bahwa sistem penyelenggaraan PENDIDIKAN KESETARAAN hendaknya dievaluasi kembali… secara Konstitusional, Undang-Undang kita mengamanatkan bahwa Pendidikan Kesetaraan adalah Pendidikan Non Formal yang didukung dan dilaksanakan oleh Satuan-satuan Pendidikan Non Formal, antara lain Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, dll. mengapa pentingya Pendidikan Kesetaraan yang dikelompokkan dalam Pendidikan Non Formal lahir sebagai Kebutuhan bagi masyarakat selain Pendidikan Formal? alasannya pasti bervariasi….. namun, secara filosofis dapat diakui bahwa makna sederhanya yang terkandung di dalam Jenis Pendidikan seperti ini mengandung nilai-nilai kemanusiaan yang luar biasa dalam mengangkat derajat hidup suatu bangsa, melalui mengangkat dan memberdayakan WARGA NEGARA YANG KURANG BERUNTUNG…. akan tetapi dalam pelaksanaannya kita harus mengakui bahwa masih terdapat sejumlah kekurangan yang harus diperbaiki, antara lain mengenai sistem dalam penyelenggaraannya. singkatnya bahwa agar tidak mengurangi makna dan nilai serta bobot dari proses pendidikan seperti ini, maka Pendidikan Kesetaraan yang adalah Pendidikan Non Formal hendaknya dievaluasi sistem penyelenggaraannya sehingga benang merahnya dapat ditemukan. untuk merajut benang merahnya inilah yang hendaknya secara bijak harus dilakukan oleh Bapak Mendikbud beserta segenap jajarannya yang terkait tentunya dengan dukungan dari sejumlah Guru Besar Ilmu Pendidikan yang ada di Negeri ini…… Maju Terus Bapak M. Nuh, Jayalah Pendidikan di Tanah Air. Salam

  3. Ujian Kejar Paket C setara SMA mengikuti ujian nasional pendidikan kesetaraan (UNPK) Paket C KEJAR PAKET C KEJAR PAKET B PAKET C SETARA SMA Ujian Kejar … MENERIMA SISWA YANG TIDAK LULUS UJIAN/TIDAK NAIK KELAS.

  4. inilah bentuk perlakuan yang semena-mena mendikbud terhadap PNF, kalau boleh saya ngomong pak Nuh itu Menteri yang Durhaka terhadap PNF.

  5. “Hasil ujian kejar paket C ini baru kami ambil dua hari lalu. Hasilnya, yang tidak lulus ujian sebanyak 232 orang. Mereka memang tidak mampu mengerjakan soal ujian, sebab tingkat kesulitannya sama dengan UN [ujian nasional] tingkat SMA/SMK,” kata Kasi Kesetaraan Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI) Dinas Pendidikan (Disdik) Wonogiri Endang Sunarni yang didampingi salah satu stafnya Joko Suranto, kepada wartawan, Kamis (30/5/2013).

  6. Sungguh miris dan sangat mengerikan M.Nuh selaku Mendiknas bersikap apatis. Ini cerminan figur pejabat yang belum “melek” pendidikan secara makro di tingkat nasional. Dengan kasus di atas sudah selayaknya seluruh jajaran PNF atau PAUDNI mulai dari tingkat pusat ( Dirjen PAUDNI, P2PNFI/PP-PAUDNI/BPKB/Bidang PAUDNI ) sampai ke daerah ( Bidang PAUDNI, SKB, PKBM, Forum PAUDNI )memberikan sikap pernyataan baik langsung maupun tertulis resmi terhadap sikap diskriminasi M.Nuh sebagai Mendiknas.

    Dari hati yang dalam, saya mengetuk M.Nuh semoga masih memiliki ” hati” dan “nurani” untuk terbuka matahatinya
    sehingga amanah selaku Mendiknas bisa dipertanggungjawabkan secara lahir, moril, sampai di dunia “kelak” yang abadi.

Komentar ditutup.