sandera PBMalang (28/01) Berdasarkan Juklak Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan Angka Kreditnya (Peraturan Bersama Mendikbud dan Kepala BKN) pasal 49, uji kompetensi pamong belajar berlaku efektif mulai 1 Januari 2013. Namun sampai bulan Januari sampai hampir habis, pedoman uji kompetensi untuk kenaikan jabatan belum terbit. Bahkan standar kualifikasi dan kompetensi pamong belajar yang dijadikan acuan uji kompetensi belum juga diteken oleh Mendikbud.

Berdasarkan Peraturan Bersama Mendikbud dan Kepala BKN Nomor 08 Tahun 2011 dan Nomor 03/III/PB/2011 pasal 19 disebutkan bahwa setiap kenaikan jabatan pamong belajar harus lulus uji kompetensi. Artinya untuk naik jabatan pamong belajar pertama golongan III/b ke pamong belajar muda golongan III/c dan naik jabatan pamong belajar muda golongan III/d ke pamong belajar madya golongan IV/a, harus lulus uji kompetensi.

Nampaknya pamong belajar yang akan naik jabatan harus bersabar karena tersandera tidak bisa diusulkan karena pasal 49 sudah berlaku efektif, sementara perangkat aturan belum kunjung keluar. Inilah potret nasib pendidik pada jalur pendidikan nonformal yang selalu termarjinalisasi karena dianggap tidak penting, dan dianggap tidak strategis. Sehingga untuk urusan menerbitkan peraturan saja sampai berlarut-larut bahkan sampai menahun tidak kunjung usai.

Pamong belajar SKB Ponorogo yang tidak bisa usul kenaikan pangkat adalah potret penyanderaan nasib pamong belajar yang bersifat kasuistis dan lokal. Dalam waktu dekat ini akan terjadi penyanderaan nasib pamong belajar dalam skala nasional, jika pedoman uji kompetensi tidak segera diterbitkan.

Pedoman uji kompetensi belum cukup, karena harus diteken terlebih dahulu standar kualifikasi dan kompetensi pamong belajar sebagai acuan pelaksaaan uji kompetensi.

IPABI sebagai asosiasi profesi pamong belajar Indonesia pernah melakukan desakan melalui surat ke Mendikbud, bahkan juga pendekatan atau lobbi ke pemangku kepentingan namun terbentur pada tembok besar pada ring satu menteri. Naskah standar kualifikasi dan kompetensi pamong belajar hanya bolak balik dari dan ke meja menteri sejak tahun 2007. Ketika beberapa surat sudah dijawab, pada akhirnya pernah saya (selaku Ketum PP IPABI waktu itu) menandatangani surat kepada Mendikbud yang bernada mengancam akan melakukan gugatan ke Mahkamah Agung terkait dengan status hukum pamong belajar. Namun upaya mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung tidak direkomendasikan oleh Rakernas IPABI tahun 2011, mengingat status pamong belajar sebagai PNS.

Bayangkan berapa banyak pamong belajar yang pada periode kenaikan pangkat April 2013 akan tertunda, jika ia harus naik jabatan. Akan banyak pamong belajar yang tersandera nasibnya. Lalu kepada siapa kita akan meminta pertolongan untuk bebas dari penyanderaan jika tidak menempuh jalur hukum? Demonstrasi bukan pilihan yang cerdas bagi pamong belajar, karena lemahnya posisi tawar. Demonstrasi juga akan berdampak kontraproduktif bagi asosiasi dan pamong belajar secara pribadi.

Nampaknya pilihan jalur hukum dengan melakukan gugatan ke Mahkamah Agung terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 perlu dipertimbangkan kembali. Sebagaimana dulu pernah saya tawarkan namun tidak mendapat dukungan bulat ketika Rakernas tahun 2011.