Seri Bimbingan Akreditasi PKBM Program Pendidikan Kesetaraan

life-skill-ukir-kayuYogyakarta (30/10/2016) Masih banyak ditemui asesi atau Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) mengajukan akreditasi gagal paham terhadap pemenuhan butir 1.1.2, yaitu pemenuhan dokumen rumusan capaian pembelajaran program “life skills”.  Ada yang mencantumkan perhitungan kriteria ketuntasan minimal (KKM) berdasarkan tingkat kesulitan indikator, intake dan daya dukung setiap mata pelajaran. Padahal jelas-jelas yang diminta adalah capaian pembelajaran program life skills bukan capaian dalam arti kriteria ketuntasan minimal.

Sangat tidak logis ketika dalam konteks standar kompetensi lulusan sudah membahas indikator untuk menghitung KKM. Padahal indikator baru diwujudkan setelah diketahui standar kompetensi dan kompetensi yang ada pada dokumen standar isi. Uraian KKM masuk dalam konteks penilaian sehingga seharusnya masuk dalam standar penilaian. Rekapitulasi KKM setiap mata pelajaran per semester dimasukkan dalam dokumen I Kurikulum Satuan Pendidikan.

Lalu bagaimana pemenuhan dokumen rumusan capaian pembelajaran program “life skills” (butir 1.1.2)?

Setiap tahun PKBM sebagian besar pasti menyelenggarakan program “life skills” atau ketrampilan vokasional. Nah dalam melaksanakan program tersebut sudah barang tentu memiliki dokumen perencanaan pembelajaran. Sebelum dokumen perencanaan pembelajaran “life skills” dibuat setiap penyelenggara seharusnya mencermati atau mengkaji capaian pembelajaran program tersebut.

Adapun yang dimaksud dengan capaian pembelajaran program “life skills” adalah standar kompetensi lulusan program “life skills”itu. Ingat, butir ini masih masuk dalam standar kompetensi lulusan yang sifatnya minor. Bersifat minor karena berbunyi seharusnya, dan karena berasal dari program pendukung. Artinya walaupun progam pendukung seharusnya PKBM juga memiliki dokumen standar kompetensi lulusan.

Dokumen standar kompetensi lulusan untuk program life skills bisa terdiri dari dua sumber yaitu (1) berupa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang standar kompetensi lulusan kursus jika program “life skills” yang diselenggarakan terstruktur atau ber-SKL; (2) disusun sendiri oleh lembaga jika program “life skills” tersebut tidak ber-SKL. Misalnya membuat telor asin, keterampilan membuat pupuk organik, keterampilan anyaman bambu, keterampilan sablon, keterampilan ukir kayu dan lain sebagainya yang sejenis.

Walaupun bentuk program adalah life skills, namun dalam merumuskan SKL dapat diambil dari SKL kurus dan pelatihan. Sudah barang tentu harus dilakukan penyusuaian oleh PKBM, artinya dokumen SKL tersebut dijadikan acuan untuk merumuskan capaian pembelajaran program life skills. Berbeda dengan rumusan SKL pendidikan kesetaraan, rumusan SKL kursus dan pelatihan sudah berupa rumusan standar kompetensi dan kompetensi dasar.

SKL Kursus dan Pelatihan diatur dalam Permendiknas Nomor 47  Tahun  2010  dan Permendikbud Nomor 31  Tahun  2012 tentang SKL Kursus dan Pelatihan.  Untuk mengunduh SKL tersebut silahkan klik tautannya.

Dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 8  Tahun  2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), maka SKL kursus yang telah disusun tersebut perlu dikaji keselarasannya dengan kualifikasi pada KKNI. Revisi SKL ini juga sekaligus dimaksudkan untuk mengakomodasi perubahan kebutuhan kompetensi kerja dari pengguna lulusan di dunia kerja dan dunia industri. Oleh karena itu diterbitkan Permendikbud nomor 5 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan  Kursus dan Pelatihan, yang berbasis KKNI.

Jika program life skills yang diselenggarakan tidak memiliki SKL yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, maka kewajiban PKBM untuk merumuskan sendiri.

Dokumen rumusan capaian pembelajaran tidak sekedar menyalin atau memfotokopi Peraturan Menteri, namun harus disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan kurikulum yang dikembangkan. Serta yang paling penting adalah adanya penetapan SKL atau rumusan capaian pembelajaran life skills berupa Keputusan Ketua PKBM. Dokumen inilah yang akan diperiksa oleh asesor akreditasi.

Banyaknya atau jumlah dokumen penetapan SKL atau rumusan capaian pembelajaran life skills (termasuk lampiran SKL-nya) akan menentukan sekor pada butir 1.1.2. Sudah barang tentu dokumen tersebut adalah berasal dari program yang sedang dilaksanakan pada tahun berjalan atau pernah diselenggarakan dalam dua tahun terakhir. Bukan dokumen yang dibuat tapi programnya tidak pernah dilaksanakan.