Ketika seorang pamong belajar SKB Ponorogo, Ahmad Taufiq, mengusulkan penggunaan kata sekolah pada Sanggar Kegiatan Belajar pikiran saya mulai tergelitik. Usulan yang diposting melalui jejaring sosial Facebook di grup Koalisi Penilik dan Pamong Belajar Indonesia pada tanggal 30 Desember 2011 sempat pula menimbulkan diskusi. Ada yang menerima, ada yang menolak.

Saya pada awalnya mempertanyakan apakah penggunaan kata sekolah tidak berkonotasi berbau pendidikan formal? Namun ternyata ada bentuk pendidikan yang justru sangat tidak formal tapi menggunakan kata sekolah, yaitu sekolahrumah. Konon katanya menurut ejaan yang benar penulisannya memang disambung, bukannya ditulis dipisah menjadi sekolah rumah. Sekolahrumah atau homeshooling sekarang menjadi lebih dikenal dan diterima oleh masyarakat.

Kemarin pagi, belum lagi saya membuka laptop untuk memulai pekerjaan di kantor, Bais Jajuli Sidiq pamong belajar teman satu ruangan, mendiskusikan labeling sekolah pada satuan pendidikan nonformal. Menurutnya, label kelompok itu sudah menjadi trade mark-nya pertanian. Di sana dikenal kelompok tani. Sedangkan paguyuban identik dengan bentuk-bentuk lembaga sosial yang dibina oleh kementrian sosial atau dinas sosial, dan sanggar identik dengan lembaga di bidang seni budaya.

Masyarakat kita, lebih lanjut Bais menjelaskan dengan berapi-api, bahwa di bidang pendidikan nonformal hanya mengenal kursus dan pendidikan anak usia dini (PAUD). Maka sampai sekarang ini pun sebagian masyarakat yang pertama kali mendengar Sanggar Kegiatan Belajar, dikira semacam sanggar seni tari, sanggar seni musik atau semacamnya. Kalau hakekatnya di Sanggar Kegiatan Belajar itu menyelenggarakan pendidikan nonformal, ya sebut saja Sekolah Masyarakat. Biar mereka mempunyai pemahaman yang lebih baik.

Wah bener juga ya? Apalagi jika kita runut pemberian nomenklatur sanggar pada Sanggar Kegiatan Belajar tidak terlepas dari aturan nomenklatur pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan waktu itu. Aturannya untuk unit pelaksana teknis atau lembaga setingkat eselon II diberi nama pusat, misalnya Pusat Bahasa, Pusat Penelitian, dan sekarang kita kenal ada Pusat Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal (P2PNFI). Unit pelaksana teknis setingkat eselon III diberi nama balai, misalnya Balai Bahasa, Balai Arkeologi, Balai Pengembangan Media Radio, Balai Pengembangan Kegiatan Belajar, Balai Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal. Nah, untuk setingkat eselon IV diberi nama sanggar, misalnya Sanggar Teknologi Komunikasi dan Sanggar Kegiatan Belajar.

Kembali ke diskusi tadi, jika kita ingin memposisikan Sanggar Kegiatan Belajar menjadi lebih strategis dan dikenal masyarakat. Ubah saja Sanggar Kegiatan Belajar menjadi Sekolah Masyarakat. Lebih jauh usulan ini sebenarnya mengandung maksud bahwa Sekolah Masyarakat lebih identik dengan satuan pendidikan dibandingkan sekedar sebagai unit pelaksana teknis. Ketika menjadi satuan pendidikan maka akan lebih mudah untuk memasukkan SKB (yang diubah menjadi Sekolah Masyarakat) ke dalam berbagai peraturan perundangan. Hal mana pada Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional hanya akan mengatur atau menyebut satuan pendidikan bukan unit pelaksana teknisnya. Karena alasan itulah maka Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dimasukan ke dalam peraturan setingkat undang-undang, sedangkan SKB tidak sama sekali. Tidak disebutnya karena statusnya sebagai unit pelaksana teknis, jika SKB disebut maka puluhan unit pelaksana teknis di bawah binaan kementrian pendidikan dan kebudayaan juga akan menuntut diatur dalam undang-undang.

Sheakespear memang mengatakan Apalah arti sebuah nama?. Di sisi lain pebisnis justru menekankan pentingnya pencitraan merk (brand image) melalui nama atau pemilihan kata. Ketika sebuah perusahaan sedang mencoba untuk menciptakan salah satu merek dari cara terbaik untuk melakukannya adalah untuk mendapatkan kata yang digunakan tentang merknya. Pemilihan kata pada produk ini menjadi penting untuk menjaring pelanggan sebanyak mungkin. Begitu pula pemilihan kata produk layanan pendidikan nonformal oleh pemerintah juga menjadi penting agar lebih dikenal oleh masyarakat, agar Sanggar Kegiatan Belajar tidak dikonotasikan sebagai sanggar seni.

 

Sumber: http://theblakeproject.typepad.com/.shared/image.html?/photos/uncategorized/creating_brand_insistence_3.jpg

 

Sanggar Kegiatan Belajar sebagai sebuah unit pelaksana teknis pendidikan nonformal memerlukan penegasan nomenklatur menjadi sebuah yang memberikan layanan satuan/program pendidikan nonformal. Diibaratkan sebuah merk dagang, kita perlu memberikan penegasan merk kepada SKB.
Jika kita perhatikan gambar di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penamaan SKB perlu mempertimbangkan aspek kesadaran (awareness) apakah target pelanggan dan pemangku kepentingan utama yang terkait menyadari nomenklatur SKB? Kemudian apakah yang pertama yang datang ke pikiran masyarakat jika pertama mendengar atau membaca Sanggar Kegiatan Belajar?

Merubah SKB menjadi sekolah masyarakat berarti akan menghilangkan tugas pokok SKB sebagai lembaga percontohan dan pengendalian mutu pendidikan nonformal di kabupaten/kota. Uraian tugas ini masih melekat pada sebagian SKB kabupaten/kota di Indonesia, walaupun banyak SKB yang tidak mampu mengemban tugas ini karena tidak bisa menjadi contoh bagi satuan pendidikan nonformal lainnya. Atau jika bisa menjadi contoh tapi sulit bagi satuan pendidikan nonformal, yang sebagian besar diselenggarakan oleh masyarakat, untuk mengaplikasikan ke satuannya. Karena SKB didukung oleh sumber dana dari pemerintah, pegawai dan pamong belajarnya digaji oleh pemerintah. Sedangkan satuan pendidikan nonformal lainnya harus menghidupi dirinya sendiri, sehingga pola manajemennya berbeda.

Karena itulah, langkah yang lebih bijak adalah merubah saja SKB dari unit pelaksana teknis dinas menjadi satuan pendidikan nonformal yang disebut Sekolah Masyarakat atau sebutan lainnya dengan label kata sekolah. Berubahnya SKB menjadi satuan pendidikan akan memiliki posisi tawar yang tinggi untuk dimasukkan ke peraturan setingkat undang-undang, apalagi sekarang ini adalah saat yang tepat karena Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional akan direvisi oleh DPR. Berubahnya SKB menjadi satuan pendidikan juga akan memposisikan sekolah masyarakat (SKB yang diubah) sama dengan PKBM. Sekolah Masyarakat adalah PKBM Negeri sedangkan PKBM adalah Sekolah Masyarakat swasta. Hal ini analog dengan sekolah negeri dan sekolah swasta di jalur pendidikan formal.

Implikasinya Sekolah Masyarakat bisa menyelenggarakan berbagai satuan pendidikan/program pendidikan nonformal bagi masyarakat, yang tentunya akan lebih murah dan bahkan gratis. Inilah sebenarnya yang disebut sebagai memperluas akses layanan pendidikan nonformal kepada masyarakat. Layanan satuan pendidikan/program pendidikan nonformal oleh Sekolah Masyarakat tidak hanya diselenggarakan di kampusnya, tetapi bisa juga diselenggarakan di lokasi di mana belum berdiri PKBM.