Mendikbud UNTomohon (03/10/2014) Semakin santer saja wacana bahwa pendidikan kesetaraan akan balik kandang ke Direktorat Jenderal PAUDNI. Bahkan Hamid Muhammad, Plt. Dirjen PAUDNI juga menyampaikan pandangan bahwa pendidikan kesetaraan akan ditarik ke unit utama yang mengurusi pendidikan nonformal (16/08/2014).

Alasannya, karena pendidikan kesetaraan dianggap sebagai pekerjaan sambilan di Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar (Ditjen Dikdas) sehingga tidak optimal mengurusinya. Bolehlah di Ditjen Dikdas terjadi hal yang demikian, namun tidak demikian halnya di Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah (Ditjen Dikmen). Sebagaimana diketahui, berdasarkan Permendikbud Nomor 1 Tahun 2012 Paket A Setara SD dan Paket B Setara SMP dikelola oleh Ditjen Dikdas, sedangkan Paket C Setara SMA dikelola oleh Ditjen Dikmen.

Ditjen Dikmen melalui Direktorat Pembinaan SMA, justru serius menggarap Paket C. Hal mana sejak tahun 2012 melakukan pembinaan kepada 50 penyelenggara Paket C untuk melakukan pemenuhan standar nasional pendidikan yang berlaku pada pendidikan kesetaraan. Banyak praktek pengelolaan dan pembelajaran Paket C diluruskan disesuaikan dengan standar isi dan standar proses yang berlaku untuk pendidikan kesetaraan, bukan yang berlaku pada SMA.

Bahkan, Harris Iskandar Direktur Pembinaan SMA Ditjen Dikmen yang pernah menjadi Kepala Pusat Pengembangan PNFI Jayagiri (sekarang P2PAUDNI), yang notabene sudah paham dengan program Paket C, mengisyaratkan akan menambah sasaran bantuan sosial kepada penyelenggara Paket C dalam rangka pemenuhan standar nasional pendidikan (07/09/2014).

Dalam rangka implementasi pendidikan menengah universal, Direktorat PSMA sedang merancang sistem pendataan Paket C yang akan disinkronkan dengan Dapodik Dikmen. Hal ini untuk menjawab berapa sebenarnya jumlah sasaran Paket C. Persoalan validitas jumlah sasaran selalu menjadi kendala untuk mengalokasikan dana bantuan operasional pendidikan (BOP) menjadi seperti BOS yang bersifat reguler. Tidak lagi bansos yang diajukan melalui proposal dan setiap tahun berganti penerimanya.

Namun demikian, kendala yang dihadapi Direktorat PSMA adalah bahwa satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan Paket C berada dalam binaan Bidang PNF di tingkat kabupaten/kota dan atau provinsi. Pandangan yang bersifat dikotomis, antara pendidikan formal dan pendidikan nonformal, telah menjadi penghalang dalam melakukan pendataan dan pembinaan Paket C di lapangan. Hal yang sebenarnya tidak perlu terjadi ketika kita memahami bahwa pendidikan nasional adalah sebagai sebuah sistem, tidak terkotak-kotak.

Kondisi di atas yang menguatkan sebagian pimpinan kementerian untuk mengembalikan pendidikan kesetaraan ke habitat pendidikan nonformal.

Bak tidak bertepuk sebelah tangan, pelaku di lapangan menyambut dengan gembira adanya wacana balik kandangnya pendidikan kesetaraan ke pangkuan PAUDNI. Sebagian dari mereka merasa bahwa kebijakan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK) yang ketat dan adanya duapuluh Paket soal adalah akibat dari pengelolaan pendidikan kesetaraan oleh Ditjen Dikdas dan Ditjen Dikmen. Padahal kebijakan UNPK adalah ranah Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) bersama dengan Balitbangdikbud.

Jika arus bawah mendorong pendidikan kesetaraan dikembalikan ke PAUDNI karena alasan untuk memudahkan penyelenggaraan UNPK adalah salah besar. UNPK bukan kewenangan direktorat teknis, tapi  BSNP.

Kalau mau jujur, justru pendidikan kesetaraan dikelola oleh Dikdas dan Dikmen adalah balik kandang sebenarnya. Sejak diberlakukan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, maka ujian persamaan dihapus karena diberlakukan pendidikan kesetaraan. Dulu ujian persamaan dikelola oleh Dirjen Dikdasmen. Ujian persamaan diganti oleh pendidikan kesetaraan yaitu Paket A Setara SD, Paket B Setara SMP, dan Paket C Setara SMA. Pendidikan kesetaraan sebagaimana amanat Undang-Undang adalah satuan pendidikan nonformal, sehingga dikelola oleh unit utama yang mengurusi pendidikan nonformal.

Maka muncullah Direktorat Pendidikan Kesetaraan pada sturktur organisasi kementerian. Direktorat Pendidikan Kesetaraanlah yang mengusulkan draf standar isi dan standar proses untuk dibahas BSNP dan ditetapkan menjadi Permdiknas Nomor 14 Tahun 2007 tentang Standar Isi dan Permdiknas Nomor 3 Tahun 2008 tentang Standar Proses. Namun sayang kedua Permendiknas sebagai acuan standar nasional pendidikan kesetaraan tersebut belum sempat diimplementasikan di lapangan, pada tahun 2010 Direktorat Pendidikan Kesetaraan dilikuidasi oleh Muhammad Nuh selaku Mendiknas waktu itu yang mendapat tugas dari Susilo Bambang Yudoyono sebagai Presiden RI terpilih pada tahun 2009.

Akhirnya, dengan anggaran yang ada Direktorat Pembinaan SMA melakukan pembinaan pada penyelenggara Paket C untuk mengimplementasikan kedua permendiknas tersebut. Bukan membawa Paket C ke arah pendidikan formal.

Apakah pendidikan kesetaraan tetap di Ditjen Dikdas dan Ditjen Dikmen akan kita ketahui bersama nanti siapa yang terpilih menjadi Menteri yang mengurusi pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Menteri yang akan dipilih oleh Jokowi-lah yang akan menentukan nasib Paket A, Paket B dan Paket C akan kembali ke PAUDNI atau tetap di Dikdas dan Dikmen. Kita tunggu saja. [FEP]