logo nuptkYogyakarta (14/06) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mulai tanggal 3 Juni 2013 melakukan verifikasi dan validasi Nomor Induk Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK). Namun sayang pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) jalur pendidikan nonformal tidak bisa melakukan verifikasi dan validasi, walaupun NUPTK-nya (jika sudah punya) masih ada dalam database.  Karena itu pada hari Kamis, 13 Juni 2013, para pengurus pusat asosiasi/forum PTK PAUDNI konfirmasi ke Badan PSDMP Kemdikbud yang mengurusi NUPTK.

Kekecewaan yang mendalam yang diperoleh para pengurus pusat yang hadir, antara lain HPTIK PNF, IPABI, Forum Komunikasi PKBM, dan Forum Komunikasi Tutor Keaksaraan. Sementara itu Pengurus Pusat HIMPAUDI dan HISPPI sudah terlebih dahulu melakukan konfirmasi. Para pengurus tidak bisa masuk bersamaan, harus satu per satu. Tidak bisa audiensi, dengan alasan belum mengajukan surat permohonan. Karena itu hanya dilayani satu persatu.

Ketika berada di dalam pun lebih merana karena diping-pong ke sana ke mari, karena pihak Badan PSDMP memang tidak memiliki jawaban atas pertanyaan asosiasi/forum yang hadir. Mengapa PTK jalur pendidikan nonformal tidak bisa mengakses NUPTK. Tidak ada jawaban yang bisa memuaskan.

Apakah PTK jalur pendidikan nonformal dilarang memiliki NUPTK? Inikah jawaban atas pernyataan Mendikbud M. Nuh di Surabaya pada bulan Februari 2010 yang menyatakan tidak akan melakukan sikap diskriminatif antara pendidikan formal dan nonformal.

Sambil bersuara pelan, seorang petugas yang menerima Ketua III DPP HPTIK PNF, Lilik Subaryanto, menjelaskan bahwa pada koordinasi tingkat kementerian ketika membahas masalah NUPTK direncanakan mencakup PTK formal dan PTK nonformal. Pihak Ditjen PAUDNI menghendaki agar server untuk data PTK PAUDNI ada di Ditjen PAUDNI, usulan ini ditolak oleh pihak Badan PSDMP. Badan PSDMP menganggap Ditjen PAUDNI akan melakukan pendataan NUPTK sendiri, maka kemudian PTK pendidikan nonformal tidak dimasukkan dalam sistem online verifikasi dan validasi NUPTK.

Data NUPTK jalur pendidikan nonformal (yang pernah punya NUPTK) masih tersimpan di database. Hal ini dapat dibuktikan jika PTK PAUDNI yang sudah memiliki NUPTK bisa mendownload form A03 dengan menuliskan NUPTK dan kabupaten/kota asal. Lantas akan mendapatkan form A03 yang tidak valid untuk diisi karena isian hanya cocok untuk PTK jalur pendidikan formal (sekolah).

Tidak puas dengan jawaban di Badan PSDMP, para pengurus pusat asosiasi/forum PTK PAUDNI kemudian mengadu ke Direktorat Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Dit PPTK) Ditjen PAUDNI dan diterima oleh Direktur PPTK PAUDNI, Nugaan Yulia Wardhani. Pada kesempatan itu di akhir audiensi Nugaan menyarankan agar asosiasi/forum menyiapkan masukan/draf untuk diusulkan oleh Dit PPTK PAUDNI ke Badan PSDMP.

Belum lagi masukan selesai disusun, ada salah satu penjelasan dari salah satu pejabat di Dit PPTK PAUDNI bahwa mulai Juli 2013 akan disosialisasikan NIPTK (Nomor Induk Pendidik dan Tenaga Kependidikan?) bagi PTK PAUDNI. Nah, benar khan PTK jalur pendidikan nonformal tidak bisa (baca: dilarang) memiliki NUPTK. Hhhhh….