Pendidikan Kesetaraan Langkah Strategis Mendongkrak IPM Kabupaten/Kota

Yogyakarta (02/09/2017) Munculnya SMA Terbuka di Jawa Barat sempat membuat galau sebagian pengelola pendidikan kesetaraan, karena dikhawatirkan menggerus lahan mereka. Sebenarnya tidak perlu ada yang dikhawatirkan, karena tujuan pendirian SMA Terbuka adalah untuk meningkatkan angka partisipasi kasar (APK) dan hanya diperuntukkan bagi peserta didik maksimal usia 21 tahun. Sebenarnya masih banyak lahan yang bisa digarap oleh pengelola pendidikan kesetaraan yaitu menggarap lahan kelompok usia di atas 25 tahun yang justru dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Ini langkah startegis, karena APK tidak masuk dalam perhitungan IPM namun justru rata-rata lama sekolah (RLS) yang dihitung dari penduduk usia di atas 25 tahun. Saat ini, tahun 2017, angka RKL nasional baru 7,95 artinya penduduk di atas usia 25 tahun baru mengenyam pendidikan setingkat SMP kelas VII.

Sejak tahun 2014 Indonesia menggunakan metode baru dalam penghitungan IPM. Metode penghitungan IPM diubah karena beberapa indikator sudah tidak tepat untuk digunakan dalam penghitungan IPM. Angka melek huruf sudah tidak relevan dalam mengukur pendidikan secara utuh karena tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan. Selain itu, karena angka melek huruf di sebagian besar daerah sudah tinggi, sehingga tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antardaerah dengan baik.

Menurut Biro Pusat Statistik (2017) IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (a long and healthy life), pengetahuan (knowledge), dan standard hidup layak (decent standard of living). Pengetahuan sebagai salah satu dimensi IPM diukur melalui indikator rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Rata-rata lama sekolah (RLS) adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya (tahun) sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang.

Karena itulah angka melek huruf pada metode lama diganti  dengan angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Dengan memasukkan rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah, dapat diperoleh gambaran yang lebih relevan dalam pendidikan dan perubahan yang terjadi.

Perubahan metodologi perhitungan IPM ini telah menempatkan pendidikan kesetaraan sebagai bagian dari strategi pemerintah dan pemerintah daerah untuk meningkatkan RLS dan pada gilirannya untuk meningkatkan IPM. Walaupun dalam terminologi digunakan istilah pendidikan formal, namun Badan Pusat Statistik mulai tahun 2011 sudah memasukkan lulusan pendidikan kesetaraan sebagai sederajat dengan pendidikan formal dan diakui dalam penghitungan RLS.

Mengapa pendidikan kesetaraan memiliki posisi startegis dalam meningkatkan RLS? Penghitungan RLS menurut BPS dihitung dari rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Walaupun definisinya demikian, namun dalam lulusan pendidikan kesetaraan dimasukkan dalam menghitung lama sekolah sejak tahun 2011. Jika ditemukan penduduk di atas usia 25 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan SD, SMP atau SMA maka satu-satunya cara adalah dengan memasukkan ke pendidikan kesetaraan Paket A, Paket B atau Paket C. Setelah lulus dari pendidikan kesetaraan maka ia akan dimasukkan dalam perhitungan RLS, sehingga akan mampu mendongkrak angka RLS pada suatu daerah. Dan pada gilirannya akan menaikkan IPM.

Sumber: Berita Resmi Statistik BPS, 17 April 2017

Gambar 1. Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2010-2016

Berdasarkan gambar di atas dapat disimpulkan bahwa RLS penduduk Indonesia di atas usia 25 tahun pada angka 7,95 tahun atau mengenyam pendidikan hingga kelas VII (SMP kelas VII). Sangat nampak dari grafik tersebut pertumbuhan kenaikan RLS relatif lambat. Penduduk usia sekolah yang sekarang sedang mengikuti sekolah baru akan masuk perhitungan ketika berusia 25 tahun. Nah untuk menaikkan RLS secara signifikan adalah dengan menggenjot pelaksanaan pendidikan kesetaraan. Artinya pendidikan kesetaraan dapat dijadikan instrumen untuk meningkatkan RLS sekaligus meningkatkan IPM.

Adalah tugas Pemerintah Kabupaten/Kota yang memiliki kepentingan langsung dengan naiknya IPM karena menggambarkan kualitas sumber daya manusia di daerahnya. Oleh karena itu tidak salah jika Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Dinas Pendidikan menggenjot penyelenggaraan pendidikan kesetaraan, khususnya bagi usia dewasa, agar IPM di daerahnya segera naik secara signifikan.

Karena itulah menjadi tugas kita bersama untuk mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota mengalokasikan anggaran untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan kesetaraan. Terutama pada daerah yang RLS-nya masih rendah. Sesuai kewenangan undang-undang Pemerintah Kabupaten/Kota diantaranya ditugasi untuk memfasilitasi pendidikan nonformal, dengan demikian menjadi kewajiban diantaranya untuk mengalolasikan anggaran penyelenggaraan pendidikan kesetaraan. Tidak sepenuhnya menggantungkan anggaran dari pemerintah pusat. [fauziep]