16 Sept 2005 003Walaupun secara hukum positif sudah jelas bahwa pamong belajar adalah pendidik, namun masih terjadi perdebatan khususnya di kalangan pamong belajar non-SKB. Termasuk dalam kategori pamong belajar non-SKB (Sanggar Kegiatan Belajar) adalah pamong belajar di UPT pusat, yaitu Pusat Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal (P2PNFI) dan Balai Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal (BPPNFI) serta pamong belajar di UPTD daerah yaitu Balai Pengembangan Kegiatan Belajar (BPKB) atau sejenisnya. Pamong belajar termasuk dalam kelompok tersebut lebih banyak melakukan pengembangan model dan pengkajian program. Mereka memang melakukan kegiatan belajar mengajar, namun tidak secara reguler mengampu satuan pendidikan melainkan mengajar pada pendidikan latihan yang sifatnya temporer.

Suka tidak suka, hukum positif sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 20 Tahun 2003, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, dan Peraturan Menteri PAN dan RB menegaskan bahwa pamong belajar adalah pendidik. Ia sebagai pendidik plus, karena memiliki tugas pokok tidak hanya melaksanakan kegiatan belajar mengajar namun juga pengembangan model dan pengkajian program. Karena itulah untuk meneguhkan label pendidik yang melekat pada jabatan fungsional pamong belajar, di mana pun ia berkedudukan, maka pamong belajar harus mengampu pada satuan pendidikan nonformal.

Pada pertemuan awal tahun, 2 Januari 2012 di BPKB Provinsi DIY, saya mengajukan usulan agar pamong belajar diberi ijin untuk mengampu pada satuan pendidikan nonformal dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan memenuhi beban kerja minimal 24 jam per minggu. Usulan tersebut oleh Kepala BPKB DIY disetujui dengan catatan ada permohonan dari lembaga yang bersangkutan dan tidak menggeser pendidik yang sudah bertugas pada satuan pendidikan nonformal. Artinya memang lembaga kekurangan tenaga pendidik.

Skema ini nampaknya bisa menjadi salah satu solusi bagi pamong belajar non-SKB untuk mengabdikan dirinya sebagai pendidik. Sangat banyak lembaga yang akan menyambut gembira tenaga potensial pamong belajar BPKB/BPPNFI/P2PNFI yang menyediakan dirinya sebagai pendidik pada satuan pendidikan nonformal yang dikelola masyarakat. Gayung bersambut, pada pertemuan dengan pengelola PKBM yang diprakarsai oleh PKBM Griya Mandiri di Gowongan Inn Yogyakarta (7 Januari 2012), teman-teman pengelola PKBM antusias dengan tawaran saya.

Rabu 11 Januari 2012, saya sudah mendapatkan tawaran untuk mengampu pada program Paket C Kejuruan yang dikelola BPKB DIY untuk mata pelajaran Sosiologi. Namun demikian untuk memenuhi kewajiban 24 jam per minggu, dengan memperhatikan volume pengembangan model dan pengkajian yang tersedia, batas minimal beban kerja kiranya masih belum tercapai pada batas aman.

Skema lain yang bisa ditawarkan adalah melakukan pendekatan kepada lembaga kursus dan pelatihan (LKP) menawarkan pembelajaran motivation training dalam bingkai pendidikan karakter dan pendidikan kecakapan hidup. Materi dan tim sudah disiapkan, tinggal melakukan pendekatan.

Barangkali sebagian pamong belajar akan mencibir ide ini, namun saya pikir inilah salah satu alternatif jawaban untuk meneguhkan jati diri pamong belajar sebagai pendidik ketika lembaga yang mewadahinya memiliki satuan pendidikan yang terbatas sehingga tidak bisa mengakomodasi semua pamong belajar. Saya masih ingat pesan Pak Nasrudin, sekarang Ka Subdit Pembinaan PTK PAUD pada Direktorat P2TK PAUDNI, bahwa pamong belajar itu pendidik ya harus melaksanakan kegiatan belajar mengajar tidak terkecuali pamong belajar di BPKB, BPPNFI maupun P2PNFI.

Jika pamong belajar tidak melaksanakan kegiatan belajar, maka akan dipertanyakan statusnya sebagai pendidik. Mungkin kita harus berpikir dan berjuang lebih keras lagi untuk merubah pamong belajar BPKB/BPPNFI/P2PNFI sebagai peneliti. Bisakah?