Penentu Kelulusan Diksetara Tetap Satuan Pendidikan, Ini Landasan Hukumnya

Yogyakarta (22/03/2017) Ketentuan kelulusan peserta didik oleh satuan pendidikan baik pendidikan formal atau pendidikan nonformal sebagaimana diatur dalam pasal 72 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua PP 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan belum diubah. Pada waktu mendatang memang ada kehendak untuk melaksanakan pasal 26 ayat (6) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, sebagaimana sering disampaikan oleh Harris Iskandar, Ph.D. Dirjen PAUD dan Dikmas. Tapi belum untuk tahun pelajaran 2016/2017 ini.

Bunyi pasal 72 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 13 Tahun 2015 adalah “Kelulusan peserta didik dari satuan/program pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh satuan/program pendidikan yang bersangkutan.” Adapun bunyi ayat (1) adalah “Peserta didik dinyatakan lulus dari satuan/program pendidikan pada pendidikan dasar dan menengah setelah: (a) menyelesaikan seluruh program pembelajaran; (b) memperoleh nilai  sikap/perilaku  minimal baik; dan (c) lulus ujian satuan/program pendidikan.

Ketentuan ayat di atas mengatur baik pendidikan dasar dan menengah pada jalur pendidikan formal maupun pendidikan nonformal. Artinya ketentuan kelulusan peserta didik pendidikan kesetaraan dari satuan pendidikan (PKBM/SKB) masih ditentukan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan. Sampai sekarang belum ada perubahan atas ketentuan pasal di atas, sehingga penentuan kelulusan oleh satuan pendidikan masih berlaku.

Perlu dijelaskan bahwa ketentuan pasal 72 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 13 Tahun 2015 menghapus syarat kelulusan ujian nasional. Artinya secara yuridis formal berdasarkan peraturan perundangan yang masih berlaku saat ini ujian nasional, termasuk bagi ujian nasional pendidikan kesetaraan, tidak sebagai penentu kelulusan.

Selanjutnya ketentuan kriteria kelulusan di atas ditegaskan kembali dalam Permendikbud Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah dan Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan, yaitu pada pasal 18 ayat (1) dan (2). Bunyi pasal 18 ayat (1) dan (2) Permendibud nomor 3 Tahun 2017 memiliki subtansi hukum yang sama dengan pasal 72 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015.

Memang pada berbagai kesempatan Direktur Jenderal PAUD dan Dikmas, Harris Iskandar Ph.D, menyampaikan bahwa semestinya harus ada uji penyetaraan bagi peserta didik pendidikan kesetaraan. Penggunaan kata “semestinya” juga disampaikan ketika menyampaikan pengarahan pada Rakor Ujian Pendidikan Kesetaraan di Gedung A Kemendikbud pada Senin 20 Maret 2017 lalu.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 26 ayat (6) menyatakan bahwa “Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau pemerintah daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan.” Ketentuan pasal 26 ayat (6) inilah yang disampaikan Dirjen PAUD dan Dikmas, dan dinyatakan sebagai “semestinya” harus ada proses penilaian penyetaraan jika peserta didik ingin diakui setara dengan lulusan pendidikan formal. Bukan merubah ketentuan kelulusan pada tahun pelajaran 2016/2017 ini.

Kepala Bidang Pendidikan Nonformal Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, Dedi Budiono, M.Pd., yang hadir pada rakor tersebut menyampaikan klarifikasi bahwa Dirjen PAUD dan Dikmas menggunakan kata semestinya bukan merubah ketentuan kelulusan untuk tahun 2017 ini.

Dalam sosialisasi resmi Badan Standar Nasional Pendidikan dijelaskan bahwa ujian nasional pendidikan kesetaraan pada tahun 2017 ini diposisikan sebagai uji penyetaraan. Hal tersebut akan diatur lebih lanjut dalam Permendikbud yang mengatur tentang Ijazah dan Sertifikat Hasil Ujian Nasional (SHUN), dalam mana SHUN dinyatakan sebagai sertifikat hasil uji penyetaraan. Namun tidak ada ketentuan atau pernyataan lulus atau tidak lulus dari hasil nilai uji penyetaraan dalam SHUN tersebut.

Pada tahun pelajaran 2016/2017 ini sebenarnya penentu kelulusan adalah nilai ujian pendidikan kesetaraan (UPK). UPK merupakan bentuk penilaian oleh satuan pendidikan sebagaimana di atur dalam pasal 63 ayat (1) PP 19 Tahun 2005. Ketentuan UPK juga dijelaskan dalam pasal 1 angka 6 Permendikbud Nomor 3 Tahun 2017. UPK diselenggarakan oleh satuan pendidikan terakreditasi sebagaimana diatur dalam pasal 61 ayat (2) UU Sisdiknas. Dalam ayat tersebut yang dimaksud dengan “…ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan terakreditasi.” termasuk ujian pendidikan kesetaraan.

Karena itulah satuan pendidikan penyelenggara Paket B dan Paket C diwajibkan menyelenggarakan UPK. Nilai hasil UPK bersama dengan nilai rata-rata derajat kompetensi (nilai rata-rata rapor) dimasukkan ke dalam kolom nilai ijazah. Di dalam kolom nilai ijazah, tidak ada atau tidak dicantumkan nilai hasil ujian nasional karena ujian nasional bukan penentu kelulusan. Nilai ujian nasional dicantumkan dalam SHUN. [fauziep]