Yogyakarta (10Ijazah kesetaraan Kentucky/09/2015) Dulu untuk memperoleh ijazah setara SD/SMP/SMA dilakukan melalui kegiatan ujian persamaan. Seiring dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 lahirlah pendidikan kesetaraan yang diakui secara yuridis formal, dan ujian persamaan dihapus. Ke depannya boleh jadi akan kembali ke ujian persamaan lagi, karena ada rumor pendidikan kesetaraan tidak dimasukkan dalam draf revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional.

Namanya juga rumor, informasi tersebut belum bisa divalidasi kebenarannya. Namun terlepas dari benar tidaknya rumor tersebut, boleh jadi jika benar penghapusan pendidikan kesetaraan dikarenakan ulah oknum penyelenggara pendidikan kesetaraan yang selama ini menghalalkan segala cara untuk meluluskan peserta didik. Ada oknum penyelenggara pendidikan kesetaraan yang tidak menyelenggarakan proses pembelajaran dengan baik, namun dapat meluluskan peserta didik dan bahkan memberikan nilai sangat memuaskan. Banyak ditemukan, ketika saya melakukan pemantauan ujian nasional pendidikan kesetaraan Paket C di berbagai daerah, banyak peserta ujian yang baru mendaftar enam bulan sebelum pelaksanaan ujian nasional. Peserta tersebut bukan drop out kelas akhir, hanya berbekal ijazah SMP. Padahal untuk mengikuti ujian nasional pendidikan kesetaraan diwajibkan menyerahkan nilai rapor hingga semester 5 untuk Paket C. Ketika tidak ada pembelajaran dari mana asal muasal nilai rapor tersebut?

Memang tidak semua penyelenggara pendididikan kesetaraan melakukan hal yang tidak terpuji tersebut. Namun “persengkongkolan” untuk meluluskan peserta didik pendidikan kesetaraan sudah dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif.

Kini, ketika ujian nasional (termasuk ujian nasional pendidikan kesetaraan) tidak lagi menjadi penentu kelulusan akan menjadi persoalan besar. Pemberian nilai rapor dan nilai ujian akhir akan semakin menggila karena sistem pengawasan pada satuan pendidikan kesetaraan yang tidak ketat seperti sekolah. Administrasi pembelajaran sebagian penyelenggara pendidikan kesetaraan masih lemah sebagai akibat lemahnya sistem pengawasan satuan pendidikan nonformal oleh pemangku kepentingan. Sikap permisif sebagian pengelola pendidikan akan semakin menjerumuskan praktek tidak terpuji manipulasi nilai, karena ujian nasional tidak lagi menentukan kelulusan. Belum akuntabelnya penyelenggara pendidikan kesetaraan boleh jadi membuat pengambil kebijakan berpikir ulang untuk meneruskan atau tidak pendidikan kesetaraan di Indonesia.

Fakta menunjukkan banyak lembaga penyelenggara pendidikan kesetaraan yang belum terakreditasi. Hal ini menunjukkan bahwa proses pembelajaran dan penilaian terhadap peserta didik dipertanyakan akuntabilitasnya.

Pada tingkatan tertentu pendidikan kesetaraan akan semakin sedikit sasarannya, karena angka partisipasi kasar pendidikan dasar dan pendidikan menengah semakin tahun meningkat. Pun angka drop out akan semakin berkurang karena berbagai kebijakan pemerintah menjaring peserta didik tidak mampu untuk tetap bertahan di sekolah. Semakin maju negara ini, akan semakin sedikit sasaran pendidikan kesetaraan. Ketika jumlahnya semakin sedikit, maka program pendidikan kesetaraan akan menjadi tidak ekonomis.

Di Amerika Serikat, pada tahun 2013 sebagian besar negara bagiannya memutuskan untuk mencari alternatif bersama untuk melakukan tes untuk memberikan sertifikat kesetaraan SMA.  Kini sejak Maret 2014 terdapat tiga bentuk tes atau semacam ujian persamaan yaitu (1) General Equivalency Diploma (GED), (2) Test Assessing Secondary Completion (TASC) dan the High School Equivalency Test (HiSET). Untuk TASC dan HiSET bisa dilakukan secara online di samping tes tertulis. Dalam rangka membantu persiapan menghadapi tes kesetaraan (baca ujian persamaan) berbagai lembaga menyelenggarakan kelas persiapan namun bukan dalam bentuk kelas pendidikan kesetaraan Paket C seperti di Indonesia. Kelas persiapan tersebut tidak bersifat mutlak, namun sekedar membantu untuk menghadapi tes kesetaraan SMA (high school equvalency test).

Tes kesetaraan atau ujian persamaan di Amerika Serikat diselenggarakan oleh otoritas pendidikan di setiap negara bagian, dilaksanakan secara ketat dan akuntabel.

Tidak masuknya pendidikan kesetaraan dalam draf undang-undang Sisdiknas memang masih sebatas rumor. Tapi kondisi obyektif saat ini sudah sangat mendukung untuk mengembalikan ujian persamaan dan menerapkan ujian persamaan sebagaimana banyak dilakukan di berbagai negara termasuk Amerika Serikat. Pertama, fakta di lapangan banyak lembaga yang tidak kredibel dan akuntabel dalam menyelenggarakan pendidikan kesetaraan, dan kedua semakin berkurangnya sasaran pendidikan kesetaraan sehingga lebih ekonomis anggaran untuk membangun sistem ujian persamaan akuntabel.

Ketika ujian persamaan diberlakukan, maka bisa saja berbagai lembaga menyelenggarakan kelas persiapan untuk menghadapi ujian persamaan. Bagi warga negara tidak mampu pemerintah wajib memberikan fasilitas secara gratis. Penyelenggara kelas persiapan ini akan diseleksi oleh alam, hanya lembaga kredibel yang mampu meluluskan peserta ujian persamaan secara signifikan yang akan didatangi oleh masyarakat. Penyelenggara kelas persiapan ini tidak lagi dibebani untuk setor nilai rapor sebagai syarat mengikuti ujian nasional pendidikan kesetaraan seperti sekarang ini yang banyak hanya akal-akalan saja.

Namun demikian penghapusan pendidikan kesetaraan dan kembali ke ujian persamaan, jika benar, masih memakan waktu yang lama. Perjalanan pembahasan draf revisi Undang-Undang Sisdiknas masih panjang di internal kementerian dan masuk ke parlemen. Dalam rencana strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015-2019 pendidikan kesetaraan masih dimasukkan sebagai salah satu butir tujuan strategis 4, dinyatakan bahwa pendidikan kesetaraan memberikan pengetahuan dan kompetensi setara dengan pendidikan dasar dan menengah.

Di tengah perjalanan apa pun masih bisa terjadi. Memang saat ini untuk merekrut peserta didik Paket A dan Paket B guna memenuhi satu rombongan belajar pada sebagian daerah sudah mulai kesulitan. Hal ini disebabkan pada tahun 2014 tinggal 13% kabupaten/kota yang memiliki APK di bawah 95% pada jenjang pendidikan dasar. Pada level ini penyelenggaraan pendidikan kesetaraan sudah tidak ekonomis lagi, sehingga lebih efisien jika menggunakan pola ujian persamaan.

Pencapaian APK pendidikan menengah pada tahun 2014 masih 68,92%, sudah termasuk peserta didik yang mengikuti Paket C. Kebijakan pendidikan menengah universal sebagai rintisan wajib belajar 12 tahun berusaha untuk meningkatkan APK pendidikan menengah. Namun peningkatan tersebut membutuhkan waktu yang lama dan diikuti dengan berbagai kebijakan terutama memberikan bantuan operasional sekolah pendidikan menengah dan afirmasi khusus pada daerah terpencil, tertinggal, dan terluar/terdepan. Memperhatikan kondisi tersebut secara obyektif pendidikan kesetaran Paket C masih sangat dibutuhkan.

Penyelenggaraan ujian persamaan akan mengurangi kesempatan untuk mendapatkan bimbingan dan pembelajaran mata pelajaran baik yang diujikan atau tidak. Peserta didik akan langsung dihadapkan pada ujian persamaan. Pada sebagian lainnya memang dapat mengikuti kelas persiapan ujian persamaan.

Untuk tetap mempertahankan pendidikan kesetaraan, penyelenggara pendidikan kesetaraan harus mampu membuktikan melaksanakan proses pembelajaran dan penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan. Sebagian besar penyelenggara pendidikan kesetaran bernaung di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Lembaga inilah yang akhir-akhir ini disoroti oleh kementerian karena banyak lembaga yang abal-abal. Untuk itulah pada tahun 2014 diterbitkan pedoman pendirian dan penutupan PKBM serta Standar PKBM agar menjadi acuan untuk mengelola PKBM berkualitas.

Saat ini jumlah PKBM yang terakreditasi masih sangat sedikit. Jumlah PKBM seluruh Indonesia adalah 9236 lembaga, hanya 16 PKBM sebagai satuan PKBM yang sudah terakreditasi. Sedangkan PKBM yang terakreditasi program Paket A sebanyak 21, Paket B sebanyak 123, dan Paket C sebanyak 180. Jika ditotal, dengan asumsi setiap jenis program berbeda lembaga, terdapat sebanyak 340 lembaga atau hanya 3,68% dari jumlah total PKBM yang tercatat. Semangat pengajuan akreditasi oleh pengelola PKBM masih kalah jauh dengan satuan PAUD serta lembaga kursus dan pelatihan (LKP). Padahal lembaga yang terakreditasi merupakan tolok ukur bahwa ia sudah memenuhi standar nasional pendidikan. Hanya satuan pendidikan yang terakreditasi yang berhak untuk menyelenggarakan pendidikan kesetaraan.

Selama ini program pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh PKBM identik dengan pendidikan kesetaraan. Satuan pendidikan yang akan terimbas dengan rencana penghapusan pendidikan kesetaraan (jika benar) adalah PKBM. Karena itulah sudah saatnya PKBM untuk mulai berbenah, organisasi mitra yaitu Forum Komunikasi PKBM mendorong semua anggotanya untuk segera mengajukan akreditasi agar tetap eksis di masa mendatang. Ketika mampu menunjukkan eksistensi dan kualitas layanan yang dibuktikan dengan terakreditasi, maka mudah-mudahan rencana penghapusan pendidikan kesetaraan tidak jadi dilakukan. Dan yang lebih penting Forum Komunikasi PKBM juga harus lebih aktif memberantas persengkongkolan jahat dalam penyelenggaraan pendidikan kesetaraan yang dilakukan sebagian oknum penyelenggara. [fauziep]