Paket C SKB Inhu 2013Rengat, Riau (20/11) Pada standar proses Program Paket A, B dan C (Permendiknas Nomor 03 Tahun 2008) diamanatkan bahwa pembelajaran pendidikan kesetaraan menggunakan tatap muka minimal 20%, tutorial minimal 30%, dan kegiatan belajar mandiri maksimal 50%. Implementasi hal tersebut dilakukan dengan memetakan satuan kredit kompetensi (SKK) pada bobot SKK setiap mapel dengan menetapkan apakah menggunakan tatap muka, tutorial atau mendiri atau kombinasi.

Sayang ketentuan tersebut belum banyak diterapkan di lapangan, walau aturan tersebut sudah berlaku sejak lima tahun yang lalu. Padahal jika pemetaan SKK dilakukan, akan melegalisasi penyelenggara Paket C yang tidak mampu menyelenggarakan pembelajaran selama satu minggu penuh. Biasanya kegiatan pembelajaran dilakukan selama tiga kali seminggu, namun belum dihitung berdasarkan pemetaan SKK.

Jika jadwal pembelajaran Paket C yang dilaksanakan seminggu tiga kali dihitung berdasarkan pemetaan SKK maka hal tersebut akan sah dan memenuhi standar proses pendidikan kesetaraan.

Justru ketika regulasi Paket C ditangani oleh Direktorat Pembinaan SMA, implementasi standar proses khususnya pemetaan SKK didorong agar diaplikasikan. Hal ini menangkal kekhawatiran bahwa Paket C akan diformalkan oleh regulator baru. Karena penghitungan beban belajar berdasarkan pemetaan SKK ini karakter pendidikan nonformal banget.

Berdasarkan pemetaan SKK, penghitungan beban belajar di kelompok belajar/kelas pertemuan dalam seminggu bisa berbeda antara penyelenggara Paket C yang satu dan lainnya. Perbedaan beban belajar tersebut akan sangat dipengaruhi penyelenggara dalam memetakan SKK untuk setiap mata pelajarannya. Kita ambil contoh saja penghitungan beban belajar pada tingkatan 5 setara kelas X.

Pemetaan SKK 1

Berdasarkan hasil pemetaan SKK tersebut di atas, dapat dikonversi jumlah jam pelajaran (JPL) setiap mata pelajaran setiap minggu untuk setiap mapel. Ketentuan konversi adalah: satu SKK tatap muka setara dengan satu jam pelajaran (1 X 45 menit); satu SKK tutorial setara dengan dua jam pelajaran (2 X 45 menit); dan satu SKK mandiri setara dengan tiga jam pelajaran (3 X 45 menit). Berdasarkan ketentuan dalam standar proses pendidikan kesetaraan (Permendiknas nomor 03 Tahun 2008), hanya pembelajaran tatap muka dan tutorial yang dilaksanakan terjadwal di kelas. Sedangkan pembelajaran mandiri dilakukan peserta didik di rumah atau tempat lain yang didahului adanya kontrak belajar antara tutor dan warga belajar.

Setelah dikonversi maka diperoleh beban belajar tatap muka seminggu adalah 4 X 1 JPL= 4 JPL, dan beban belajar tutorial seminggu adalah 6 X 2 JPL= 12 JPL. Sehingga total pertemuan di kelas yang harus dijadwalkan adalah 16 JPL.

Pemetaan SKK pada contoh di atas merupakan memenuhi ketentuan tatap muka minimal 20%, tutorial minimal 30%, dan kegiatan belajar mandiri maksimal 50%. Pada pembelajaran dengan bobot 20 SKK, hasil pemetaan di atas merupakan batas minimal. Artinya jika ternyata pembelajaran dilakukan di bawah 16 JPL pada tingkatan 5 setara Kelas X, maka dianggap tidak memenuhi standar proses.

Jika dibuatkan jadwal pembelajaran berdasarkan pemetaan di atas maka diperoleh jadwal pembelajaran sebagai berikut.

Jadwal Pembelajaran 1

Penerapan SKK juga dipandang merupakan bentuk fleksibilitas pendidikan nonformal, karena jika dipetakan berbeda sesuai dengan kebutuhan akan menghasilkan beban belajar per minggu yang berbeda. Sepanjang hasil pemetaan memenuhi kriteria minimal. Perhatikan hasil pemetaan contoh kedua di bawah ini.

Pemetaan SKK 2

Berdasarkan hasil pemetaan di atas, maka diperoleh beban belajar per minggu adalah tatap muka 7 X 1 JPL= 7 JPL dan tutorial 6 X 2 JPL= 12 JPL atau total 19 JPL per minggu. Di sinilah nampak bahwa jumlah beban belajar menjadi fleksibel bergantung pada hasil pemetaan. Hal mana sangat berbeda dengan beban belajar SMA yang paling tidak sebesar 38 JPL per minggu (KTSP).

Hasil pemetaan di atas bisa dibuat jadwal pembelajaran seperti di bawah ini.

Jadwal Pembelajaran 2

Penghitungan beban belajar berdasarkan pemetaan SKK melegalisasikan penyelenggara Paket C selama ini yang hanya mampu menyelenggarakan pembelajaran selama tiga atau empat kali per minggu. Hal tersebut diperbolehkan sepanjang dihitung beban beban belajar berdasarkan pemetaan SKK dan memenuhi ketentuan minimal prosentase pembelajaran tatap muka dan tutorial serta maksimal prosentase pembelajaran mandiri.