Proses belajar Paket CYogyakarta (15/09/2015) Dihapusnya pendidikan kesetaraan pada draf revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional memang masih sebatas rumor. Belum dapat divalidasi kebenarannya. Namun boleh jadi rumor tersebut benar adanya, sehingga akan memicu resistensi dari sebagian kalangan penggiat pendidikan nonformal. Sebelum berkehendak untuk tetap mempertahankan, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar pendidikan kesetaraan tetap memiliki tempat dalam sistem pendidikan nasional.

Pertama, walaupun diklaim sebagai bentuk pendidikan nonformal tapi suka tidak suka orientasi pendidikan kesetaraan adalah untuk kesetaraan pengakuan ijazah dengan pendidikan formal. Artinya, sejak kurikulum 2006 sampai kini kurikulum 2013 standar kompetensi lulusan (SKL) pendidikan kesetaraan sama dengan pendidikan formal. Simak saja isi dari Permendiknas nomor 23 Tahun 2006 dan Permendikbud nomor 54 Tahun 2013 tidak membedakan standar kompetensi lulusan SD dan Paket A, SMP dan Paket B serta SMA dan Paket C. Sama SKL-nya. Implikasinya adalah bahwa proses dan materi pembelajaran diorientasikan untuk pencapaian SKL tersebut. Di sinilah kunci bahwa pendidikan kesetaraan tetap harus school oriented dalam pemenuhan SKL. Jika menafikan SKL tersebut, maka tidak boleh lagi menyebut Paket A Setara SD, Paket B Setara SMP dan Paket C Setara SMA.

Kedua, karena SKL sama dengan pendidikan formal maka standar isi juga sama. Dalam artian struktur kurikulum pun juga harus sama. Pada kurikulum 2006, standar isi yang mengatur pendidikan kesetaraan dibedakan yaitu diatur dengan Permendiknas Nomor 14 Tahun 2007. Namun pada kurikulum 2013 standar isi pendidikan kesetaraan diatur dalam standar isi yang sama mengatur pendidikan formal yaitu Permendikbud nomor 64 Tahun 2013. Namun implementasi standar isi (kurikulum 2013) untuk pendidikan kesetaraan belum bisa dilakukan karena belum diatur kerangka dasar dan struktur kurikulum untuk Paket A, Paket B dan Paket C.

Persoalan yang dihadapi sebagian besar penyelenggara pendidikan kesetaraan adalah belum dipahami dan diimplementasikan standar isi menurut kurikulum 2006. Jangan berbicara dulu kurikulum 2013. Standar isi menurut Permendiknas Nomor 14 Tahun 2007, yang sudah delapan tahun usianya masih banyak yang belum dipahami. Contohnya, tidak ada istilah kelas pada pendidikan kesetaraan namun tingkatan dan derajat kompetensi. Beban belajar dalam penyusunan jadwal pembelajaran tidak dihitung dengan jam pelajaran, tapi dengan menggunakan bobot satuan kredit kompetensi (SKK). Padahal kedua hal tersebut merupakan ciri khas pendidikan kesetaraan yang membedakan dengan pendidikan formal. Bahkan kini pembagian tingkatan diadopsi pada kurikulum 2013, walaupun leveling masih tetap menggunakan kelas.

Ketiga, standar proses belum dipahami secara baik oleh penyelenggara. Besarnya desakan masyarakat yang menuntut untuk mengambil jalan pintas langsung mengikuti ujian nasional pendidikan kesetaraan (UNPK) tanpa melalui proses menjadikan banyak oknum penyelenggara terjebak persengkongkolan. Banyak ditemukan peserta UNPK yang baru mendaftar enam bulan sebelum pelaksanaan ujian, padahal bukan drop out kelas akhir alias hanya berbekal ijazah terakhir. Bagaimana mungkin ia dapat mengikuti UNPK, padahal harus memiliki nilai rapor dari semester awal. Nilai rapor hanya diperoleh jika standar proses diimplementasikan dengan baik.

Tiga bentuk pembelajaran tatap muka (minimal 20%), tutorial (minimal 30%) dan mandiri (maksimal 50%) belum diimplementasikan dengan baik. Padahal tiga bentuk pembelajaran tersebut merupakan ciri khas pendidikan kesetaraan. Jika ingin tetap meneguhkan pendidikan kesetaraan sebagai bentuk pendidikan nonformal sudah seharusnya standar proses diterapkan dengan sebaik-baiknya dan tidak menggunakan jalan pintas yang justru menodai pendidikan nonformal itu sendiri.

Keempat, pengawasan satuan pendidikan nonformal penyelenggara pendidikan nonformal tidak dilakukan dengan optimal. Pengawasan pendidikan nonformal tetap menjadi ranah penilik, sesuai dengan bunyi pasal 41 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 bahwa yang berhak melakukan pengawasan pada satuan pendidikan nonformal adalah penilik. Penilik menjadi garda terdepan dalam upaya pemenuhan standar nasional pendidikan oleh penyelenggara pendidikan kesetaraan. Penilik seharusnya memberikan bimbingan dan pendampingan terhadap implementasi standar isi, standar proses, standar penilaian serta standar nasional pendidikan lainnya. Persoalannya, kini banyak penilik tidak tertarik untuk membidangi pendidikan kesetaraan. Mereka lebih tertarik menjadi penilik PAUD dibandingkan penilik pendidikan keaksaraan dan kesetaraan. Sementara itu penilik yang membidangi pendidikan kesetaraan kurang memutakhirkan diri terkait dengan standar pendidikan nasional pada pendidikan kesetaraan. Banyak hal substansial terkait pendidikan kesetaraan yang kurang dipahami, tidak sekedar aspek administratif saja.

Kelima, penyelenggara pendidikan kesetaraan harus memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) dan peserta didiknya memiliki Nomor Induk Siswa Nasional (NISN). NPSN dan NISN diakomodasi dalam Aplikasi Data Pokok Pendidikan Pendidikan Masyarakat (Aplikasi DAPODIK Dikmas). Di samping itu penyelenggara harus mengentri data nilai hasil belajar sebagai bagian dari empat entitas data DAPODIK. Data nilai hasil belajar dientri setiap semester, mulai semester pertama hingga semester akhir sebelum mengikuti ujian nasional. Implikasinya adalah, hanya peserta didik yang datanya dientri sejak awal yang dapat mengikuti UNPK, tidak dientri beberapa bulan sebelum mengikuti UNPK. Jika aplikasi ini diterapkan, secara tidak langsung akan mengurangi praktek tidak terpuji yang menampung peserta didik menjelang UNPK berlangsung.

Jika persyaratan tersebut dirasakan berat, maka memang sebaiknya pilihan yang paling rasional adalah kembali ke ujian persamaan bukan pendidikan pendidikan kesetaraan. Pelaksanaan pendidikan kesetaraan, khususnya bagi orang dewasa, bisa dilakukan dengan fleksibel. Poin pentingnya adalah proses pembelajaran tetap berlangsung, walaupun pada tataran yang minimalis. Minimal sesuai dengan standar proses yang menggunakan tiga bentuk pembelajaran. Tidak harus masuk setiap hari seperti sekolah.

Persoalannya banyak masyarakat yang membutuhkan ujian nasional langsung, tidak bersedia mengikuti proses pembelajaran. Inilah yang menjadi penghambat untuk melaksanakan pendidikan kesetaraan sesuai dengan aturan yang berlaku. Di banyak daerah hingga kini banyak persoalan hukum terkait dengan perolehan ijazah pendidikan kesetaraan. Kondisi inilah yang kemudian membuat pengambil kebijakan untuk mengembalikan ke ujian persamaan.