foto 25 agt 05 066Berdasarkan struktur organisasi Kementrian Pendidikan Nasional yang baru, program pendidikan kesetaraan menjadi bagian dari pendidikan formal, Paket A dan Paket B menjadi bagian Ditjen Pendidikan Dasar (Dikdas) sedangkan Paket C menjadi bagian Ditjen Pendidikan Menengah (Dikmen). Kebijakan ini menuai diskusi dan perdebatan yang panjang karena dengan dibawa ke dalam ranah pendidikan formal, program pendidikan kesetaraan akan kehilangan rohnya sebagai bentuk pendidikan formal. Hal inilah yang dikatakan akan terjadi formalisasi atas pendidikan kesetaraan. Tengara ini sudah muncul dengan adanya kebijakan penetapan kurikulum tingkat satuan pendidikan program Paket B yang ditetapkan oleh Dinas yang membidangi pendidikan formal di tingkat kabupaten/kota, sebagaimana dituangkan dalam Panduan Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Program Paket B (2011).

Saat ini posisi pendidikan kesetaraan sudah jelas, segala regulasi dan kebijakan terkait pendidikan kesetaraan mulai dari tingkat kementrian sampai ke dinas tingkat provinsi sudah dikerjakan oleh bidang pendidikan formal. Sedangkan di tingkat kabupaten/kota pengelolaan pendidikan kesetaraan belum semuanya berada di bidang pendidikan formal. Hal ini masih membuat kebingungan pemangku kepentingan di tingkat lapangan, karena dinas kabupaten/kota langsung berhadapan dengan penyelenggara program pendidikan kesetaraan.

Sebagian kalangan beranggapan bahwa posisi pendidikan kesetaraan di bawah Ditjen Dikdas dan Ditjen Dikmen sedang kos di dua Ditjen itu, hal ini didasarkan pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional pasal 26 ayat 3 jelas diatur bahwa pendidikan kesetaraan merupakan salah satu bentuk pendidikan nonformal. Jadi walaupun pendidikan kesetaraan regulasi diatur oleh dua Ditjen persekolahan, namun hakekat dan roh pendidikan kesetaraan tetaplah pendidikan nonformal. Karena itulah pendidikan kesetaraan sekarang ini hanya sedang kos saja di Ditjen Dikdas dan Ditjen Dikmen. Namun apabila di kemudian hari kemudian secara permanen akan menjadi penghuni tetap itu menjadi persoalan lain.

Sementara itu di sisi lain dengan terbitnya Permenpan RB nomor 14 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Penilik dan Angka Kreditnya sebagaimana diatur dalam pasal 5 bahwa salah satu jenis penilik adalah penilik pendidikan kesetaraan dan keaksaraan. Disini akan terjadi konflik kepentingan di tingkat kabupaten/kota, karena pendidikan kesetaraan secara regulasi akan diatur dan dikola oleh bidang yang mengurusi persekolahan sementara Penilik dalam tugasnya selama ini berkoordinasi dengan bidang yang mengurusi pendidikan nonformal. Akankah penyelenggaraan pendidikan kesetaraan penjaminan mutunya dilakukan oleh Pengawas? Tentu saja tidak. Itikad baik sudah dilakukan oleh Dit P2TK Ditjen Dikmen yang melakukan bimbingan teknis kepada Penilik terkait dengan penyelenggaraan program pendidikan kesetaraan. Lantas bagaimana sebaiknya implementasi di tingkat kabupaten/kota?

Penilik pendidikan kesetaraan dan keaksaraan hakekatnya adalah penilik yang bernaung di bawah Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, bukan semata di bawah bidang yang mengurusi pendidikan nonformal. Jadi pada tataran implementasi sebenarnya tidak ada masalah. Ketika Penilik pendidikan kesetaraan dan keaksaraan melakukan tugas pokoknya pada satuan pendidikan program Kejar Paket A, B dan C ia berkoordinasi dan melaporkan hasil tugasnya kepada bidang yang mengurusi persekolahan, sedangkan ketika ia melakukan tugas pokoknya pada satuan pendidikan program pendidikan keaksaraan ia berkoordinasi dan melaporkan hasil tugasnya kepada bidang yang mengurusi pendidikan nonformal. Dengan demikian pendidikan kesetaraan penjaminan mutunya tetap menjadi tugas pokok penilik pendidikan kesetaraan dan keaksaraan.

Hal yang perlu dicermati adalah pertama, koordinasi di tingkat dinas kabupaten/kota dan mengeliminasi pemahaman sempit bahwa penilik hanya dapat berkoordinasi dan bekerja untuk bidang yang mengurusi pendidikan nonformal. Kedua, pemahaman dan kompetensi penilik di bidang pendidikan kesetaraan masih perlu ditingkatkan terutama terkait dengan kebijakan standar isi dan standar proses pendidikan kesetaraan serta konfigurasinya pada spektrum pendidikan kesetaraan yang meliputi murni akademik, terintegrasi vokasi dan murni vokasi. Hal mana meletakkan pada standar isi dan standar proses pendidikan kesetaraan pada konfigurasi tiga spektrum tersebut bukanlah pekerjaan yang mudah dan masih menjadi persoalan di tingkat lapangan.