Tunjangan PBBerdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) nomor 15 tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan Angka Kreditnya, tugas pokok pamong belajar adalah melaksanakan kegiatan belajar mengajar, mengkaji program, dan mengembangkan model di bidang pendidikan nonformal dan informal (PNFI). Uraian tugas pokok inilah yang membedakan pamong belajar dengan pendidik nonformal lainnya, dimana pamong belajar mempunyai kewajiban untuk melakukan pengkajian program dan pengembangan model di bidang PNFI. Walaupun menurut Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, sebagaimana disebut dalam pasal 1 ayat 6 pamong belajar berstatus sebagai pendidik seperti juga guru, dosen, widyaiswara, instruktur dan tutor. Tiga tugas pokok tersebut melekat pada jabatan pamong belajar di mana pun ia berada, bahkan pamong belajar yang bertugas di Sanggar Kegiatan Belajar kabupaten/kota juga harus melaksanakan ketiga tugas pokok tersebut.

Ibarat profesi dokter, tidak dibedakan tugas pokok jabatan fungsional dokter di puskesmas, rumah sakit umum daerah (RSUD) atau pun rumah sakit umum pusat (RSUP). Prosedur mendiagnosa penyakit pasien oleh dokter pada berbagai unit tersebut sama, juga pemberian tindakannya pun sama prosedurnya. Hal yang membedakan adalah tingkat kesulitan dan jenis penyakit yang dihadapi lebih komplek pada dokter yang bertugas di rumah sakit daripada dokter yang bertugas di puskesmas karena keterbatasan sarana dan prasarana. Karenanya jika terdapat pasien yang memerlukan tindakan lebih lanjut maka dokter puskesmas akan merujuk ke rumah sakit atau ke dokter spesialis.

Hal ini analog dengan pamong belajar, tidak benar jika pamong belajar Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) hanya cukup melaksanakan kegiatan belajar mengajar saja tanpa melaksanakan dua tugas pokok lainnya. Jika hal ini yang dilakukan, maka pamong belajar di SKB tidak ubahnya adalah tutor (jika ia mengampu pada satuan program kejar paket) atau instruktur (jika ia mengampu satuan pendidikan kursus). Karena tugas pokok tutor dan instrukur hanya melakukan kegiatan belajar mengajar saja. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar pada pamong belajar pun berbeda dengan pendidik lainnya seperti guru, tutor dan instruktur. Guru, tutor dan instruktur melaksanakan kegiatan belajar mengajar dimulai dari penyusunan silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran, pengajaran, sampai melakukan penilaian terhadap hasil belajar. Bahkan pada beberapa kasus tutor dan instruktur tidak melakukan penyusunan silabus karena sudah disusun oleh satuan pendidikan/pengelolanya. Sedangkan pamong belajar melaksanakan kegiatan belajar mengajar diawali dengan mengidentifikasi penyelenggaraan program, pemantapan persiapan kegiatan (motivasi warga belajar) dan menyusun desain program.

Demikian pula halnya pamong belajar yang bertugas di Balai Pengembangan Kegiatan Belajar (BPKB) atau UPTD Provinsi, Balai Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal (BPPNFI) dan Pusat Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal (P2PNFI) tidak boleh mengelak tugas pokok melaksanakan kegiatan belajar mengajar atau hanya melaksanakan pengkajian program dan pengembangan model PNFI saja. Ibarat dokter, pamong belajar di BPKB adalah dokter yang bertugas di RSUD. Pamong belajar di BPPNFI dan P2PNFI adalah dokter yang bertugas di RSUP. Pamong belajar di BPKB memiliki keahlian yang lebih spesifik dan mendalam, sementara itu ragam keahlian pamong belajar di BPPNFI dan P2NFI lebih banyak di samping didukung oleh sarana dan prasarana yang lebih memadai. Mengapa harus diibaratkan dengan dokter? Sudah saya jelaskan tadi, bahwa yang membedakan ketugasan pamong belajar sebagai pendidik dengan pendidik nonformal lainnya, bahkan dengan guru, adalah melakukan identifikasi program. Tidak ada dokter yang langsung memberikan tindakan tanpa melakukan diagnosa. Artinya jika pamong belajar menyusun program tanpa melakukan kegiatan identifikasi kebutuhan belajar maka ia sebenarnya telah melakukan mal praktek.

Oleh karena itulah, menurut saya tidak diharamkan BPKB/UPTD Provinsi, BPPNFI dan P2PNFI memiliki satuan pendidikan nonformal sebagai lab site. Penyelenggaraan satuan pendidikan nonformal oleh ketiga UPTD/UPT tersebut dapat digunakan oleh pamong belajar dalam mengaktualisasikan peran dan tugas pokoknya sebagai pendidik. Kegiatan belajar mengajar yang dilakukan pamong belajar BPKB/UPTD dan UPT pusat pada Permenpan RB nomor 14 tahun 2010 tidak lagi dikaitkan dengan aktivitas pengembangan model, namun murni kegiatan belajar mengajar pada satuan pendidikan nonformal. Jika pamong belajar hanya mengajar pada kegiatan pendidikan dan latihan (diklat) maka seakan ia seakan bertindak sebagai widyaiswara Jika pamong belajar hanya melakukan pengkajian dan pengembangan model seakan ia bertindak sebagai peneliti. Inilah kekhasan pamong belajar sebagai pendidik yang diberi tugas melaksanakan kegiatan belajar, pengkajian program dan pengembangan model di bidang PNFI.

Sedangkan pada level Sanggar Kegiatan Belajar kabupaten/kota perlu melakukan pembenahan dalam menyusun alokasi program tahunan dengan mengakomodasi kegiatan pengkajian program dan pengembangan model pembelajaran di bidang PNFI. Kegiatan pengkajian program dan pengembangan model pembelajaran dapat dilakukan walaupun pada level yang sederhana. Saya kira hal tersebut bukan menjadi penghalang, karena faktanya sudah terdapat beberapa Sanggar Kegiatan Belajar yang berhasil mengalokasikan kegiatan pengembangan model, bahkan sebelum Permenpan RB nomor 14 tahun 2010 diterbitkan. Persoalan yang dihadapi adalah masih melekatnya nomenklatur percontohan dalam Peraturan Bupati atau Peraturan Walikota atau bahkan Peraturan Daerah yang mengatur kelembagaan Sanggar Kegiatan Belajar pada sebagian kabupaten/kota. Dan hal ini senantiasa diklaim oleh sebagian kepala Sanggar Kegiatan Belajar, bahwa mereka merupakan lembaga percontohan bagi satuan pendidikan nonformal di wilayahnya.

Menurut saya nomenklatur percontohan tidak menunjukkan sifat yang aktif. Karena menunggu orang untuk mencontoh dirinya. Hal ini berbeda jika kegiatan mengkaji program dan mengembangkan model pembelajaran PNFI dioptimalkan oleh pamong belajar Sanggar Kegiatan Belajar kabupaten/kota dan disinergikan dengan dinas pendidikan yang akan memberikan masukan yang berharga dalam mengembangkan kualitas layanan pendidikan nonformal di wilayahnya. Disinilah kemudian pamong belajar menjadi think thank bagi dinas pendidikan kabupaten/kota, suatu keadaan yang diidamkan oleh penggagas jabatan pamong belajar. Untuk itulah, kiranya perlu dipikirkan adanya standar pelayanan minimal Sanggar Kegiatan Belajar kabupaten/kota yang berlaku secara nasional. Sehingga akan memberikan landasan hukum bagi Sanggar Kegiatan Belajar kabupaten/kota untuk mengalokasikan kegiatan pengkajian program dan pengembangan model pembelajaran di bidang PNFI.

Jika ketiga tugas pokok pamong belajar tersebut dapat dilakukan pada setiap kelembagaan mulai dari Sanggar Kegiatan Belajar kabupaten/kota, Balai Pengembangan Kegiatan Belajar (BPKB) atau UPTD Provinsi, Balai Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal (BPPNFI) dan Pusat Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal (P2PNFI) maka kiranya jalan akan semakin mudah untuk meneguhkan pamong belajar sebagai sebuah profesi. Amin.