2012 04 21 015Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokarasi Nomor 15 Tahun 2010 Pasal 7 ayat (6) dinyatakan bahwa setiap kenaikan jenjang jabatan pamong belajar harus lulus uji kompetensi. Karena itu uji kompetensi merupakan kewajiban yang harus ditempuh oleh setiap pamong belajar yang akan naik jenjang jabatan setingkat lebih tinggi. Uji kompetensi dapat dilakukan dengan mengikuti diklat atau melalui uji kompetensi tersendiri (mandiri).

Pedoman untuk menyelenggarakan uji kompetensi pamong belajar sudah mendekati final, bahkan saat ini sedang dilakukan uji petik pedoman ke 13 (tiga belas) provinsi. Uji petik dimaksudkan untuk menguji tingkat keterbacaan dan keterlaksanaan pedoman di lapangan.

Uji kompetensi didasarkan kepada standar kompetensi pamong belajar, yang sampai sekarang belum ditandatangani Mendikbud. Semoga saja dalam waktu tidak terlalu lama lagi standar kualifikasi dan kompetensi pamong belajar dapat diterbitkan, karena uji kompetensi didasarkan pada standar kompetensi yang resmi ditetapkan.

Padahal menurut petunjuk pelaksanaan Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan Angka Kreditnya, ketentuan syarat lulus uji kompetensi mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2013. Artinya apa? Mulai 1 Januari 2013, setiap pamong belajar pertama golongan ruang III/b akan naik jabatan menjadi pamong belajar muda golongan ruang III/c harus lulus uji kompetensi. Walaupun angka kredit sudah terpenuhi, namun belum lulus uji kompetensi maka yang bersangkutan tidak bisa naik jabatan ke pamong belajar muda.

Ketentuan tersebut juga berlaku bagi pamong belajar muda golongan ruang III/d yang akan naik jabatan ke pamong belajar madya golongan ruang IV/a.

Karena itulah, draf standar kualifikasi dan kompetensi pamong belajar yang sudah dibahas ulang pada tahun lalu serta sudah difinalkan pada awal tahun ini hendaknya segera diteken oleh Mendikbud. Selama tiga tahun terakhir IPABI sudah tiga kali melayangkan surat untuk mendesak agar standar kualifikasi dan kompetensi pamong belajar segera diteken. Jika tidak, maka akan menghambat kenaikan jabatan pamong belajar. Karena uji kompetensi pamong belajar tidak memliki landasan hukum berupa standar kompetensi yang resmi ditetapkan oleh Mendikbud.