Seri Bimbingan Akreditasi PKBM Program Pendidikan Kesetaraan

SKL DikdasmenYogyakarta (15/08/2016) Standar kompetensi lulusan (SKL) adalah kriteria mengenai  kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. SKL digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan. Artinya pemahaman dan pemenuhan standar kompetensi lulusan menjadi penting karena akan memberi arah pengembangan standar nasional pendidikan lainnya. Dalam proses akreditasi SKL merupakan standar nasional pendidikan pertama yang diasesmen.

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang menyelenggarakan pendidikan kesetaraan (Paket A, Paket B atau Paket C) jika belum menerapkan kurikulum 2013 maka standar kompetensi lulusan yang digunakan adalah Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Apabila PKBM sudah menggunakan kurikulum 2013 maka standar kompetensi lulusan yang digunakan adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016.

Standar kompetensi lulusan untuk Paket A, Paket B dan Paket C sudah tersedia, artinya PKBM tidak perlu untuk merumuskan SKL. Namun jika PKBM hanya mengkopi dokumen Peraturan Menteri tersebut dan kemudian diberi sampul dengan identitas PKBM tidak akan mendapatkan sekor yang optimal. Bagaimana agar memperoleh sekor maksimal? Ikuti tips berikut.

Butir SKL pada instrumen akreditasi PKBM berstatus major, yaitu butir pertanyaan/pernyataan yang dipandang mempengaruhi standar mutu PKBM secara langsung. Status butir major pada SKL ini tidak boleh memiliki sekor 0, karena berdasarkan parameter akreditasi walau sudah terpenuhi pasing grade akreditasi tidak boleh ada sekor 0 pada status butir major pada delapan standar nasional pendidikan. Karena itu menjadi penting untuk memenuhi dokumen SKL.

Walaupun SKL Paket A, Paket B, dan Paket C sudah ditetapkan oleh pemerintah, namun dalam rubrik akreditasi PKBM disebutkan bahwa rumusan SKL dibuat sendiri. Untuk tidak membingungkan maka pemahamannya adalah bahwa SKL yang sudah ditetapkan oleh pemerintah mencakup semua jenjang (Paket A, Paket B dan Paket C). PKBM diminta untuk memilah dan memilih serta menuangkan kembali SKL tersebut sesuai dengan program yang diajukan untuk diakreditasi.

Pada Permendiknas nomor 23 tahun 2006 terdapat rumusan standar kompetensi lulusan satuan pendidikan (SKL-SP) dan standar kompetensi kelompok mata pelajaran (SK-KMP). Nah dokumen yang “dibuat sendiri” oleh PKBM adalah hasil pemilahan dan mengetik ulang sesuai dengan jenis programnya. Misalnya program yang diajukan akreditasi adalah Paket C, maka rumusan SKL-SP yang dikutip adalah SKL-SP SMA/MA/SMALB/Paket C. Sudah barang tentu dalam dokumen SKL yang dibuat oleh PKBM menghilangkan kata SMA/MA/SMALB. Kemudian rumusan SKL-KMP dipilih saja pada kelompok mata pelajaran untuk Paket C.

Jika sudah melaksanakan kurikulum 2013, maka SKL yang diacu adalah Permendikbud nomor 20 Tahun 2016 dengan menuliskan SKL Paket C pada dimensi sikap, dimensi pengetahuan, dimensi keterampilan. Pada setiap dimensi diuraikan rumusan standar kompetensi lulusan sesuai kolom program. Untuk Paket C, setiap sub judul dimensi di bawahnya dituliskan rumusan SKL yang dikutip dari kolom paling kanan lampiran Permendikbud nomor 20 Tahun 2016.

Hal yang penting adalah rumusan SKL yang dipilih dari Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006 atau Permendikbud Nomor 20 Tahun 2016 harus ditetapkan melalui surat keputusan Kepala PKBM. Untuk menghindari sekor rendah jangan membuat surat penetapan (SK) namun hanya dilampiri Permendiknas/Permendikbud saja tidak memilah dan mengelompokan sesuai dengan program yang diajukan akreditasi.

Terakhir, pemenuhan dokumen akreditasi tidak akan berarti jika rumusan SKL tidak dipahami oleh setiap tutor dan pengelola Paket A, Paket B atau Paket C. Karena melalui pemahaman SKL akan memberikan inspirasi dan arah penyelenggaraan dan proses kegiatan belajar mengajar. [fauziep]