Paket C SKB Kota YogyakartaPada tulisan terdahulu sudah dibahas perkembangan pendidikan kesetaraan yang dibagi dalam tiga fase perkembangan. Kalau boleh disebut, sekarang ini pendidikan kesetaraan sebenarnya memasuki fase keempat. Yaitu fase dimana pendidikan kesetaraan tidak lagi, secara regulasi, dikelola oleh kalangan pendidikan nonformal, tapi oleh Ditjen Pendidikan Dasar dan Ditjen Pendidikan Menengah. Pada fase inilah kemudian muncul anggapan bahwa pendidikan kesetaraan akan dibawa ke arah atau diperlakukan sama dengan pendidikan formal. Anggapan yang belum tentu benar.

Sampai tulisan ini diangkat, pendidikan kesetaraan masih dinyatakan sebagai bentuk pendidikan nonformal oleh Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (pasal 26 ayat 3). Selama undang-undang belum diamandemen atau diganti, maka secara yuridis formal pendidikan kesetaraan (Paket A, Paket B, dan Paket C) masih merupakan pendidikan nonformal.

Memang sejak 1 Januari 2011 Paket A dan Paket B dibina oleh Ditjen Pendidikan Dasar serta Paket C oleh Ditjen Pendidikan Menengah. Kita memahami kedua ditjen tersebut selama ini dikenal sebagai regulator pendidikan formal. Ditjen Pendidikan Dasar dan Ditjen Pendidikan Menengah sejak tahun 2011 ditugasi sebagai regulator pendidikan kesetaraan, bukan merubah pendidikan kesetaraan menjadi pendidikan formal. Karena secara yuridis formal masih berbentuk sebagai pendidikan nonformal.

Ditjen Pendidikan Dasar dan Ditjen Pendidikan Menengah menjadi regulator pendidikan kesetaraan, karena pembagian tugas pokok dan fungsi kementerian menggunakan pendekatan jenjang pendidikan. Oleh karena itulah Paket A dan Paket B diregulatori Ditjen Pendidikan Dasar dan Paket C oleh Ditjen Pendidikan Menengah.

Peralihan ini nampaknya tidak berjalan mulus. Karena Ditjen Pendidikan Dasar dan Ditjen Pendidikan Menengah sebagai regulator tidak berada dalam satu jalur dengan operator (lembaga penyelenggara pendidikan kesetaraan). Inilah sebenarnya yang menjadi persoalan substansi dalam pengelolaan pendidikan kesetaraan pasca 2011. Bukan masalah pendidikan kesetaraan ingin dibawa ke ranah pendidikan formal. Bukan itu.

Masih banyak kalangan pendidikan nonformal yang mengembuskan isu bahwa pendidikan kesetaraan hendak dibawa ke ranah pendidikan formal. Padahal justru sebaliknya, Ditjen Pendidikan Dasar dan Ditjen Pendidikan Menengah sebagai regulator melibatkan banyak kalangan pendidikan nonformal dalam menyusun berbagai pedoman dan panduan pendidikan kesetaraan.

Sebenarnya yang perlu dikritisi adalah politik pendidikan pemerintah terhadap pendidikan kesetaraan ini. Pendidikan kesetaraan menjadi booming di akhir hayat Direktorat Pendidikan Kesetaraan, bahkan terdapat program diversifikasi layanan pendidikan kesetaraan termasuk sekolahrumah. Pada tataran inilah pendidikan kesetaraan menjadi pilihan, bukan lagi keterpaksaan. Warga negara mengikuti pendidikan kesetaraan bukan lagi karena terpaksa, tapi karena pilihan. Itulah sejatinya yang terjadi pada pelaku sekolahrumah. Pendidikan kesetaraan menjadi pilihan juga terjadi pada Kejar Paket reguler, karena lebih murah dan bisa dilakukan sambil bekerja.

Ketika pendidikan kesetaraan semakin berkembang inilah, kemudian regulator pendidikan kesetaraan dialihkan ke Ditjen Pendidikan Dasar dan Ditjen Pendidikan Menengah. Pengalihan yang dilakukan dengan alasan pendekatan jenjang dalam membagi tupoksi ditjen ini juga berdampak kurangnya gaung regulator program Paket A, Paket B dan Paket C. Pada masing-masing ditjen pendidikan kesetaraan hanya menjadi program tambahan, karena tidak muncul menjadi unit tersendiri bahkan dalam bentuk unti terkecil misalnya berupa seksi. Tidak ada seksi pendidikan kesetaraan di Ditjen Pendidikan Dasar dan Ditjen Pendidikan Menengah. Pada kedua ditjen itu, pendidikan kesetaraan hanya berupa program.

Menariknya, walau berupa program kedua Ditjen tersebut berusaha serius menggaarap pendidikan kesetaraan. Bahkan Direktorat Pembinaan SMA sebagai regulator Paket C paling getol untuk mengembalikan program Paket C ke khittahnya. Semua kebijakan dan panduan dikembalikan pada kebijakan yang mendasari Paket C yaitu Permendiknas Nomor 14 Tahun 2007 tentang Standar Isi Pendidikan Kesetaraan dan Permendiknas Nomor 3 Tahun 2008 tentang Standar Proses Pendidikan Kesetaraan.

Pada tataran ini kemudian banyak operator (baca: lembaga penyelenggara Paket C) yang tergagap-gagap dengan kebijakan ini. Paling tidak hal ini yang nampak pada 50 lembaga penyelenggara Paket C model di seluruh Indonesia.

Kondisi ini dipahami karena penyelenggara pendidikan kesetaraan banyak yang belum memahami secara substansial bagaimana menyelenggarakan pendidikan kesetaraan dengan baik dan benar sesuai regulasi. Direktorat Pendidikan Kesetaraan belum tuntas melakukan sosialisasi kedua permendiknas di atas sudah keburu dilikuidasi, akhirnya substansi penyelenggaraan pendidikan kesetaraan berdasar standar isi dan standar proses belum dipahami secara mendalam di lapangan.

Kini, ketika sedang dimulai pemahaman yang benar terhadap standar pendidikan nasional terkait penyelenggaraan pendidikan kesetaraan, kurikulum sekolah sudah berubah. Suka tidak suka kurikulum pendidikan kesetaraan juga harus mengikuti perubahan. Ini sebagai konsekuensi label kesetaraan pada program Paket A, Paket B, dan Paket C.